Kemenpan-Rb

KOMPAS.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berkomitmen untuk memberikan dukungan pada upaya optimalisasi pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) yang digarap Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Menpan-RB Rini Widyantini mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung penguatan dan penataan aspek tata kelola, kelembagaan, maupun sumber daya manusia (SDM) aparatur.

“Saya dan Pak Menteri P2MI berdiskusi bagaimana penguatan terhadap kebijakan perlindungan pekerja migran. Tentunya peran Kemenpan-RB memberikan support terhadap pelaksanaan strategi yang akan dilaksanakan oleh Bapak Menteri P2MI,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) berupaya memberikan dukungan pada optimalisasi perlindungan pekerja migran. Optimalisasi tersebut digarap Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Sesuai perannya, KemenPAN-RB mendukung penguatan dan penataan pada aspek tata kelola, kelembagaan, maupun SDM aparatur.

"Saya dan Pak Menteri P2MI berdiskusi bagaimana penguatan-penguatan terhadap kebijakan perlindungan pekerja migran. Tentunya peran Kementerian PAN-RB memberikan support terhadap pelaksanaan strategi-strategi yang akan dilaksanakan oleh Bapak Menteri P2MI," ujar MenPAN-RB Rini Widyantini, dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

KOMPAS.com - Penguatan kelembagaan pemerintah terus diupayakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini.

Dukungan penguatan, termasuk pada aspek tata kelola, kelembagaan maupun SDM aparatur di lingkup perumahan dan kawasan permukiman.

Oleh karenanya, Rini menerima audiensi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

“Kami di Kementerian PANRB mendukung penguatan organisasi Kementerian PKP, tentu dengan prinsip efisiensi kelembagaan,” ungkap Menteri Rini dalam pertemuan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2024 terhadap semua kementerian dan lembaga negara, termasuk Polri.

Menurut hasil PEKPPP, Polri melalui Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) mendapat kategori A.

Kemenpan RB memberikan niai kategori A pada Assessment Center yang dikelola SSDM Polri dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) 4,61.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kami,” kata Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas penguatan kebijakan di lingkup ketenagakerjaan.

"Kita mendiskusikan bagaimana penguatan-penguatan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, jadi banyak hal yang harus kita perhatikan dan pertimbangkan untuk disesuaikan dengan Asta Cita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Rini menjelaskan pertemuan tersebut juga membahas tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk melakukan penguatan terhadap penyelenggaraan pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Untuk itu, dibentuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI/BP2MI).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memaparkan program 100 hari usai dirinya resmi dilantik menakhodai reformasi birokrasi di Indonesia. Terdapat tiga fokus yang akan dikerjakan salah satunya pembentukan dan penataan organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih, pengisian jabatan ASN Kementerian Kabinet Merah Putih 2025-2029, serta penataan tenaga non-ASN.

"Kami telah menyusun langkah-langkah penataan kelembagaan Kementerian Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029, targetnya pada Desember 2024 Kementerian PANRB sudah menyelesaikan penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) seluruh kementerian/lembaga," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meminta agar Hari Sumpah Pemuda ke-96 dijadikan momentum untuk mengembangkan potensi, inovasi, dan kreativitas pemuda. Selain itu, peringatan tahun ini bersamaan dengan masa transisi pemerintahan baru yang akan mengorkestrasi langkah bangsa Indonesia mewujudkan target-target Pembangunan Jangka Menengah sebagai landasan pencapaian target Pembangunan Jangka Panjang 2045.

Hal itu disampaikan oleh nya saat Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 di lingkungan Kementerian PANRB, Jakarta, hari ini.