Jokowi Bukan Lagi Kader Pdi-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk makan malam di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Jumat, 6 Desember 2024 malam.

Menurut Prabowo, dia mengundang Jokowi ke rumahnya begitu mendengar mantan Gubernur DKI itu sedang berada di Jakarta.

"Ya jadi saya dengar Pak Jokowi ada di Jakarta, saya undang makan. Saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kertanegara," ujar Prabowo, Jumat malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Seken) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto belum lama ini menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bukan lagi menjadi bagian dari PDI-P.

Menanggapi status Jokowi tersebut, Ketua Umum DPP Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa banyak partai yang mau menerima Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah tidak diakui lagi oleh PDI-P.

Bahkan, menurut Menteri Koperasi ini, Projo siap menerima Jokowi jika sudah resmi menjadi partai politik (parpol).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, bahwa partainya untuk sementara waktu belum menyiapkan posisi untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) karena partai belum mengetahui rencana dari mantan Wali Kota Solo tersebut.

Diketahui, Sekretaris Jenderal (Seken) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto belum lama ini menegaskan bahwa Jokowi bukan lagi menjadi bagian dari PDI-P.

“Sementara kami belum siapkan apa-apa karena kami belum tahu rencana Pak Jokowi,” kata Dasco di depan kediaman pribadi Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara Jakarta, Jumat (6/12/2024), dikutip dari Antaranews.

JAKARTA, KOMPAS.com - Miftah Maulana Habiburrahman akhirnya memutuskan mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan usai menuai polemik karena mengolok-olok pedagang es teh.

Diketahui, Miftah Maulana sudah ditegur oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan telah meminta maaf langsung kepada pedagang es teh yang bernama Suhanji.

Bahkan, Miftah memenuhi janjinya untuk memberangkatkan umrah Sunhaji dan keluarganya.

Namun, nampaknya publik kurang puas dan mendesak agar Miftah dicopot atau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dinilai harus bergabung dengan partai politik (parpol) setelah tak lagi menjadi kader PDI-P.

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menganggap, langkah itu harus ditempuh jika Gibran suatu saat ingin berkontestasi pada pemilihan presiden (pilpres).

“Karena kalau Gibran berpikir ke depan untuk terus merawat karier politiknya, merawat asa untuk menjadi bagian penting dalam kontestasi pilpres misalnya, maka wajib hukumnya Gibran itu masuk partai politik,” ujar Adi pada Kompas.com, Jumat (6/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad menganggap Presiden ke 7 RI Joko Widodo harus memiliki partai politik (parpol) untuk menunjukkan identitas politiknya.

Baginya, posisi itu penting mengingat Jokowi masih terus menunjukkan kiprahnya di politik Tanah Air.

“Karena perannya tampak cukup besar dalam politik Indonesia sampai hari ini, termasuk dalam Pilkada 2024 kemarin,” ujar Nyarwi pada Kompas.com, Jumat (6/12/2024).

Namun, sikap Jokowi itu menimbulkan tanda tanya besar pada masyarakat karena saat ini statusnya tak lagi menjadi kader PDI-P.