JK

JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu Agung Laksono mengaku siap jika diajak mediasi oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas terkait dualisme kepemimpinan Palang Merah Indonesia (PMI).

Kini, terjadi kisruh yang berujung adanya dua hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ke-22 PMI, yakni versi Agung Laksono (AL) dan versi Jusuf Kalla (JK).

"Insya Allah Pak AL siap dan taat pada aturan dan juga siap untuk mediasi," kata Sekretaris Jenderal PMI versi Kubu Agung Laksono, Ulla Nurchrawaty saat dihubungi, Senin (16/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, menyatakan akan mengkaji secara mendalam usulan mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) untuk merelokasi korban kebakaran Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, ke rumah susun (rusun).

"Apa yang diusulkan Pak JK tentunya nanti pemerintah daerah akan mengkaji secara mendalam," ujar Pramono di lokasi kebakaran Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

Pramono menegaskan bahwa pengkajian harus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bersama dengan Sekretaris Negara (Setneg), mengingat wilayah Kemayoran masih berada di bawah naungan Setneg.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menyambangi pengungsian korban kebakaran di permukiman padat di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Ia ingin mengusulkan kepada Kementerian Perumahan untuk merelokasi korban ke rusun.

Pantauan detikcom di SDN Kebon Kosong 09, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024), JK datang pada pukul 14.07 WIB. Ia menggunakan baju putih PMI langsung mengunjungi tenda pengungsian.

Ia tampak berbincang dengan beberapa warga yang ada. "Butuh apa?" tanya JK pada warga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan Ketua Umum (Ketum) Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029 mengundang perhatian publik usai Wakil Presiden (Wapres ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono.

Jusuf Kalla (JK) menjelaskan bahwa laporan polisi terhadap Agung Laksono dilatarbelakangi oleh tindakan yang dianggap ilegal dalam upaya merebut kursi Ketua Umum PMI.

Dalam sebuah keterangan video, JK menyatakan bahwa Agung Laksono melakukan hal tersebut secara ilegal, dan menyebut ini sebagai “kebiasaan beliau”.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tak ikut campur dalam kontestasi Ketum PMI. Dia juga menegaskan tidak pernah memberikan rekomendasi kepada salah satu calon ketum PMI.

"Nggak ada, PMI adalah mitra kerja Kemenkes yang punya aturan organisasi sendiri yang kita hargai. Kita tidak ikut campur urusan organisasi di luar," kata Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Budi menjawab pertanyaan wartawan mengenai isu memberikan rekomendasi kepada Agung Laksono.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan belum menerima surat permohonan pengesahan SK kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI). Pihaknya akan melakukan verifikasi jika ada permohonan masuk.

"Sampai hari ini saya belum terima ya. Dua-duanya terkait dengan kepengurusan PMI. Namun demikian tentu kami akan memverifikasi kalau memang permohonan itu sudah ada. Dari sisi AD/ART-nya, prosedur pelaksanaannya, kami akan teliti secermat mungkin terkait pengesahan," kata Supratman kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus senior Partai Golkar Agung Laksono tengah menyita perhatian usai dilaporkan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) buntut polemik penetapan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).

Dalam sebuah keterangan video, JK menyatakan bahwa Agung Laksono melakukan upaya merebut kursi Ketua Umum PMI secara ilegal, dan menyebut ini sebagai “kebiasaan beliau”.

JK menganggap langkah Agung itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap organisasi PMI, yang lebih luas lagi dianggap berbahaya bagi kemanusiaan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Musyawarah Nasional (Munas) Ke-22 Palang Merah Indonesia (PMI) yang digelar pada Minggu (8/12/2024) berujung kisruh dengan kemunculan munas tandingan.

Hasil Munas Ke-22 PMI menetapkan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK), kembali menjadi Ketua Umum PMI untuk periode 2024-2029.

Ketua Sidang Pleno Kedua Adang Rocjana, yang juga Ketua PMI Jawa Barat, mengatakan, ada 490 peserta Munas yang hadir.

Dalam Munas, mereka menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Jusuf Kalla.

JAKARTA, KOMPAS.com – Musyawarah Nasional (Munas) Ke-22 Palang Merah Indonesia (PMI) yang digelar Minggu (8/12/2024) kemarin berujung kisruh dengan kemunculan munas tandingan.

Hasil Munas Ke-22 PMI menetapkan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) kembali menjadi Ketua Umum PMI untuk periode 2024-2029.

Ketua Sidang Pleno Kedua Adang Rocjana, yang juga Ketua PMI Jawa Barat mengatakan, ada 490 peserta Munas yang hadir.

Dalam Munas, mereka menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Jusuf Kalla.

Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) kembali terpilih menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia dalam Musyawarah Nasional (Munas) PMI ke-22.

Namun, proses pemilihan tersebut menuai kontroversi, yang memunculkan laporan polisi dari JK terhadap politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono.

Laporan ini terkait dengan dugaan upaya Agung Laksono yang dianggap ilegal dalam merebut kursi Ketua Umum PMI.

Jusuf Kalla menjelaskan bahwa laporan polisi terhadap Agung Laksono dilatarbelakangi oleh tindakan yang dianggap ilegal dalam upaya merebut kursi Ketua Umum PMI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik terjadi terkait posisi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029.

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) kembali terpilih menjadi Ketua Umum PMI dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI pada 8 Desember 2024.

Ketua Sidang Pleno Kedua, Adang Rocjana, yang juga Ketua PMI Jawa Barat, mengatakan bahwa mayoritas dari 490 peserta Munas menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Jusuf Kalla.

"Dari 490 peserta yang hadir, yang merupakan perwakilan dari 34 PMI provinsi dan satu Forum Relawan Nasional (Forelnas), memberikan tanggapan positif terhadap laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI dan mendukung Jusuf Kalla untuk kembali memimpin PMI," kata Adang Rocjana dalam keterangan tertulis, Senin (9/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla kembali terpilih menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) dalam sidang pleno kedua Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI pada Minggu, 8 Desember 2024.

Ketua Sidang Pleno Kedua, Adang Rocjana, yang juga Ketua PMI Jawa Barat, mengatakan bahwa mayoritas dari 490 peserta Munas menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Jusuf Kalla.

"Dari 490 peserta yang hadir, yang merupakan perwakilan dari 34 PMI provinsi dan satu Forum Relawan Nasional (Forelnas), memberikan tanggapan positif terhadap laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI dan mendukung Jusuf Kalla untuk kembali memimpin PMI," kata Adang Rocjana dalam keterangan tertulis, Senin (9/12/2024).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, hadir dalam Musyawarah Nasional atau Munas Palang Merah Indonesia (PMI). Pratikno sempat melempar candaan kepada Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (JK).

Hal itu disampaikan Pratikno saat memberikan sambutan di Munas ke-XXII PMI di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024). Pratikno pun teringat kebiasaan JK yang kerap bercanda saat masih menjabat Wakil Presiden mendampingi Presiden Joko Widodo.

"Waktu Bapak JK tadi berpidato, sebetulnya saya menunggu-nunggu karena beliau itu sangat-sangat humoris, biasanya sama Pak Jokowi ejek-ejekan dulu, tapi tadi serius banget Pak JK," kata Pratikno disambut tawa hadirin Munas PMI.

Posisi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) kembali dijabat oleh Jusuf Kalla (JK). JK mengatakan bakal mencari pengurus yang kredibel.

JK terpilih secara aklamasi di Musyawarah Nasional (Munas) PMI ke-XXII. Setelah resmi menjadi Ketum PMI periode 2024-2029, JK mengatakan akan membentuk pengurus PMI Pusat.

"Ya kita akan bentuk pengurus. Kan di PMI itu dibatasi, pengurus pusat maksimum 21 orang. Mencari 21 orang yang kredibel, yang baik," kata JK di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menuding pencalonan Agung Laksono sebagai Ketua Umum (Caketum) PMI adalah tindakan ilegal. JK menganggap aksi yang dilakukan Agung merupakan bentuk pengkhianatan.

"Itu ilegal, dan pengkhianatan, kedua itu kebiasaan Pak Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya, tapi itu harus kita lawan," kata JK setelah membuka Munas PMI di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

JK mengatakan pihaknya sudah melapor ke polisi terkait tindakan kubu Agung Laksono tersebut. Dia juga menyampaikan bahwa pengurus PMI yang mendukung Agung Laksono telah dipecat karena melanggar AD/ART.