Kemendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi capaian inflasi nasional Indonesia yang menunjukkan tren terkendali. Berdasarkan laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) pada Oktober 2024, inflasi tahun ke tahun (year-on-year) Oktober 2024 terhadap Oktober 2023 sebesar 1,71 persen.

Angka ini masih berada dalam target pemerintah 1,5-3,5 persen. Sementara inflasi bulanan (month-to-month) pada Oktober 2024 sebesar 0,08 persen.

Hal itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang digelar secara hybrid dari gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) kantor pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, hari ini.

Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK, Budi Waluya, telah dilantik sebagai Penjabat (Pj) Bupati Ciamis. Selain Budi, ternyata ada dua direktur di KPK lainnya yang ditunjuk sebagai Pj kepala daerah.

"Budi Waluya yang dilantik sebagai Pj Bupati Ciamis adalah salah satu dari tiga Insan KPK yang akan mengemban tugas sebagai penjabat kepala daerah," kata Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (1/11/2024).

Dua direktur lainnya yang ditugaskan sebagai Pj kepala daerah ialah Edi Suryanto. Dia tercatat sebagai Direktur Korsup Wilayah IV KPK. Edi bakal dilantik sebagai Pj Wali Kota Pontianak.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Tito juga mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu memahami visi ini secara mendalam. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, ASN juga diminta ikut berkontribusi melalui peningkatan kualitas SDM yang unggul dan dukungan terhadap inovasi di berbagai sektor.

"(Indonesia Emas) Itu sebetulnya suatu yang possible. Kita nantinya akan didominasi oleh middle class, negara maju. Kuncinya di sini yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya peran SDM untuk mencapai Indonesia Emas itu," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

BANDUNG, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, melantik Agus Toyib sebagai Pj Bupati Kuningan dan Budi Waluya sebagai Pj Bupati Ciamis di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (1/11/2024).

Agus Toyib sebelumnya menjabat Kepala Biro Akademik dan Perencanaan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Kemendagri), menggantikan Raden Iip Hidajat.

Sementara itu, Budi Waluya sebelumnya adalah Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menggantikan Engku Sutisna.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga direktur di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai Pejabat (Pj) Kepala Daerah.

Mereka adalah Direktur Penerimaan Layanan & Pengaduan Masyarakat atau PLPM Budi Waluya, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Edi Suryanto, serta Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Herda Helmijaya.

Informasi tersebut dibenarkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya.

"Ketiganya adalah pejabat senior di KPK, pemahaman dan pengalaman dalam koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi sangat diperlukan untuk pencegahan korupsi pemerintahan daerah," kata Bima Arya saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (1/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membenarkan bahwa penyelenggaraan Pilkada 2024 belum memberikan dampak terhadap pesanan produk lokal. Hal ini juga dikeluhkan oleh pelaku industri lokal, salah satunya industri konveksi pakaian jadi. 

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan pihaknya telah mewanti-wanti penyelenggara Pilkada untuk menggunakan produk dalam negeri dalam pengadaan barang. Namun, dampak nya belum signifikan terhadap industri.

"Kami belum menemukan bahwa Pilkada berdampak terhadap produk manufaktur dan tekstil, itu juga terlihat dari IKI [indeks kepercayaan industri] meningkatnya tekstil bukan karena Pilkada tetapi karena optimisme atas program kebijakan pemerintah ke depan," kata Febri, Kamis (31/10/2024). 

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR RI berencana memanggil semua penjabat (Pj) kepala daerah secara bergilir untuk melaksanakan rapat evaluasi.

Hal ini dilakukan seiring dengan banyaknya sorotan terhadap kinerja para Pj gubernur, Pj bupati, dan Pj wali kota selama bertugas memimpin suatu wilayah.

“Dalam bidang pengawasan, Bapak Menteri dan Saudara Wakil Menteri kami akan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penjabat kepala daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda dalam rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Kamis (31/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa dua wakil menterinya, yakni Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk sudah memiliki tugas masing-masing.

Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja perdana antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi II DPR RI, Kamis (31/10/2024).

“Ada dua wamen, saya sudah bagi tugas. Untuk Ibu Ribka urusan kepapuaan silakan ditangani, karena beliau sudah jago,” ujar Tito dalam paparannya di ruang rapat, Kamis.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan kementeriannya tengah berfokus pada beberapa agenda politik jangka pendek, salah satunya gelaran pilkada. Terkait ini, Tito mengatakan telah memberi penugasan khusus kepada salah satu wakil menteri (wamen)-nya, Bima Arya Sugiarto.

Hal itu disampaikan Tito dalam rapat digelar di ruang Komisi II DPR, gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). Tito mulanya menyampaikan sejumlah dirjen di kementeriannya tengah bertugas menjadi penjabat (Pj) di daerah.

"Kami bagi tugas karena Dirjen Dukcapil sekarang lagi Pj Gubernur DKI saya minta untuk beliau (Bima Arya) menjadi Koordinator Pengawas Kedukcapilan," kata Tito.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI La Ode Ahmad Pidana Bolombo menegaskan, akan ada sanksi pemberhentian jabatan bagi kepala desa yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Pengenaan sanksi ini bisa dilakukan jika langkah mitigasi berupa sosialisasi hingga peringatan telah dilakukan, namun masih ada kepala desa yang bersikap tidak netral dan terbukti melakukan tindak pidana Pilkada 2024.

Adapun aturan tersebut tercatat pada UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membeberkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga barang serta jasa. Ia mengakui dalam berbagai kesempatan, Prabowo menekankan agar upaya pengendalian inflasi terus digalakkan.

"Beliau (Prabowo) menyampaikan pengendalian inflasi, pengendalian barang dan jasa agar tidak memberatkan masyarakat sangat penting," ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Hal tersebut ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi sekaligus mendukung langkah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam menangani persoalan Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput. Persoalan itu seperti belum maksimalnya pemanfaatan Rusun tersebut, sehingga perlu dilakukan langkah percepatan.

Tito mengatakan, Presiden Prabowo saat acara Retreat meminta agar melakukan kegiatan yang pro terhadap masyarakat kecil. Perumahan, kata dia, merupakan hal krusial yang dibutuhkan masyarakat. Dukungan itu disampaikan Tito saat bersama Maruarar meninjau langsung Rusun Pasar Rumput, di Kelurahan Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (27/10/2024). Peninjauan ini dilakukan saat keduanya baru saja tiba di Jakarta usai mengikuti Retreat Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah.