Kemenpanrb

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mengeluarkan edaran tentang pelayanan publik selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Disebutkan bahwa pelayanan publik untuk melayani masyarakat tetap harus berjalan, meskipun sedang libur Nataru.

Berikut informasinya.

Dikutip dari situs resmi KemenPANRB, pelayanan publik diimbau tetap berjalan di saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Menteri PANRB Rini Widyantini mengimbau kepada menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, dan walikota untuk memperhatikan beberapa hal agar pelayanan publik berjalan optimal dan tetap dapat diakses masyarakat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini mengapresiasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Capaian positif ini merupakan bukti komitmen jajaran ANRI untuk terus berbenah dan menciptakan birokrasi yang lincah.

"Meski demikian kita terus mendorong ANRI untuk dapat meningkatkan komitmen dalam melakukan perbaikan berkelanjutan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi (RB) untuk mendorong dampaknya kepada masyarakat dan stakeholders," ujar Rini, dalam keterangan tertulis, Jumat (13/12/2024).

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik melalui gagasan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang baru saja diresmikan hari ini. Dalam Rapat Koordinasi Penguatan Implementasi MPP dan Peresmian MPP, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meminta penyelenggara pelayanan publik melakukan tiga hal untuk akselerasi layanannya.

"Hari ini, kita tidak sekadar meresmikan sebuah gedung. Kita sedang meluncurkan harapan dan visi baru untuk pelayanan publik di Indonesia," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12/2024).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menekankan Zona Integritas (ZI) punya peran strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Dia menyebut selama satu dekade perjalanan ZI, unit kerja pelayanan yang berhasil memperoleh predikat ZI telah menjadi contoh bagi unit kerja pelayanan lainnya dan menjadi bukti semangat perbaikan tata kelola pemerintahan.

"Dengan semakin banyaknya unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka diharapkan budaya kerja birokrasi yang anti-korupsi dan melayani publik dengan baik dapat berkembang luas, bahkan ke seluruh unit kerja instansi pemerintah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12/2024).

ASN Culture Festival 2024 kembali digelar di Jakarta, hari ini. Pada Pesta Budaya Kerja yang digelar sejak tahun 2021 ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyerahkan Penghargaan Skor Indeks BerAKHLAK Terbaik Tahun 2024.

Menteri Rini mengungkapkan, di tahun 2024 Indeks BerAKHLAK Nasional mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, skor Indeks BerAKHLAK berada pada angka 61,1%, dan meningkat menjadi 68,1% pada tahun 2024. Hal itu diungkapkan olehnya saat

Transformasi digital dan perbaikan tata kelola pemerintahan jadi strategi pemberantasan korupsi yang dinilai sangat efektif. Perbaikan sistem dan integrasi data yang didorong Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara dan membantu mencegah kebocoran keuangan negara.

"Salah satu strategi utama pemberantasan korupsi yang telah terbukti efektif adalah dengan terus menerus melakukan perbaikan pada proses tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi dan reformasi sistemik pada aspek birokrasi pemerintah," ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terus berupaya mempersempit kesenjangan gender dalam birokrasi. Menteri PAN-RB Rini Widyantini menekankan perempuan dan laki-laki harus memiliki kesempatan yang sama dalam berkarya.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini didominasi perempuan yakni sebesar 57 persen dari total ASN. Namun demikian, meskipun jumlah ASN perempuan mendominasi, representasi mereka dalam jabatan pemimpin atau jabatan struktural relatif rendah.

Rendahnya representasi perempuan dalam jabatan pimpinan tinggi, menurutnya bukan semata-mata karena kurangnya kualifikasi. Penelitian PROSPERA telah mengidentifikasi beberapa hambatan utama yang dihadapi perempuan dalam mengembangkan karier di sektor publik, meliputi faktor keluarga, faktor individu, dan aspek budaya kerja.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan sejumlah arahan kepada jajaran Paguyuban PANRB. Ia berpesan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) harus bersatu dalam membangun ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi.

Ia menyadari menghadirkan ekosistem pelayanan digital pemerintah yang berkualitas, inklusif, dan berdampak adalah sebuah proses yang dinamis. Diperlukan sinergitas dan koordinasi yang baik antara semua pihak agar layanan publik yang lebih cepat, tepat, dan dapat hadir dan diakses oleh seluruh masyarakat hingga wilayah terpencil.

Menghadirkan ekosistem pelayanan digital pemerintah yang berkualitas, inklusif, dan berdampak adalah sebuah proses yang dinamis. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan perlunya sinergitas dan koordinasi yang baik antara semua pihak. Dengan begitu, layanan publik bisa lebih cepat, tepat, dan dapat hadir serta diakses oleh seluruh masyarakat hingga wilayah terpencil.

"Selain menghindari tumpah tindih kebijakan, kolaborasi juga bertujuan memastikan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2024).