Kasus Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com – Majelis Hakim menegur Harvey Moeis dalam sidang lanjutan kasus korupsi tata niaga timah yang merugikan negara sebesar Rp 300 triliun.

Teguran tersebut disampaikan karena Harvey dianggap tidak mendengarkan pertanyaan hakim dengan baik, khususnya terkait jumlah uang yang dikumpulkan oleh bos-bos smelter swasta untuk dana corporate social responsibility (CSR) dalam kerja sama dengan PT Timah Tbk.

Awalnya, Harvey menyatakan bahwa tidak ada jumlah minimum dari uang yang dikumpulkan oleh bos-bos smelter swasta tersebut, karena sifatnya yang sukarela.

Kejaksaan Agung (Kejagung RI) memeriksa pegawai Badan Siber dan Sandi Negara di kasus dugaan korupsi korporasi Duta Palma Group. Pada hari yang sama penyidik juga memeriksa Direktur PT Palma Satu tahun 2018-2020.

‘Kamis 31 Oktober 2024, Kejaksaan Agung memeriksa dua orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anies Baswedan mengungkapkan, Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan RI, adalah sosok yang memiliki integritas tinggi.

Anies meyakini, setiap keputusan yang diambil Tom Lembong selama menjabat, selalu mengedepankan kepentingan publik dan berfokus pada perjuangan kelas menengah di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Anies sebagai respons terhadap penetapan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan.

Tom Lembong merupakan juru kampanye Pasangan Nomor Urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) Pilpres 2024. Tom menjabat sebagai Wakil Kapten Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin (Amin) 

AMBON, KOMPAS.com - Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku menahan dua  tersangka dugaan korupsi dalam proyek pembangunan talud pengendalian banjir di Kabupaten Buru Tahun 2020.

Kedua tersangka adalah AM, yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan MS, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Maluku.

Mereka ditahan setelah menjalani serangkaian pemeriksaan di kantor Kejati Maluku pada Senin malam (28/10/2024).

"Setelah diperiksa, malam ini penyidik Pidsus Kejati Maluku resmi menahan tersangka AM dan MS," kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku, Triono Rahyudi, kepada wartawan.