Kekerasan Perempuan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka kegiatan Gender Mainstreaming Insights Equality in Action and Insights in Policy. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum peluncuran dari Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Polri.

Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Desy Andriyani menjelaskan pada saat acara launching ini, Jenderal Sigit berpesan agar segera dilakukan satu data terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Satu data tersebut bertujuan agar data Polri selaras dengan Kementerian/Lembaga yang turut menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo heran karena ada ratusan ribu kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), tetapi tidak ditangani oleh Polri.

Sigit menyebutkan, berdasarkan data Komnas Perempuan, ada 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 15.120 kekerasan anak yang terjadi selama lima tahun terakhir, sedangkan jumlah kasus yang ditangani Polri hanya sekitar 100.000 kasus.

“Yang ditangani oleh unit Subdit PPA/PPO ada 105.475 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, di mana tertinggi adalah KDRT, pencabulan, kekerasan fisik dan psikis, persetubuhan, dan pemerkosaan,” kata Sigit di Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) Polri berkomitmen untuk meningkatkan penyelarasan data dan mekanisme pelaporan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Langkah ini menjadi prioritas utama setelah resmi dibentuk dan mulai berfungsi.

Brigjen Pol Desy Andriani, selaku Dirtipid PPA/PPO, menyatakan, “mekanisme pelaporan yang kami rancang bertujuan agar pelapor merasa aman dan terlindungi. Ada amanah dari Undang-Undang TPKS yang memberikan mekanisme perlindungan sementara bagi korban,” dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jumat (13/12/2024).

Komnas Perempuan mencatat sebanyak 290 kasus femisida terjadi selama setahun belakangan. Adapun Jawa Barat dan Jawa Timur menjadi provinsi yang paling banyak melaporkan kasus femisida.

Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi dalam peluncuran Laporan Pemantauan Femisida 2024 yang disampaikan secara virtual, Selasa (10/12/2024). Adapun laporan tersebut dihimpun berdasarkan pemberitaan media online sejak 1 Oktober 2023 hingga 31 Oktober 2024.

Siti mulanya menjelaskan angka 290 kasus femisida tersebut disaring melalui 33.225 pemberitaan media. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, angka tersebut mengalami peningkatan. Pada periode November 2022-Oktober 2023, sebanyak 159 kasus femisida tercatat. Meski begitu, Siti menekankan data ini belum menggambarkan secara keseluruhan kasus femisida yang terjadi di RI.