Kepala Daerah Dipilih Dprd

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Demokrat disebut belum membahas wacana kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sebelumnya digulirkan Presiden Prabowo Subianto.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat Dede Yusuf mengatakan, seluruh legislator Demokrat saat ini masih reses di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Atas dasar itu, belum ada kepastian apakah Fraksi Demokrat tetap menolak sistem kepala daerah kembali dipilih wakil rakyat, sebagaimana sikap yang pernah diambil pada 2014 silam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan memastikan sampai saat ini belum ada usulan ataupun pembahasan terkait revisi Undang-Undang (UU) Pilkada.

Hal itu disampaikan Bob Hasan sebagai respons atas wacana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sempat digulirkan Presiden Prabowo Subianto.

“Revisi UU politik itu sekarang ada di yang jangka menengah, sampai hari ini belum ada yang prioritas. Jadi belum ada (pembahasan), ya pasti ada evaluasi dan sebagainya selebihnya pasti ada,” ujar Bob Hasan di Gedung DPR RI, Selasa (17/12/2024).

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungannya terhadap usulan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Sekretaris Jenderal PAN Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) menyebut langkah ini sebagai solusi efektif untuk mengatasi tantangan pemilihan kepala daerah langsung yang selama ini membebani negara dan masyarakat.

"Kami melihat bahwa pemilihan langsung memiliki biaya politik yang sangat tinggi, baik untuk penyelenggara maupun peserta pemilu. Di samping itu, dampaknya juga dirasakan masyarakat dalam bentuk politik uang dan polarisasi," ujar Eko, dalam keterangan tertulis, Selasa (17/12/2024).

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menanggapi wacana usulan kepala daerah dipilih lewat DPRD. Bima mengatakan wacana itu masih perlu kajian.

"Jadi Presiden sudah melontarkan wacana mengenai sistem pemilihan kepala daerah. Ini didasari dari atensi Presiden yang luar biasa atas fakta yang berkembang di tengah masyarakat. Biaya tinggi dalam Pemilukada, biaya tinggi dalam pemilu legislatif," ujar Bima di SMAN 34, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2024).

Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk mengkaji masalah wacana itu bersama peneliti dan perguruan tinggi. Kajian ini sekaligus memetakan opsi lain selain lewat DPRD.

Beberapa waktu ini, muncul wacana dari Presiden Prabowo untuk menghapus pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Kepala daerah diwacanakan untuk dipilih secara tidak langsung oleh DPRD setempat. Sebelumnya, wacana ini hampir terealisasi pada 2014, tetapi dibatalkan oleh Presiden SBY melalui Perppu.

Sejatinya, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD selaku lembaga legislatif mirip dengan pemilihan presiden pada era Presiden Soeharto. Saat itu, MPR berwenang memilih presiden selaku pimpinan lembaga eksekutif. "Sistem MPR" bukan sistem parlementer dimana kepala pemerintahan bisa meminta kepala negara untuk membubarkan parlemen, atau sebaliknya parlemen bisa menjatuhkan kepala pemerintahan dengan mosi tidak percaya. Sistem MPR juga bukan sistem presidensial, di mana presiden dan parlemen sama-sama dipilih langsung oleh rakyat, sehingga baik presiden dan parlemen sama-sama tidak bisa saling menjatuhkan. Dalam konteks sistem politik dan demokrasi yang benar, bentuk pemerintahan selaku lembaga eksekutif harus sesuai, baik di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Seperti di Indonesia sekarang, presiden selaku lembaga eksekutif tertinggi dipilih langsung oleh rakyat, sama halnya dengan gubernur dan bupati atau wali kota di daerah. Di negara dengan sistem presidensial seperti Amerika Serikat, baik presiden dan gubernur selaku pemimpin tertinggi pemerintah daerah (state) sama-sama dipilih oleh rakyat. Sebagai perbandingan, di negeri jiran Malaysia yang bersistem parlementer, baik pemerintah pusat (federal) dan daerah (negeri), pimpinan eksekutif (perdana menteri dan menteri besar) dipilih dan bisa dijatuhkan oleh parlemen

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian mengatakan dirinya sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto terkait kepala daerah lebih baik dipilih DPRD saja agar efisien.

Tito mengatakan, biaya pelaksanaan untuk pilkada sangatlah besar.

"Ya, saya sependapat tentunya, kita melihat sendiri lah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada," ujar Tito saat ditemui di Istana, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Tito menjelaskan, pilkada juga bisa memicu kekerasan di sejumlah daerah.

Menurutnya, dengan kepala daerah dipilih DPRD, maka demokrasi yang diterapkan bisa diterjemahkan sebagai demokrasi perwakilan.

[Gambas Video 20detik]

Sumber

Sumber

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menggulirkan wacana agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidak lagi secara langsung dipilih rakyat.

Pilkada melalui wakil rakyat bukanlah suatu kebijakan baru.

Sistem pemilihan ini diterapkan pada masa orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, mertua Prabowo. 

Setelah digulingkannya rezim Soeharto, terjadi banyak perubahan pada sistem demokrasi di Indonesia. Termasuk sistem Pilkada lewat DPRD juga diubah menjadi pilkada langsung oleh rakyat, sejak 2005.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai kepala daerah dipilih DPRD agar lebih efisien, dapat mengebiri hak politik rakyat.

Adi menyebut, rakyat jadi tidak bisa memilih kepala daerah berdasarkan seleranya, melainkan hanya selera elite politik.

"Jelas ini mengebiri hak politik rakyat. Karena rakyat tak bisa memilih gubernur, bupati, dan wali kota sesuai selera mereka. Bisa jadi yang terpilih jadi kepala daerah hanya selera elite, bukan selera rakyat," ujar Adi kepada Kompas.com, Minggu (15/12/2024).

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Arif Satria menilai, usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) layak dipertimbangkan untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia.

Menurut dia, usulan tersebut menjadi salah satu bahan kajian dan diskusi ICMI dalam menyusun rekomendasi terhadap penataan ulang sistem demokrasi di Indonesia.

“Itu salah satu bagian penting adalah tentang apakah nanti pemilihan gubernur simetris-asimetris dan lain sebagainya, apakah tertutup-terbuka dan lain sebagainya, itu saya kira akan dikaji,” ujar Arif dalam Silaturahmi Kerja Nasional ICMI di Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani meminta Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) turut mengkaji usulan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Muzani, usulan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto itu sebetulnya bertujuan untuk meminta semua pihak bersama-sama mencari solusi atas berbagai persoalan dalam pelaksanaan Pilkada.

“Kami berharap teman-teman ICMI juga bisa memberikan pandangan kepada pemerintah untuk melakukan kajian-kajian ini, agar pemerintah juga bisa mendapatkan pemikiran untuk menyampaikan pandangan-pandangan ini termasuk kepada legislatif,” ujar Muzani dalam acara Silaturahmi Kerja Nasional ICMI, Minggu (15/12/2024) di Bogor, Jawa Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Gerindra sekaligus Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Ahmad Riza Patria menyinggung mengenai tingginya anggaran Pilkada.

Menurut dia, anggaran yang besar tersebut sebenarnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pangan.

"Anggaran Pilkada itu luar biasa besar, dan jika dialihkan untuk kepentingan lain, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh rakyat,” kata Ahmad Riza di Jiexpo Kemayoran, Sabtu (14/12/2024).

Ia menekankan pentingnya mencari titik keseimbangan antara pengembangan demokrasi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa partainya setuju dengan gagasan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

*Kalau Gerindra tidak ada problem, tidak ada masalah, Gerindra setuju Pilkada itu harus dipilih oleh DPRD. Tidak ada masalah, Gerindra setuju,” ujar Muzani kepada wartawan di Bogor, Minggu (15/12/2024).

Ketua MPR RI itu berharap pemerintah dan DPR RI bersama akademisi mengkaji gagasan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto itu mulai 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur NTT terpilih, sekaligus politisi Partai Golkar, Emanuel Melkiades Laka Lena menilai, Indonesia bisa belajar dari negara tetangga yang sudah menerapkan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Negara-negara itu, yakni Malaysia, Singapura, dan India. Hal ini menanggapi saran Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah yang DPRD untuk penghematan, yang sarannya pertama kali digulirkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

"Tentu banyak formulasi yang bisa kita pelajari dari pengalaman berbagai negara. Dan kemudian itu kita adaptasikan dengan kondisi bangsa ini," kata Melki usai acara HUT ke-10 Partai Perindo di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (14/12/2024) malam.

Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, Ahmad Riza Patria, merespons soal adanya wacana kepala daerah dipilih DPRD. Riza menyebut bahwa pihaknya masih akan berdiskusi perihal tersebut.

"Bagaimana ke depan, tentu kami akan diskusikan dan bahas bersama yang terbaik. Ada pilihan beberapa negara seperti gubernur, bupati, wali kota di negara itu dipilih oleh DPRD dan ada juga secara langsung, itu juga sebagai pilihan ya," kata Ariza di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menanggapi munculnya usulan soal calon kepala daerah dipilih DPRD. Djarot menilai perlu kajian mendalam mengenai usulan tersebut.

"Untuk pilkada itu memang perlu kajian secara mendalam karena yang dikatakan dengan demokrasi itu memang benar bisa demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Maka usul dari Pak Prabowo tentunya harus dikaji secara mendalam supaya demokrasi kita itu lebih bermutu," kata Djarot di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).

Cawagub Jakarta nomor urut 3, Rano Karno, mengungkapkan belum ada arahan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Rano menunggu keputusan Megawati.

"Sampai hari ini belum ada. Belum ada (arahan dari Megawati)," ujar Rano di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).

Rano menjelaskan, sebagai kader, pihaknya tentu mengikuti arahan dari keputusan Megawati. Dia mengatakan partainya pun tentu akan melakukan pembicaraan mengenai hal ini.

"Wah, itu kan keputusan politik partai. Artinya, saya ini kan bagian dari partai, itu urun rembuk semua. Kalau memang setuju begitu, ya kita lakukan itu. Artinya, kalau memang tidak setuju, tentu ada alasan," jelas Rano.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Pemenangan Pemilu Deddy Sitorus menegaskan, partainya tetap menginginkan pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Dia menilai, wacana yang diucapkan Presiden Prabowo terkait pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan mengambil hak rakyat untuk secara langsung menentukan pemimpin daerahnya.

"Pada prinsip yang kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan rakyat di tangan rakyat, one man, one vote," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal, sehingga perlu diefisienkan.

Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja.

Adapun selama ini, warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya, mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak itu dinilai memakan anggaran yang banyak.

"Kan kita pikir, kita ingin demokrasi kita adalah demokrasi yang efisien lah, terlalu mahal ini demokrasi," ujar Bahlil di Istana, Jakarta, Jumat (13/12/2024).