Kemenperin

Kemenperin Blak-blakan Alasan Industri Belum Mampu Serap Penuh Garam Lokal

Kemenperin Blak-blakan Alasan Industri Belum Mampu Serap Penuh Garam Lokal

()

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap alasan industri pengguna garam, khususnya chlor alkali plant (CAP) dan farmasi yang belum dapat sepenuhnya menggunakan garam produksi lokal. Sementara itu, pemerintah telah mencanangkan pemangkasan kuota impor garam industri tahun depan. 

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yanita mengatakan, pasokan garam industri dalam negeri belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan industri dari segi kuantitas maupun kualitas. 

"Sebenarnya industri tanpa dipaksa juga ingin dapat bahan baku dari dalam negeri tapi kondisinya tidak memungkinkan," ujar Reni dalam Outlook Industri Sektor Kimia, Farmasi, Tekstil (IKFT) Tahun 2025, Selasa (17/12/2024). 

Kemenperin Target Industri Kimia, Farmasi,  Tekstil Tumbuh 6,5% Tahun Depan

Kemenperin Target Industri Kimia, Farmasi, Tekstil Tumbuh 6,5% Tahun Depan

()

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan pertumbuhan industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT) dapat tumbuh 6,59% pada 2025, seiring dengan target pertumbuhan ekonomi nasional 8% dalam 5 tahun ke depan. 

Berdasarkan data Kemenperin, rata-rata pertumbuhan sektor IKFT pada 2018-2024 tumbuh dikisaran 2,5% dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 6,1% pada 2019. Dari sisi kontribusi sektor IKFT terjadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 2,8% dalam 2 tahun terakhir. 

Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin Reni Yanita mengatakan, pihaknya membidik kontribusi sektor IKFT dapat mencapai 3,62% pada 2025. Dia optimistis dengan target tersebut yang ditopang sejumlah sektor. 

Top 5 News Bisnisindonesia.id: Menuju Transformasi BBM hingga Properti Jakarta Usai Ibu Kota Pindah

Top 5 News Bisnisindonesia.id: Menuju Transformasi BBM hingga Properti Jakarta Usai Ibu Kota Pindah

()

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan subsidi energi terutama untuk BBM dan LPG selalu menjadi dilematis bagi pemerintah karena berkaitan dengan alokasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Terlebih, anggaran subsidi yang dikucurkan setiap tahunnya juga tidaklah sedikit.

Di sisi lain, kebijakan subsidi energi yang selama ini diberikan pemerintah disebut-sebut cukup berhasil menjaga daya beli masyarakat. Kendati demikian, pemberian subsidi yang terus-menerus apalagi dengan tren peningkatan konsumsi energi malah berdampak buruk terhadap keuangan negara.

Produsen AC Jepang Daikin Blak-blakan Rencana Ekspansi Pabrik hingga Ekspor

Produsen AC Jepang Daikin Blak-blakan Rencana Ekspansi Pabrik hingga Ekspor

()

Bisnis.com, CIKARANG - PT Daikin Industries Indonesia (DIID) atau Daikin tengah berencana untuk ekspansi pabrik di Indonesia setelah menyelesaikan pembangunan pabrik AC full scale senilai Rp3,3 triliun dengan kapasitas 1,5 juta set AC rumah tangga. 

Direktur DIID Budi Mulia mengatakan, pabrik Daikin di Cikarang memiliki luas lahan 20 hektare yang akan dikembangkan untuk fasilitas produksi dari mulai pengolahan bahan baku hingga produk jadi. Pabrik yang baru diresmikan memproduksi AC rumah tangga dengan serapan tenaga kerja 2.500 pekerja. 

Kemenperin Nilai Apple Belum Serius Investasi Rp15,9 Triliun di RI

Kemenperin Nilai Apple Belum Serius Investasi Rp15,9 Triliun di RI

()

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut belum ada rencana serius dari Apple Inc., untuk membangun fasilitas produksi di Indonesia.

Pihaknya sudah mendengar potensi investasi tambahan sebesar US$1 miliar atau setara Rp15,9 triliun, tetapi komitmen tersebut dinilai belum resmi.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah masih menunggu keseriusan Apple untuk memenuhi syarat sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 35% agar perusahaan tersebut bisa mengedarkan produk terbarunya, termasuk iPhone 16. 

Bantah Deindustrialisasi, Wamenperin: Banyak Investor Asing Mau Tanam Modal di RI

Bantah Deindustrialisasi, Wamenperin: Banyak Investor Asing Mau Tanam Modal di RI

()

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut bahwa pemerintah kebanjiran minat investasi asing yang ingin membangun industri di Indonesia. Hal ini dinilai menjadi bantahan klaim sejumlah pihak yang menyebut bahwa manufaktur Tanah Air menuju deindustrialisasi.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, minat investasi yang masuk saat ini datang dari berbagai sektor industri, mulai dari tekstil, otomotif hingga industri logam. Dia meyakini bahwa Indonesia masih menjadi lokasi potensial untuk pengembangan industri. 

Kemenperin Catat Investasi Sektor Makanan  Minuman Naik 28% Kuartal III/2024

Kemenperin Catat Investasi Sektor Makanan Minuman Naik 28% Kuartal III/2024

()

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat investasi industri makanan dan minuman (mamin) meningkat 28% (year-on-year/yoy) menjadi Rp30,23 triliun pada triwulan III/2024.

Total investasi tersebut mencakup nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp13,44 triliun dan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp16,79 triliun.

Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan realisasi investasi periode tersebut sejalan dengan peningkatan minat dari investor. Tren tersebut diharapkan berlanjut tahun depan mengingat pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas investasi untuk menarik minat investor.

Marak Kosmetik Ilegal, Kemenperin Beberkan Persoalan Sertifikasi Produk

Marak Kosmetik Ilegal, Kemenperin Beberkan Persoalan Sertifikasi Produk

()

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap maraknya peredaran kosmetik ilegal yang baru-baru ini diungkap oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) disebabkan ekosistem industri yang belum kuat.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Reni Yanita mengatakan, pihaknya telah melakukan pembinaan kepada industri kecil dan menengah serta meminta BPOM untuk mempermudah keperluan sertifikasi produk sebagai syarat izin edar. 

"Jangan sampai yang namanya seritifkasi itu justru memberatkan atau lama. Munculnya ilegal itu kan karena keengganan dia mengurus sertifikasi atau dia tidak tahu atau dia lama akhirnya dia jual produk yang tidak dilengkapi dengan sertifikasi itu," kata Reni saat ditemui di Kantor Kemenperin, Kamis (5/12/2024). 

Kemenperin Kaji Insentif untuk Pengusaha Usai UMP Naik 6,5%

Kemenperin Kaji Insentif untuk Pengusaha Usai UMP Naik 6,5%

()

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai keputusan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% merupakan langkah tepat untuk mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya kalangan pekerja dan buruh. 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah menyadari keputusan tersebut mendatangkan tantangan tersendiri, terutama bagi dunia usaha dan industri yang tengah menghadapi tekanan besar. 

“Kemarin kita membahas bantuan-bantuan atau insentif apa atau stimulus apa yang perlu dan akan disiapkan oleh pemerintah untuk membantu dunia usaha, untuk membantu industri,” kata Agus kepada wartawan, dikutip Kamis (5/12/2024). 

Menperin Catat Ada 39 Insiden Berbahaya di Industri Kimia  Logam dalam 12 Tahun

Menperin Catat Ada 39 Insiden Berbahaya di Industri Kimia Logam dalam 12 Tahun

()

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melaporkan terdapat 34 insiden berbahaya yang telah terjadi di industri kimia, 5 insiden besar di industri logam, dan insiden serupa di sektor lainnya pada periode 2012-2024. 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, tingginya jumlah insiden kejadian darurat bahan kimia di area industri tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran dalam pencegahan dan penanggulangan bencana. 

"Kerugian akibat bencana kimia dapat menghentikan operasional hingga menyebabkan perusahaan gulung tikar, serta mengganggu rantai pasok dan memicu kerugian besar," kata Agus di Kantor Kemenperin, Kamis (5/12/2024).