Kjp Plus Dicabut

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi E DPRD Jakarta, Yudha Permana, menerima lebih dari 200 laporan warga terkait pembatalan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Mahasiswa Jakarta Unggul (KJMU).

Menurut laporan yang diterima Yudha, pembatalan itu terungkap berdasarkan hasil verifikasi petugas Pendamping Sosial (Pendamsos) di kelurahan dan kecamatan.

"Ada 200 laporan masuk ke nomor ponsel pribadi saya soal KJP dan KJMU," ujar Yudha dalam keterangan resminya, Senin (16/12/2024).

Yudha mengatakan, salah satu siswa yang dibatalkan KJP Plus-nya bernama Azka Zafran. Alasannya, siswa tersebut disebut memiliki aset tanah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lebih dari Rp 1 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Agustina Hermanto atau Tina Toon meminta Dinas Pendidikan (Disdik) memberikan kembali Kartu Jakarta Pintar (KJP) ke 146.094 pelajar yang bantuannya sempat terputus, jika pelajar tersebut dari keluarga kurang mampu. 

Sebaliknya, jika memang siswa tersebut tidak berhak menerima bantuan pendidikan karena dari kalangan mampu, datanya harus segera dihapus.

"Di-clear-kan saja, kalau memang tidak layak atau mereka mampu, dijelaskan supaya tidak kaos. Tapi, kalau memang tidak mampu, tolong berikan haknya kembali," ucap Tina dalam rapat bersama Disdik di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jakarta, Agustina Hermanto, meminta Dinas Pendidikan menghidupkan kembali Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk siswa yang masih layak mendapatkannya. 

"Kami ingin yang kemarin dicabut atau dimatikan yang memang layak dapat dihidupkan kembali,"ujar Agustina dalam rapat bersama Disdik yang berlangsung di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/12/2024).

Langkah ini diambil untuk mengidentifikasi penyebab pencabutan 146.094 status kepemilikan KJP yang dilakukan berdasarkan pemadanan data dan verifikasi pada Tahap II Tahun 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Agustina Hermanto atau Tina Toon mencecar Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta ihwal pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sejumlah siswa. 

Momen ini terjadi dalam rapat DPRD Jakarta bersama Disdik di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

"Hasil rapat ini jangan cuma ‘omon-omon’ saja. Ini di meja kami ada data berapa yang terputus (KJP). Tolong tindakan nyata saja," ujar Tina dalam rapat.