Jokowi Dipecat Pdip

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan pihaknya terbuka jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo ingin bergabung dan menjadi kader Nasdem.

Ia menyebutkan, selama ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Jokowi.

“Pak Jokowi kan sudah merasakan bagaimana nyamannya pundak Pak Surya, jadi monggo mawon kita serahkan pada Pak Jokowi,” ujar Willy ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

SOLO, KOMPAS.com - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa ia tidak akan mendirikan partai politik baru meskipun baru-baru ini dipecat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, pada Selasa (17/12/2024).

"Saya sudah menyampaikan, (saya) partai perorangan," tegas Jokowi, menanggapi pertanyaan mengenai rencananya ke depan setelah pemecatan tersebut.

Ketika ditanya mengenai pengembalian Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI-P, Jokowi hanya menjawab dengan diam dan tertawa.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara setelah resmi dipecat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Jokowi menghormati keputusan PDIP.

"Ya nggak apa-apa, saya menghormati itu," katanya di Solo, Jawa Tengah, seperti dilansir Antara, Selasa (17/12/2024).

Jokowi mengaku tidak ingin membela diri atas putusan pemecatan itu. Dia membiarkan waktu yang akan mengujinya.

"Saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, saya rasa itu saja," kata Jokowi.

SOLO, KOMPAS.com - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait pemecatannya dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Dalam pernyataannya, Jokowi menyatakan bahwa ia menghormati keputusan tersebut.

"Hehehe, ya ndak apa-apa saya menghormati itu," ujarnya saat ditemui di kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Selasa (17/12/2024) sore.

Pemecatan Jokowi, yang dianggap menyalahgunakan kekuasaan dan merusak demokrasi, tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 14 Desember 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) secara resmi mengumumkan pemecatan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai, Senin (16/12/2024).

Pemecatan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P.

Surat tersebut sudah ditetapkan sejak tanggal 14 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Ketua DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

“Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, satu memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P,” ujar Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun, Senin (16/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni enggan banyak komentar soal PDI-P yang telah resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai anggota partai.

Raja Juli mempersilahkan masyarakat yang menilai soal kejadian pemecatan tersebut.

"Itu hak PDI-P. Saya enggak mau ikut campur. Biarkan saja rakyat dan publik yang menilai mana partai rakyat, mana partai perorangan," kata Raja Juli saat dikonfirmasi, Senin (16/12/2024).

Menteri Kehutanan ini juga berpandangan sebaiknya Jokowi tetap menjadi tokoh bangsa setelah dipecat PDI-P.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni enggan banyak komentar soal PDI-P yang telah resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai anggota partai.

Raja Juli mempersilahkan masyarakat yang menilai soal kejadian pemecatan tersebut.

"Itu hak PDI-P. Saya enggak mau ikut campur. Biarkan saja rakyat dan publik yang menilai mana partai rakyat, mana partai perorangan," kata Raja Juli saat dikonfirmasi, Senin (16/12/2024).

Menteri Kehutanan ini juga berpandangan sebaiknya Jokowi tetap menjadi tokoh bangsa setelah dipecat PDI-P.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyatakan, salah satu alasan menjadi dasar pemecatan Presiden RI 2014-2024 Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai karena dianggap menyalahgunakan kekuasaan dan merusak demokrasi.

Hal itu tercantum dalam dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 14 Desember 2024, dan ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

Pemecatan Jokowi diumumkan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun pada Senin (16/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka dan Calon Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dari keanggotaan partai.

Pemecatan ketiganya diumumkan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun pada Senin (16/12/2024).

Khusus untuk Jokowi, pemecatannya dari keanggotaan PDI-P tertuang dalam dalam Surat Keputusan (SK) nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 14 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari keanggotaan partai.

Pemecatan ini disebabkan oleh ketidakpatuhan Jokowi dalam mendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diusung oleh PDI-P.

Keputusan tersebut tertuang dalam surat resmi PDI-P Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang dikeluarkan pada 4 Desember 2024.

Surat ini ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.