Kemenpan-Rb

Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Periode II telah dibuka mulai 17 November hingga 31 Desember 2024. Bagi tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) yang tidak lolos seleksi tahap pertama, dapat mengikuti seleksi tahap kedua.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini mengimbau instansi pemerintah untuk melakukan pemetaan tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah yang masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk kemudian dipetakan pada jabatan pelaksana.

Pemerintah menegaskan komitmen mewujudkan pelayanan publik inklusif demi keadilan dan kesetaraan bagi kelompok rentan. Maka dari itu, kampanye ‘Pelayanan Publik Inklusif’ digelar sebagai langkah transformasi layanan yang lebih responsif.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini mengatakan inklusivitas bukan lagi menjadi pilihan, tetapi keharusan yang harus diwujudkan di semua lini pelayanan.

Menurut Undang-Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, kelompok rentan meliputi disabilitas, wanita hamil, ibu menyusui, anak-anak, lansia, serta korban bencana sosial dan alam. Pelayanan publik harus memberikan kemudahan aksesibilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan ini.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menekankan Zona Integritas (ZI) punya peran strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Dia menyebut selama satu dekade perjalanan ZI, unit kerja pelayanan yang berhasil memperoleh predikat ZI telah menjadi contoh bagi unit kerja pelayanan lainnya dan menjadi bukti semangat perbaikan tata kelola pemerintahan.

"Dengan semakin banyaknya unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka diharapkan budaya kerja birokrasi yang anti-korupsi dan melayani publik dengan baik dapat berkembang luas, bahkan ke seluruh unit kerja instansi pemerintah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12/2024).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerima audiensi Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta. Audiensi ini bertujuan untuk mendiskusikan tentang efisiensi kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup.

Dalam pertemuan yang dilakukan pada Rabu (11/12), Rini menilai Kementerian Lingkungan Hidup perlu memperkuat aspek penegakan hukum.

"Perlu mengingat adanya kebijakan penyederhanaan struktur organisasi dengan membentuk Jabatan Administrasi pada Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dengan pertimbangan kebutuhan dan fungsi otorisasi yang dilakukan dalam bidang penegakan hukum terkait lingkungan hidup," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memperkenalkan 15 aksi pencegahan korupsi yang akan dilakukan pada periode 2025-2026. Penyusunan aksi pencegahan korupsi 2025-2026 didasarkan pada dua prinsip utama yaitu pemanfaatan instrumen digital serta sasaran Asta Cita presiden dan wakil presiden.

Dia menjelaskan prinsip pertama, memanfaatkan instrumen digital dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan publik sehingga pengawasan menjadi lebih terukur dan transparan.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Purwadi Arianto mengapresiasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) atas inisiatifnya dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, khususnya ASN melalui penerapan Corporate University dan Smart ASN.

Ia mengatakan transformasi Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya akan berhasil jika didukung oleh ekosistem pembelajaran yang kolaboratif. Menurutnya, Corporate University dan Smart ASN merupakan langkah strategis yang tidak hanya dapat mencetak ASN yang profesional dan inovatif, tetapi juga memperkuat birokrasi yang adaptif dan berdampak kepada masyarakat.

Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto mengatakan transformasi digital dan sinergi birokrasi menjadi salah satu cara untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Langkah itu sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut diungkapkan olehnya usai Penutupan Rapat Koordinasi Paguyuban Kementerian PANRB dan Instansi Paguyuban di Bandung, Jumat (06/12).

"Rakor ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat koordinasi antar instansi, memastikan pelayanan publik yang responsif dan inklusif, serta mendukung visi Indonesia Emas 2045," kata Purwadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/12/2024).