Kementerian Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pekerja migran supaya tidak membebani Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Langkah ini diharapkan mampu mengurangi pekerja migran non-prosedural yang rentan menjadi korban eksploitasi di dalam negeri dan negara tujuan.

"Kalau ekosistem perekrutan, pelatihan, pengiriman, dan penempatan pekerja migran terbangun secara sistematis dan terencana, maka beban tidak hanya ada di Kemenlu," kata Karding dalam dialog publik terkait pelindungan pekerja migran Indonesia di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, seperti dikutip Antara, Selasa (17/12/2024).

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan KBRI di Suriah masih tetap beroperasi, meskipun saat ini rezim kepemimpinan presiden Bashar al-Assad di Suriah telah berakhir.

"Untuk KBRI saat ini masih fully operational," kata Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha dalam konferensi pers di kantor Kemlu RI, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Judha menyampaikan, KBRI akan terus memberi perlindungan untuk warga negara Indonesia (WNI) di Suriah. Dia mengatakan pihaknya terus berupaya mengevakuasi para WNI.

Pemerintah Indonesia kembali mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak konflik di Suriah. Sebanyak 30 WNI kini telah kembali ke Tanah Air hari ini.

"Pada tanggal 13 Desember 2024 sejumlah 30 WNI dievakuasi dari Suriah dan tiba dengan selamat di Tanah Air pada tanggal 15 Desember 2024. Upaya tersebut merupakan gelombang kedua dari rangkaian evakuasi WNI di Suriah," tulis keterangan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) seperti dilihat, Minggu (15/12/2024).

Evakuasi dilakukan dengan menggunakan jalur darat melintasi perbatasan Masnaa untuk sampai di Lebanon. Perjalanan dilanjutkan dengan penerbangan menuju Bandara Soekarno-Hatta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) meminta pernyataan bersama (joint statement) antara Indonesia dan China yang salah satunya membahas kerja sama di Laut China Selatan (LCS) dilihat secara komprehensif.

Hal ini menanggapi disorotnya salah satu poin dalam joint statement, tepatnya poin 9 yang berisi kalimat "on joint development in areas of overlapping claims".

Poin itu dianggap mengaburkan sikap Indonesia dalam konflik Laut China Selatan dengan China yang mengeklaim sepihak sembilan garis putus-putus (nine dash line), sekaligus menegasi hukum internasional Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) 1982.