Kenaikan Upah Buruh

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Jakarta masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai UU Cipta Kerja terkait tuntutan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta 2025 sebesar 8-10 persen.

Kepala Disnakertransgi Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan bahwa pemerintah pusat dapat mengganti formula penyusunan UMP jika MK mengabulkan tuntutan tersebut.

"Kami lagi menunggu putusan MK kaitan dengan UU Cipta Kerja. Nanti kalau MK sudah inkrah, di kementerian akan menyusun. Menyusun aturan mainnya, mekanismenya," kata Hari saat ditemui di Kepulauan Seribu, Kamis (31/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menyebut kenaikan upah buruh pada tahun 2025 sedang dalam tahapan pembahasan.

Hal ini disampaikan Teguh usai audiensi dengan perwakilan buruh yang menggelar aksi demo untuk menuntut upah naik 8-10 persen tahun 2025 di Balai Kota Jakarta.

"Ada beberapa proses yang kami lakukan dan sekarang sedang dalam pembahasan, kami tidak berdiam," ujar Teguh saat ditemui di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).