Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Anggota DPR Khawatir Kenaikan PPN 12 Persen Berdampak pada Inflasi

Anggota DPR Khawatir Kenaikan PPN 12 Persen Berdampak pada Inflasi

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron berharap masyarakat dapat segera beradaptasi terhadap kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Menurutnya, ada kemungkinan terjadi inflasi terhadap kenaikan PPN di tahun depan.

"Ini soal kekhawatiran, mudah-mudahan bisa segera adaptasi, karena biasanya daya beli menyesuaikan terhadap harga, meski besar kecilnya dampak terhadap inflasi atas kenaikan PPN menurut saya mungkin ada," kata Herman saat dikonfirmasi, Rabu (18/12/2024).

PPN 12 Persen Dianggap Persulit Akses Pendidikan Berkualitas, Pemerintah Perlu Kaji Ulang

PPN 12 Persen Dianggap Persulit Akses Pendidikan Berkualitas, Pemerintah Perlu Kaji Ulang

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk mengkaji ulang rencana penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen, khususnya yang menyasar sektor jasa pendidikan berstandar internasional ataupun premium.

Anggota Fraksi PDI-P DPR RI Novita Hardini menjelaskan, penerapan PPN 12 persen berpotensi menghambat masyarakat untuk mencari alternatif layanan pendidikan berkualitas.

“Kita harus berpikir jangka panjang. Jangan sampai kebijakan ini justru membuat pendidikan berkualitas semakin tidak terjangkau dan menghambat peningkatan mutu pendidikan nasional,” ujar Novita dalam keterangannya kepada Kompas.com, Rabu (18/12/2024).

PPN 12 Persen Bakal Bebani Pengusaha, Sulit Menyerap Tenaga Kerja

PPN 12 Persen Bakal Bebani Pengusaha, Sulit Menyerap Tenaga Kerja

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD Jakarta Taufik Zoelkifli mengatakan, kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen akan membebani pengusaha.

Kenaikan PPN dari yang semula 11 persen artinya bukanlah pembayaran pajak hanya naik sebesar 1 persen.

"Misalnya bayar pajak PPN Rp 100 maka setelah kenaikan ini bukan menjadi 101 tapi menjadi Rp 109. Kalau untuk pengusaha angka 9 persen cukup signifikan untuk memutar roda ekonomi," ujar Taufik saat dihubungi Kompas.com, Rabu (18/12/2024).

DPR Ingatkan Pemerintah, Daya Beli Kelas Menengah Bakal Turun jika PPN 12 Persen

DPR Ingatkan Pemerintah, Daya Beli Kelas Menengah Bakal Turun jika PPN 12 Persen

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri meminta pemerintah memperhatikan sejumlah hal yang bakal menjadi konsekuensi dari kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.

Pertama, turunnya daya beli masyarakat. Terutama di sektor rumah tangga.

“Data BPS menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor utama PDB, mencapai 52,8 persen pada kuartal I 2024,” ujar Hanif pada Kompas.com, Rabu (18/12/2024).

“Di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi dan tekanan inflasi, kenaikan PPN berpotensi menekan daya beli, khususnya kelas menengah yang menjadi motor konsumsi domestik,” sambungnya.