Kolom

Ada banyak cara untuk menjalankan demokrasi. Di era modern ini, secara nasional, pemerintahan tidak lagi diselenggarakan secara langsung oleh rakyat, melainkan oleh para wakil-wakilnya, yang dipilih secara bebas dan setara. Maka dari itu, demokrasi saat ini adalah demokrasi perwakilan, atau pemerintahan oleh perwakilan rakyat yang dipilih secara bebas. Demokrasi tidak bisa lagi dimaknai sekedar pemerintahan oleh rakyat.

Oleh karena itu, demokrasi perlu dimaknai sebagai pemerintahan untuk rakyat, yaitu pemerintahan yang sesuai dengan keinginan rakyat. Jadi pemerintahan demokrasi yang ideal adalah pemerintah yang tindakannya selalu sesuai dengan keinginan semua warga negara. Sayangnya itu hanya merupakan cita-cita bagi setiap pemerintahan yang menamakan dirinya pemerintahan demokratis.

Presiden Prabowo Subianto mengamini usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia agar kepala daerah kembali dipilih lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dia mengakui sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung yang mulai dipraktikkan sejak 2005 menelan biaya sangat mahal. "Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah," kata Prabowo 12 Desember lalu.

Selain berbiaya tinggi, menghabiskan lebih dari Rp 100 triliun APBD di berbagai daerah, figur-figur yang dihasilkan umumnya bukan para kader terbaik melainkan sekadar mereka yang punya uang dan popular lewat praktik pencitraan.

Mengapa, selalu ada begitu banyak orang mengeluh di Indonesia ini? Tentu banyak jawaban yang bisa diberikan, karena di Indonesia memang banyak permasalahan. Namun saya kuat menduga, bahwa banyaknya orang mengeluh, karena berpandangan bahwa Indonesia adalah bentuk yang sudah jadi. Atau dengan kata lain Indonesia dipahami sebagai proyek yang sudah selesai. Oleh karena itu, banyak orang berpikir bahwa mereka hanya tinggal menikmati saja.

Sesungguhnya Indonesia adalah proyek bersama yang terus dibentuk dan membentuk. Artinya tiap-tiap orang yang menjadi warga Indonesia punya andil untuk bisa membentuk Indonesia dan dibentuk oleh proyek Indonesia ini.

Ketertiban umum dan tata kelola pemerintahan yang benar akan terwujud dan selalu terjaga jika masyarakat dan aparatur negara percaya dan hormat kepada institusi penegak hukum. Sayangnya, derajat kredibilitas institusi penegak hukum akhir-akhir ini tak hanya menjadi sasaran kritik, melainkan sudah menjadi faktor yang menyulut keluh kesah masyarakat. Untuk memulihkan kepercayaan dan kehormatan itu, diyakini bahwa semua institusi penegak hukum paling tahu apa yang harus dilakukan.

Aspirasi masyarakat menghendaki agar ‘sinetron’ penegakan hukum dan pelecehan terhadap rasa keadilan bersama harus mulai dihentikan. Indonesia negara hukum, tetapi wajah penegakan hukum di negara ini tampak demikian buram.

RPJPN 2025-2045 telah menetapkan target untuk menjadi negara maju dan negara dengan pengaruh besar dalam kancah ekonomi global. Untuk mewujudkan target tersebut, Indonesia harus membenahi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi kunci peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi.

Bahkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh peraih Nobel Ekonomi pada tahun 2000, James J. Heckman, menunjukkan bahwa investasi pada pendidikan, terutama pendidikan usia dini, memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan bagi individu dan masyarakat.

Realisasi penerimaan pajak Indonesia per 31 Oktober 2024 tercatat sebesar Rp 1.517,53 triliun, hanya mencapai 76,3% dari target penerimaan pajak 2024. Dengan sisa waktu yang terbatas di akhir tahun ini, tampaknya target penerimaan pajak akan sulit tercapai sepenuhnya.

Hal ini memperlihatkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan anggaran negara, terutama dalam mendanai berbagai program yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Di sisi lain, negara membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai berbagai program yang manfaatnya dikembalikan ke rakyat. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan merupakan keputusan bersama antara seluruh fraksi di DPR dan pemerintah.

Kolaborasi bukan sekadar berjabat tangan dan tanda tangan tapi harus dijalankan secara serius, sampai tuntas dalam mencapai tujuan besar bersama. Ini salah satu prinsip kolaborasi yang saya pegang dan kerap saya sampaikan ke seluruh tim sejak menjadi pengusaha, bahkan sampai hari ini menjabat sebagai menteri.

Dalam dua pekan ke belakang, saya rutin bertemu menteri-menteri, kepala badan, hingga sejumlah duta besar negara sahabat. Tak lain untuk menggalang sinergi membangun sektor kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir sesuai prinsip Ekonomi Biru untuk mewujudkan Asta Cita.