Kementerian PANRB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Prita Laura, mengungkapkan bahwa program “Lapor Mas Wapres” terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) serta Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Prita menjelaskan, aduan masyarakat melalui program "Lapor Mas Wapres" akan langsung terhubung dengan SP4N Lapor yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Ombudsman.

KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto menyerukan pentingnya menciptakan dan menjaga birokrasi bersih dan berintegritas demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini menjelaskan, salah satu agenda reformasi birokrasi adalah pengelolaan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik.

Hal tersebut dibutuhkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Keputusan pejabat pemerintahan yang diambil berdasarkan situasi konflik kepentingan yang tidak dikelola dapat membawa kerugian pada kepentingan publik. Maka dari itu lahirnya kebijakan yang mengatur pengelolaan konflik kepentingan menjadi langkah yang sangat penting,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11/2024).

KOMPAS.com – Pembentukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) merupakan strategi Presiden Probowo Subianto untuk mengimpelentasikan Asta Cita serta salah satu program prioritas Presiden, yaitu “Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi”.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini berkomitmen untuk menyukseskan strategi Presiden tersebut dengan melakukan penguatan kelembagaan Kementerian Imipas.

“Kementerian Imipas dibentuk untuk meningkatkan spesialisasi dalam menangani isu spesifik di bidang imigrasi dan pemasyarakatan, Kemenpan-RB siap membantu menyukseskan program prioritas Kementerian Imipas sesuai dengan tugas dan wewenang kami,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11/2024).