Kebijakan Ppn 12 Persen

BOGOR, KOMPAS.com- Rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025 menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat.

Terutama bagi orangtua yang menyekolahkan anak mereka di sekolah swasta internasional.

Salah satunya, Widya Wulandari (39) ia memprediksi kenaikan PPN akan berdampak langsung pada biaya pendidikan yang semakin mahal.

Dengan begitu, Widya harus berhemat atau mengorbankan kebutuhan lainnya.

“Demi pendidikan anak mau tidak mau, suka tidak suka, harus berhemat. Tetapi saya belum tahu rencananya seperti apa, karena harus ada yang dikorbankan entah itu uang belanja harian atau apa,” ucap Widya saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa (17/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen untuk sejumlah barang dan jasa premium mulai 1 Januari 2025.

Kebijakan ini menyasar barang-barang seperti beras premium, daging wagyu, hingga listrik rumah tangga dengan daya besar.

Meski demikian, beberapa warga mengaku tidak khawatir dengan rencana ini. Zaenal (47), seorang pedagang bubur di kawasan Kramatjati, menyatakan kebijakan ini masih wajar karena menyasar ekonomi menengah ke atas.

“Cuma kalau yang premium masih wajar lah, berarti itu buat ekonomi menengah ke atas,” ujar Zaenal kepada Kompas.com, Selasa (18/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron berharap masyarakat dapat segera beradaptasi terhadap kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Menurutnya, ada kemungkinan terjadi inflasi terhadap kenaikan PPN di tahun depan.

"Ini soal kekhawatiran, mudah-mudahan bisa segera adaptasi, karena biasanya daya beli menyesuaikan terhadap harga, meski besar kecilnya dampak terhadap inflasi atas kenaikan PPN menurut saya mungkin ada," kata Herman saat dikonfirmasi, Rabu (18/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha berharap ada pemerataan penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen terhadap berbagai sektor industri.

"Kami berharap ada pemerataan. Tapi, untuk pemerataan perlu digitalisasi goverment yang bagus," ucap Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Apindo, Ronald Walla saat diwawancarai Kompas.com, Rabu (18/12/2024).

Ronald mengungkapkan, pemerintah seharusnya memiliki road map yang baik dalam penerapan PPN 12 persen ini.

Namun, untuk memiliki road map yang baik, harus ditunjang dengan digitalisasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD Jakarta Taufik Zoelkifli mengatakan, warga  tak punya pilihan selain mengikuti keputusan Pemprov yang mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat terkait kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Sebagai anggota Komisi B yang berfokus pada bidang perekonomian, Taufik menilai kebijakan PPN 12 persen ini bakal memberatkan warga Jakarta.

"Kami melihatnya sebagai penerapan yang akan memberatkan warga Jakarta. Mau tidak mau memang Pemprov Jakarta harus mengikuti peraturan dari pusat," ujar Taufik saat dihubungi Kompas.com, Rabu (18/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk mengkaji ulang rencana penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen, khususnya yang menyasar sektor jasa pendidikan berstandar internasional ataupun premium.

Anggota Fraksi PDI-P DPR RI Novita Hardini menjelaskan, penerapan PPN 12 persen berpotensi menghambat masyarakat untuk mencari alternatif layanan pendidikan berkualitas.

“Kita harus berpikir jangka panjang. Jangan sampai kebijakan ini justru membuat pendidikan berkualitas semakin tidak terjangkau dan menghambat peningkatan mutu pendidikan nasional,” ujar Novita dalam keterangannya kepada Kompas.com, Rabu (18/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) khawatir investor asing makin enggan masuk ke Indonesia akibat kebijakan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen.

"Investor asing semakin enggan masuk ke Indonesia, ini kan kontraproduktif dari pemerintah," ungkap Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Apindo, Ronald Walla saat diwawancarai Kompas.com, Rabu (18/12/2024).

Di sisi lain, para pengusaha menilai, kenaikan PPN 12 persen bukan di waktu yang tepat. Pasalnya, para pengusaha masih menghadapi berbagai rintangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen, termasuk untuk layanan berlangganan seperti Netflix dan Spotify.

Anjel (30), pekerja Call Center di Jakarta, ia mengaku khawatir dengan adanya kenaikan PPN 12 persen pada awal tahun 2025.

Sebab, Anjel berlangganan Netflix dan Spotify setiap bulannya, sehingga akan berdampak dengan pengeluarannya.

"Sangat memberatkan, karena PPN 11 persen saja memberatkan, ditambah lagi Netflix hingga Spotify itu juga termasuk," ujar Anjel saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (18/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD Jakarta Taufik Zoelkifli mengatakan, kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen akan membebani pengusaha.

Kenaikan PPN dari yang semula 11 persen artinya bukanlah pembayaran pajak hanya naik sebesar 1 persen.

"Misalnya bayar pajak PPN Rp 100 maka setelah kenaikan ini bukan menjadi 101 tapi menjadi Rp 109. Kalau untuk pengusaha angka 9 persen cukup signifikan untuk memutar roda ekonomi," ujar Taufik saat dihubungi Kompas.com, Rabu (18/12/2024).