Ketahanan Pangan

KOMPAS.com – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Makassar bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Makassar menggagas Gerakan Pangan Murah (GPM) guna menghadirkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau untuk masyarakat.

Kepala DKP Kota Makassar Alamsyah Sahabuddin menyampaikan bahwa gerakan tersebut bertujuan untuk menjangkau kebutuhan pangan yang beragam. Gerakan tersebut didukung dengan kolaborasi dari berbagai pihak.

“GPM tadi kerja sama dengan Kelompok Kerja (Pokja) 3 PKK dalam rangka Hari Ibu. Ini adalah kegiatan GPM yang ke-42 selama kurun waktu 2024,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (16/12/2024).

Memang tidak mungkin bikin rendang tanpa harus memecahkan kelapa, mengambil dagingnya untuk dibuat santan sebagai bahan penting untuk membuat rendang. Selanjutnya, sabut, batok kelapa, dan ampas kelapa akan terbuang begitu saja, atau ada pilihan untuk diolah menjadi cocopeat, serat sabut kelapa, berbagai kerajinan yang bernilai tinggi, dan ampas untuk pakan ayam.

Demikian tadi ilustrasi usaha penambangan, akan meninggalkan hutan dan lahan yang terdegradasi, atau disulap menjadi hutan dan lahan yang lebih bermanfaat secara ekologi, ekonomi, dan sosial. Jika direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, industri pertambangan memberikan sumbangan demikian besar kepada negara, bahkan membuka daerah-daerah yang terpencil.

KOMPAS.com - Program lumbung pangan di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara (Sumut) memberikan harapan peningkatan kesejahteraan bagi 368 petani di tiga desa, yakni Desa Hutajulu, Ria-ria, dan Parsingguran 1.

Program tersebut juga menjadi bukti bahwa masyarakat lokal mampu turut serta dalam menciptakan ekosistem pertanian yang produktif dan berkelanjutan, serta menciptakan kunci ketahanan pangan.

Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menyampaikan tiga alasan yang menjadikan program pembangunan lumbung pangan hortikultura di Humbang Hasundutan, Sumut, kunci untuk mencapai ketahanan pangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut cuaca buruk yang terjadi beberapa waktu ke belakang menjadi perhatian pemerintah. Cuaca buruk berdampak pada ketahanan pangan. 

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, pemerintah berupaya melakukan langkah-langkah mitigasi terhadap dampak dari cuaca buruk. 

“Tapi itu tidak terlalu signifikan berpengaruh pada ketahanan pangan kita,” kata Amran ketika ditemui di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2024).

Amran mencontohkan, stok beras nasional saat ini mencapai 2 juta ton, tertinggi selama lima tahun terakhir. 

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakil KSAD) Letjen TNI Tandyo Budi Revita meminta agar Satuan Tempur TNI Angkatan Darat (AD) dilibatkan dalam program makan bergizi gratis dan optimalisasi ketahanan pangan.

Tandyo beralasan, pelaksanaan ketahanan pangan dan makan bergizi gratis tidak bisa hanya bertumpu pada bantuan Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang bertugas di satuan kewilayahan seperti Komando Distrik Militer (Kodim).

"Kalau kita hanya bertumpu pada satu Babinsa, tentunya ini akan menjadi beban yang Dandim (Komandan Kodim) perlu berkreasi," kata Tandyo dalam rapat koordinasi swasembada pangan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau merancang Program Optimalisasi Produksi Padi Riau (Opsi Padi Riau) sebagai langkah strategis untuk mendukung program Swasembada Pangan Nasional (SPN), khususnya dalam memenuhi kebutuhan padi atau beras di Indonesia.

Program tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemprov Riau untuk memperkuat ketahanan pangan di provinsi yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian.

Rencana program Opsi Padi Riau ini telah dipresentasikan oleh Tenaga Ahli Gubernur Riau Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Basriman, di hadapan Penjabat (Pj) Gubernur Riau Rahman Hadi, pada acara yang digelar di kediaman Gubernur Riau, Senin (9/12/2024).

Bisnis.com, BADUNG — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengangap asuransi pertanian mempunyai peranan penting dalam mendukung program swasembada pangan dan proyek food estate pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Eksekutif AAUI Bern Dwyanto menjelaskan bahwa jika dilhat secara sosial ekonomi, struktur sosial petani di Indonesia saat ini didominasi oleh petani kecil, usia yang sudah tua dan tingkat pendidikan yang rendah. Kondisi tersebut membuat upah petani saat ini masih terhitung kecil.

"Untuk itu, kehadiran asuransi pertanian dapat mendukung program pemerintah di bidang pertanian sebagaimana yang tertuang di dalam food estate Presiden Prabowo dan pemerintah Indonesia," kata Bern kepada Bisnis, Selasa (10/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat pertanian memandang pertanian organik bisa ikut berkontribusi terhadap ketahanan pangan, serta mendukung swasembada pangan Indonesia.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan, meski pertanian organik bisa mendorong swasembada pangan, namun produknya belum menggeliat dalam waktu dekat.

“Ya, bisa [mendukung swasembada pangan Indonesia]. Tapi produk dari pertanian organik sepertinya belum membesar dalam waktu pendek,” kata Khudori kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (8/12/2024).

Menurut Khudori, pasar untuk pertanian organik sudah ada namun masih terbatas. Pasalnya, jumlah orang yang tertarik membeli dan mengonsumsi makanan sehat seperti produk organik belum besar. Terlebih, harganya yang juga relatif mahal.

BOGOR, KOMPAS.com - Serikat Tani Islam Indonesia (STII) menggelar Muktamar ke-VI dengan tema “Peran STII dalam Industri 5.0 untuk Ketahanan Pangan” di Kampus Universitas Ibnu Khaldun, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/12/2024).

Dalam acara ini, STII memperkenalkan varietas padi unggulan bernama Trisakti, yang diklaim mampu dipanen hanya dalam waktu 75 hari.

Ketua Umum STII Fathurrahman Mahfudz menjelaskan, varietas ini berpotensi meningkatkan ketahanan pangan nasional.

"Teknologi yang digunakan ini memungkinkan hasil panen mencapai 8 ton per hektare, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 4–5 ton per hektar," kata Mahfudz.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto menggodok Peraturan Menteri Desa terkait dana desa untuk ketahanan pangan. Dia mengusulkan 20 persen dana desa dikelola oleh BUMDes secara profesional untuk swasembada pangan.

"Kalau Permendes Nomor 13 tahun 2023 disebut maksimal 20 persen. Kita sekarang maunya minimal 20 persen untuk ketahanan pangan," kata Yandri dalam kunjungannya ke Desa Tepian Langsat, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Jumat (6/12/2024).

Yandri menuturkan peraturan itu sedang dibahas oleh lintas kementerian. Rencananya, aturan bakal direalisasikan Januari 2025.