Keamanan Siber

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan (Aher) menyambut baik usulan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas).

Aher menjelaskan, BSSN mengemukakan pentingnya keberadaan UU tersebut untuk memperkuat sistem keamanan siber dan meningkatkan tata kelola data.

“Mengapa perlu diperkuat? Karena teman-teman tahu bahwa pada 2023 banyak kebocoran data yang terjadi, dan yang terakhir adalah kebocoran data nasional yang besar. Maka itu yang perlu diperkuat,” ujar Aher di Gedung DPR RI, Kamis (7/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com -  Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengungkapkan bahwa Pilkada Serentak 2024 masih terancam oleh serangan ransomware.

Hal ini disampaikan Hinsa seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI pada Kamis (7/11/2024).

"Pilkada itu seperti yang kita alami, beberapa kali selama ini adalah terutama ancaman ransomware," ujar Hinsa kepada wartawan.

Hinsa menjelaskan bahwa ransomware dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain dapat menurunkan atau menghapus konten dan data, serta pencurian data.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan (Aher) meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk bekerja secara maksimal dalam mengamankan Pilkada Serentak 2024.

Salah satu perhatian utama adalah potensi peretasan terhadap situs dan layanan milik pemerintah serta pengawasan Pemilu.

“Keamanan pilkada di situs-situs milik KPU dan penyelenggara pemilu, khususnya di pemerintah, harus dijaga dengan baik. Jangan sampai ada yang meng-hack atau mengganggu, karena itu sangat berbahaya,” ujar Aher di Gedung DPR RI, Kamis (7/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengungkapkan, sistem-sistem elektronik pemerintah rentan terhadap penyusupan judi online.

Pernyataan ini disampaikan Hinsa setelah rapat kerja dengan Komisi I DPR RI pada Kamis (7/11/2024).

"Kalau kami dari BSSN tentunya melihat kerentanan dari sistem-sistem atau aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah. Aplikasi yang rentan itu bisa disisipkan menjadi tempat untuk bermain judi online," jelas Hinsa kepada wartawan.

Hinsa menambahkan, penyusupan terjadi karena adanya standar-standar yang tidak diterapkan dengan baik.