Kadin

Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia buka suara terkait dengan paket kebijakan insentif untuk industri padat karya yang mencakup PPh21 ditanggung pemerintah (DTP) hingga subsidi kredit investasi 5%. 

Waketum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan stimulus ekonomi tersebut belum menyentuh aspek peningkatan daya tahan perusahaan.

“Terkait dengan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah rasanya insentif tersebut tidak berhubungan langsung dengan kondisi perusahaan,” kata Saleh kepada Bisnis, Selasa (17/12/2024).

Anggota DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung penguatan peran KADIN Indonesia. Dia pun mendorong agar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang KADIN direvisi guna menjawab tantangan di masa mendatang.

Menurut Bamsoet, penguatan kelembagaan diperlukan agar KADIN Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi yang sejajar dengan kekuatan politik. Di samping mendorong keterlibatan dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), serta perlindungan terhadap investasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkap insentif khusus yang dibutuhkan oleh pengusaha untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 6,5% tahun depan. 

Waketum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan pihaknya menantikan upaya pemerintah untuk mengatur upah sektoral secara berkeadilan sekaligus mengantisipasi 3 polemik yang dipicu kenaikan upah minimum. 

"Untuk itu rasanya pemerintah perlu mengendalikan penetapan upah sektoral supaya tidak lepas kendali. Untuk memberikan insentif kepada industri karena dampak kenaikan UMP 6,5%, maka harus menjawab pada tiga permasalahan," kata Saleh kepada Bisnis, Senin (9/12/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA — Terdapat hal menarik dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan pengusaha Jepang di ke Istana Negara, Jakarta, Jumat (6/12/2024), yakni adanya Anindya Novyan Bakrie dan Arsjad Rasjid yang saling berdampingan.

Tidak hanya jajaran Menteri, orang nomor satu di Indonesia itu turut memanggil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid dan Ketum Kadin versi Munaslub 2024 Anindya Bakrie.

Kehadiran keduanya memberikan rasa penasaran. Bagaimana dua tokoh tersebut saling bahu membahu di tengah isu dualisme Kadin.

Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendorong pemerintah untuk mengurungkan kebijakan industri hasil tembakau (IHT) dan rokok elektronik yang tertuang dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (R-Permenkes) sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) 28/2024.

Salah satu kebijakan yang memberatkan industri yaitu penyeragaman kemasan rokok polos. Hal ini justru membuat peredaran rokok ilegal makin tidak kentara di pasar.

Waketum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan rancangan aturan tersebut justru akan meningkatkan peredaran rokok ilegal yang secara otomatis akan menggerus penerimaan negara melalui cukai hasil tembakau (CHT).

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong agar pengusaha Jepang menambah investasinya di Indonesia.

Hal ini dia sampaikan usai menghadiri pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto dan dengan pengusaha Jepang yang tergabung di The Jakarta Japan Club (JJC) serta sejumlah pebisnis Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

“Bapak mengundang makan siang bersama dengan semua pengusaha-pengusaha Jepang yang intinya untuk mengundang saja. Ada yang sudah investasi dan disuruh investasi lagi, Ada yang belum diminta untuk berinvestasi,” ujarnya kepada wartawan.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mendorong pemerintah untuk menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

Apalagi, Arsjad mengatakan bahwa lembaganya memang telah meminta agar pemerintah menunda kebijakan yang beririsan dengan hajat hidup masyarakat tersebut.

Hal ini dia sampaikan usai menghadiri pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto dan dengan pengusaha Jepang yang tergabung di The Jakarta Japan Club (JJC) serta sejumlah pebisnis Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie merapat ke Istana Presiden. Ada apa?

Pantauan detikcom, Jumat (6/12/2024), Anindya tiba di Istana pukul 12.45 WIB. Ia mengatakan dirinya akan bertemu dengan sejumlah pengusaha Jepang.

"Singkat kata, ini kemarin ketemu dengan Pak Presiden dan Kementerian Investasi. Jepang itu secara natural karena jumlah penduduk berkurang dan menua, pasti mencari tempat yang penduduknya bertambah dan muda," ujar Anindya di Istana.

"Indonesia sangat alami menjadi mitra karena sudah lama punya nilai historis dan juga Indonesia mempunyai kesempatan emas di bawah pemerintahan yang baru yaitu Pak Prabowo," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie turut digugat oleh 18 ketua umum Kadin tingkat provinsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Sebanyak 18 penggugat itu meminta Majelis Hakim PN Jaksel menyatakan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia 2024 batal, tidak sah, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Adapun Anindya Bakrie menduduki jabatan Ketua Kadin setelah gelaran Munaslub yang dilaksanakan di Hotel St. Regis, Jakarta pada 14 September lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keabsahan Musayawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Gugatan diajukan 18 Ketua Umum Kadin tingkat provinsi melalui kuasa hukumnya, Denny Kailimang.

Permohonan telah didaftarkan sejak Selasa (26/11/2024) lalu dan teregister dengan Nomor Perkara 1232/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL.

“Klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum,” sebagaimana dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, Kamis (5/12/2024).

Adapun para tergugat dalam perkara ini adalah Ketua Panitia Penyelenggara Munaslub Kadin Indonesia Tahun 2024 Akbar Himawan Bukhari sebagai tergugat I.

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti peredaran rokok ilegal yang makin masif, bahkan disinyalir lebih banyak dibandingkan rokok legal. Pelaku usaha meminta agar pengawasan dan pencegahan dapat diperkuat. 

Waketum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perbaikan dan penguatan tata kelola industri hasil tembakau (IHT) agar tidak menjadi bumerang bagi industri itu sendiri. 

"Artinya yang paling utama adalah bagaimana pengawasan terhadap rokok-rokok ilegal yang justru membahayakan," kata Saleh dalam Bisnis Indonesia Forum Peran Industri Tembakau Nasional Terhadap Pencapaian PDB, Kamis (5/12/2024).