Kemendagri

KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya layanan proaktif dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemilih pemula.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan penyerahan KTP kepada siswa yang telah berusia 17 tahun di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 34 Pondok Labu, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2024).

Bima meminta jajaran Dukcapil di seluruh daerah, termasuk wali kota dan camat, untuk aktif mendata penduduk yang telah berusia 17 tahun. Layanan tersebut harus dilakukan secara cepat dan efisien agar hak pemilih pemula dapat terpenuhi tepat waktu.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya layanan proaktif dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemilih pemula. Hal ini disampaikannya saat menyerahkan KTP kepada siswa yang telah berusia 17 tahun di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 34 Pondok Labu, Jakarta Selatan.

Bima meminta jajaran Dukcapil di seluruh daerah, termasuk wali kota dan camat, untuk aktif mendata penduduk yang telah berusia 17 tahun. Menurutnya, layanan ini harus dilakukan secara cepat dan efisien agar hak pemilih pemula dapat terpenuhi tepat waktu.

KOMPAS.com – Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian melantik Irma Habie Ucok Damenta sebagai Penjabat (Pj) Ketua TP PKK Provinsi Banten.

Tri juga melantik Fathul Jannah Muhidin sebagai Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Andar Aryani Musa’ad sebagai Pj Ketua TP PKK Provinsi Papua Barat Daya. 

Pelantikan itu berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/12/2024).

Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian melantik Irma Habie Ucok Damenta sebagai Penjabat (Pj) Ketua TP PKK Provinsi Banten dan Andar Aryani Musa’ad sebagai Pj Ketua TP PKK Provinsi Papua Barat Daya.

Tri juga melantik Fathul Jannah Muhidin sebagai Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Pelantikan tersebut sebagai amanah dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020.

KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Firman Hamid Pagarra mengapresiasi Kelurahan Manggala atas raihan Juara Pertama Lomba Kelurahan Tingkat Nasional 2024 yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI).

"Alhamdulillah, setelah melalui proses panjang mulai dari pembinaan, verifikasi, hingga pemaparan, Kelurahan Manggala berhasil membawa pulang juara pertama," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/12/2024).

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad P Bolombo kepada Lurah Manggala Arwinah Aminuddin dalam acara Temu Karya dan Penghargaan Desa dan Kelurahan Berprestasi di Gedung Ksiranawa, Denpasar, Bali, Selasa (8/10/2024).

KOMPAS.com - Wali Kota (Walkot) Makassar Moh Ramdhan Pomanto meraih Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024 kategori Kinerja Total Tingkat Kota untuk daerah fiskal sedang. 

"Kategorinya (Kota Makassar) kinerja total, itu artinya semua ukuran-ukuran berfungsi dengan baik," kata walkot yang akrab disapa Danny itu.

Dia mengatakan itu usai menerima penghargaan yang diserahkan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Tomsi Tohir kepada Danny di Malam Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024, JW Marriott Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan akan segera menerbitkan surat laporan dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Penerbitan surat ini seiring masih adanya empat provinsi yang belum menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2025.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan bahwa langkah ini diambil lantaran pembinaan kepala daerah merupakan kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk itu, pihaknya akan mengirimkan surat laporan ke Mendagri pada hari ini, Jumat (13/12/2024).

Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Tri Tito Karnavian menyoroti peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan perekonomian keluarga melalui produksi berbagai hasil kerajinan.

Tri mengatakan produk-produk UMKM dapat dijual untuk menghasilkan keuntungan yang berdampak positif, khususnya bagi ibu rumah tangga.

"Paling tidak, [memang] ibu-ibu mendapatkan keuntungan hanya Rp5 ribu, Rp3 ribu, atau Rp10 ribu, tapi kalau produksinya banyak, bisa menularkannya kepada anak-anak," ujar Tri.

Hal ini disampaikannya dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Seni Menjahit dan Kerajinan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) bersama Dekranas dan Dekranasda Kota Tangerang. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Grand Soll Marina, Kota Tangerang, Banten, Selasa (10/12).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan telah menerima 337 usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Sebagaimana diungkapkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.

Bima Arya menjelaskan bahwa jumlah itu meliputi 42 usulan pemekaran provinsi, 248 pemekaran kabupaten, 36 pemekaran kota, enam pemekaran daerah istimewa, dan lima pemekaran otonomi khusus.

"Tadi pembahasan tentang daerah otonomi baru banyak usulan ya, kami sendiri sudah ada 337 (usulan) ya," kata Bima Arya ditemui usai Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024), dikutip dari Antaranews.

Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Tri Tito Karnavian meninjau kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembekalan Seni Menjahit di Kota Tangerang di Hotel Grand Soll Marina, Kota Tangerang, Banten, Selasa (10/12/2024).

Tri mengatakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkontribusi besar terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Nasional sehingga pelatihan seperti ini harus terus dilanjutkan.

"Ini adalah cikal bakal ibu-ibu semua untuk menjadi pelaku UMKM. Menurut laporan Kementerian Keuangan, UMKM Indonesia menyumbang atau berkontribusi terhadap PDB di Indonesia sebanyak 61 persen setara dengan Rp9.580 triliun. Jadi memang sudah harus sepatutnya semua kegiatan kita arahnya mendukung UMKM," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor informal. Wamendagri Ribka Haluk mengatakan sektor informal menjadi penyumbang terbesar dalam tenaga kerja tetapi perlindungan untuk sektor informal masih belum optimal.

Hal itu disampaikan Ribka Haluk usai menerima laporan kajian dari Ombudsman RI mengenai Optimalisasi Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap Pekerja Informal di Kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2024). Ribka mengharapkan sinergi semua pihak agar sektor informal mendapat perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Wamendagri Bima Arya menyampaikan pihaknya menerima banyak usulan agar moratorium pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dicabut. Kemendagri, kata Bima, akan mempertimbangkan usulan yang masuk.

"Kemendagri ini juga menerima banyak sekali usulan yang juga meminta agar moratorium DOB dihentikan, gitu, karena cukup banyak permintaan (DOB)," ujar Bima saat rapat kerja bersama Komite I DPD di Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Bima melanjutkan pihaknya lalu berdiskusi mengenai usulan pencabutan moratorium tersebut. Pihaknya mengkaji sejarah hingga pertimbangan usulan pemekaran DOB di tiap wilayah.

KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagai mekanisme yang baik untuk memantau dan mengendalikan inflasi.

Presiden Prabowo meminta agar mekanisme yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) tersebut dapat terus dilanjutkan.

Hal tersebut disampaikan saat memberikan arahan dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (9/12/2024).

"Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak, lintas kementerian di tingkat pusat dan juga di daerah. Terima kasih saya, penghargaan saya, saya kira suatu saat ini akan menjadi studi kasus, banyak negara akan belajar ke kita," katanya dalam keterangan tertulis, Senin.

Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Prabowo menilai rakor mingguan menjadi mekanisme yang baik untuk memantau sekaligus mengendalikan inflasi. Ia pun meminta agar mekanisme yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) tersebut dapat terus dilanjutkan.

"Saya minta mekanisme ini dilanjutkan, Mendagri (Menteri Dalam Negeri) teruskan ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak, lintas kementerian di tingkat pusat dan juga di daerah. Terima kasih saya, penghargaan saya, saya kira suatu saat ini akan menjadi studi kasus, banyak negara akan belajar ke kita," kata Prabowo dalam keterangannya, Senin (9/12/2024).

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan catatan dalam Pilkada Serentak 2024 akan menjadi bahan evaluasi untuk Undang-undang Pilkada dan Undang-undang Pemilu. Catatan yang dimaksud adalah ragam dinamika yang terjadi selama Pilkada 2024.

"Semua catatan yang berasal dari dinamika Pilkada kemarin, ini kita jadikan bahan untuk mengevaluasi Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu," ungkap Bima di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, pada Senin (9/12/2024).

Bima membenarkan salah satu hal menonjol yang akan menjadi bahan evaluasi yakni terkait dinamika Pilkada di Banjar Baru. Diketahui Pasangan Wali Kota dan Wakil Walikota Lisa-Wartono mendapatkan suara 100 persen sebab paslon lain didiskualifikasi.

Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani perubahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Pemprov Jakarta pun akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri perihal nomenklatur.

"Ini tentu saja kami akan sesuai koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri berkait nomenklatur tersebut. Nanti kita diskusikan bersama," kata Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Senin (9/12/2024).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani perubahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Nomenklatur pada pejabat ‘DKI Jakarta’ kini berubah menjadi ‘Daerah Khusus Jakarta’.

KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Riau Rahman Hadi menghadiri rapat koordinasi (rakor) yang membahas langkah konkret pengendalian inflasi di daerah secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di RCC Lancang Kuning, Senin (9/12/2024).

Berbeda dari sebelumnya, kali ini, rakor yang dilaksanakan seminggu sekali itu dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Usai rapat, Rahman Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo mengapresiasi atas kegiatan dan pemantauan inflasi yang diinisiasi oleh Kemendagri sejak 2022 hingga sekarang.

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Kemendagri. Prabowo mengapresiasi mekanisme pengendalian inflasi yang saat ini sudah berjalan.

Adapun rapat itu digelar pada Senin (9/12/2024) pagi. Prabowo hadir langsung ke kantor Kemendagri, Jakarta Pusat. Tiba di Kemendagri, Prabowo disambut langsung Mendagri Tito Karnavian. Rakor ini digelar secara hybrid, baik pemerintah pusat hingga daerah.

Dalam sambutannya, Prabowo memberikan apresiasi terhadap mekanisme pengendalian inflasi yang dinilainya sebagai inovasi besar dalam tata kelola ekonomi nasional. Prabowo pun menekankan pentingnya melanjutkan mekanisme tersebut.

Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pusat menggelar Fun Run dan Fun Walk 2024 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Gelaran ini melibatkan sekitar 20 ribu Kader PKK, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), serta diikuti oleh masyarakat umum.

Ketua Umum (Ketum) TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian menjelaskan acara ini digelar untuk memperingati Hari Ibu 2024. Adapun acara tersebut tampak semarak karena diikuti pula oleh kader-kader PKK dari Provinsi DKI Jakarta, Banten, Kabupaten Bogor, serta Tangerang. Hadir pula para istri menteri di Kabinet Merah Putih.

Puluhan ribu kader PKK memadati Monas untuk mengikuti Fun Run dan Fun Walk yang merupakan bagian dari rangkaian Peringatan Hari Ibu (PHI) 2024. Acara ini mengusung kampanye anti KDRT, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan.

Kegiatan ini diinisiasi oleh TP PKK Pusat dan berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta TP PKK Provinsi DKI Jakarta. Tema PHI tahun ini adalah ‘Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045’.

KOMPAS.com – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat menggelar Fun Run dan Fun Walk 2024 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (8/12/2024). Gelaran ini melibatkan sekitar 20.000 peserta yang terdiri dari Kader PKK, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan masyarakat umum.

Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian mengatakan, acara tersebut digelar untuk memperingati Hari Ibu 2024. Kegiatan diikuti oleh kader-kader PKK dari Provinsi DKI Jakarta, Banten, Kabupaten Bogor, dan Tangerang, serta para istri menteri Kabinet Merah Putih.

KOMPAS.com – Puluhan ribu kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mengikuti Fun Run dan Fun Walk di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

Acara tersebut merupakan kolaborasi antara Tim Penggerak (TP) PKK Pusat, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan TP PKK Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini juga menjadi rangkaian Peringatan Hari Ibu (PHI) 2024 yang jatuh pada 22 Desember mendatang.

Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian mengatakan bahwa acara itu bertujuan menyuarakan pentingnya peran perempuan dalam menciptakan Indonesia yang bebas dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, dan kekerasan terhadap anak.

Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian akan mengupayakan agar nantinya bakti kesehatan operasi katarak gratis dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Hal itu dia ungkapkan saat meninjau pelaksanaan Bakti Kesehatan Operasi Katarak Gratis dengan menggunakan metode Phaco Emulsifikasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kalideres, Jakarta Barat. Tujuan dari bakti kesehatan ini adalah untuk memperingati Hari Ibu Nasional ke-96 tahun 2024,

"Hari ini merupakan rangkaian acara peringatan hari Ibu Nasional tahun 2024, dimana kami Tim Penggerak PKK dan Posyandu bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan TP PKK DKI Jakarta guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang rentan dengan penyakit katarak," papar Tri dalam keterangan tertulis, Minggu (8/12/2024).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan hasil evaluasi penjabat kepala daerah. Apa hasilnya?

"Penjabat kepala daerah harus bisa menjadi role model, menunjukkan kepemimpinan yang baik, dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku," ujar Tito saat memimpin evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 secara virtual pada Rabu, 4 Desember 2024.

Hasilnya Iwan Kurniawan selaku Pj Wali Kota Malang di urutan pertama. Disusul Pj Wali Kota Payakumbuh Suprayitno, lalu Pj Wali Kota Tanjung Pinang Andri Rizal, Pj Wali Kota Kediri Zanariah, dan Pj Wali Kota Tebing Tinggi Moettaqien Hasrimi.