Kelas Menengah

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tampak masih mempertimbangkan penerapan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 2025. Padahal, sebelumnya pemerintahan Presiden Jokowi selalu ngotot akan tetap menerapkan kenaikan tarif pajak tersebut.

Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025 sendiri sudah menjadi amanat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Usai hasil Pilpres 2024 mulai terlihat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat menyatakan amat UU HPP tersebut akan tetap dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo.

SEMARANG, KOMPAS.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan pemerintah terus memperkuat sinergi lintas lembaga, mulai dari Kementerian Sosial, kementerian terkait, sampai pemerintah daerah buat menjaga daya beli dan ketahanan kelompok rentan, termasuk kelas menengah yang rentan mengalami kemerosotan ekonomi.

“Kita tahan, kita berikan program-program yang membuat mereka bisa tetap bertahan. Ya, tergantung kebutuhannya,” kata Saifullah kepada awak media di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (29/10/2024).

Lelaki kerap disapa Gus Ipul itu menjelaskan, pemerintah akan menggodok berbagai paket program sesuai kebutuhan masyarakat, dari pelatihan manajemen, tata kelola keuangan, hingga bantuan sosial bagi yang membutuhkan. Hal ini dilakukan agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah ancaman penurunan kelas menengah.