Kementerian ATR

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan apresiasi dari PT Pertamina (Persero) atas dukungan terhadap perizinan yang didapatkan Pertamina Group pada tahun 2024.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan penerbitan perizinan terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bertujuan untuk mendukung Pertamina menyukseskan ketahanan dan swasembada energi.

"Terima kasih sekali kepada teman-teman Pertamina yang memberikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN atas pelayanan perizinan yang diberikan kepada Pertamina Group. Kita tahu bahwa salah satu Asta Cita yang terpenting Pak Prabowo adalah ingin menciptakan swasembada pangan dan swasembada energi, baik itu energi yang tidak terbarukan maupun yang terbarukan," ucap Nusron dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/12/2024).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyampaikan urgensi percepatan sertifikasi tanah wakaf. Menurutnya, sertifikasi diperlukan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum, mencegah sengketa dan konflik serta memaksimalkan pemanfaatan tanah wakaf demi kemaslahatan umat.

"Memang (sertifikasi tanah wakaf) ini dianjurkan, jadi kalau ada pesantren yang belum bersertifikat langsung didaftarkan saja sehingga tidak ada konflik," ucap Nusron Wahid dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2024).

Hal itu dia sampaikan usai menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara 25 Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di wilayah terkait, yang berlangsung di Kantor PWNU Jawa Barat, Bandung.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berkomitmen membawa misi Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang pengelolaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia. Salah satu upayanya melalui pemanfaatan tanah terlantar menjadi tanah wakaf produktif untuk kemaslahatan umat.

Selain itu, Nusron akan menjalankan program tersebut dengan konsep menciptakan rasa keadilan, pemerataan, dan tidak memutus mata rantai kesinambungan ekonomi.

"Tanah terlantar itu nanti Hak Pengelolaan (HPL)-nya akan kami serahkan ke Bank Tanah, jadi milik negara. Kemudian, Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB)-nya akan kami serahkan ke badan wakaf. Jadi kami ingin menggerakkan badan wakaf produktif," ungkap Nusron dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat saat ini terdapat lahan seluas 79.925 hektare (ha) di Indonesia yang siap digunakan untuk pembangunan program 3 juta rumah.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan lahan itu berasal dari tanah terlantar yang tercatat sejak 2010 hingga 2024. Lokasinya tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

“Nah ini [lahan terlantar yang dapat digunakan] untuk permukiman, kami ada 79.925 hektare se-Indonesia,” jelasnya dalam Rakernas DPP Real Estate Indonesia (REI), Kamis (5/12/2024).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan pentingnya sinkronisasi dalam mendorong One Spatial Planning Policy. Itu merupakan dokumen penataan ruang yang mengintegrasikan kebijakan pengaturan ruang ke dalam satu dokumen.

Kebijakan pengaturan ruang tersebut mencakup ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang dalam bumi. Hal tersebut bertujuan agar rencana tata ruang lebih mudah diakses dan dijadikan acuan.

"Dengan adanya kebijakan One Spatial Planning Policy bukan berarti kita akan mengambil ataupun menghilangkan kewenangan masing-masing kementerian, tidak sama sekali. Hanya kita butuh sinkronisasi," ujar Nusron dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2024).