Kementerian Atr/Bpn

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid melakukan kunjungan kerja pertamanya ke Jawa Tengah, tepatnya Kota Semarang. Dalam pengarahan ke jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah, Nusron mengatakan kunjungan ini dilakukan untuk konsolidasi pemikiran dan menyamakan langkah ke depan.

"Di dalam pertemuan ini saya sebetulnya masih dalam rangka konsolidasi pemikiran karena kita mau berjalan kalau gelombang cara berpikirnya tidak sama itu berat, jadi saya keliling dalam rangka menyamakan gelombang pemikiran, filosofinya sama dulu, kalau sudah sama gerak langkahnya akan sama," kata Nusron Wahid di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, dikutip dari siaran pers, Jumat (1/11/2024).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengunjungi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melakukan koordinasi terkait penindakan mafia tanah. Dalam kesempatan itu, Nusron juga membahas tentang kolaborasi dan sinkronisasi untuk memberantas mafia tanah.

"Kehadiran kami di Kejaksaan Agung hari ini adalah untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi dalam memberantas praktik mafia tanah yang semakin meresahkan," ujar Nusron dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan hukum dan membersihkan praktik-praktik ilegal di sektor pertanahan yang kerap merugikan negara dan masyarakat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akan melaksanakan rapat perdana dengan Komisi II DPR RI. Nusron akan menyampaikan strategi memberantas mafia tanah.

Rapat dengan Komisi II DPR RI itu akan dilaksanakan pada Rabu (30/10/2024) di gedung Nusantara II. Menteri Nusron akan didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, seluruh pejabat pimpinan tinggi madya, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian ATR/BPN.

Nusron menyampaikan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR/BPN akan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).