Komisi I Dpr

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Gavriel Novanto, mendukung langkah tegas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming memberantas praktik judi online (judol). Ia menilai penyebaran juri online semakin masif dan mengancam generasi muda.

"Saya mendorong seluruh elemen pemerintah, khususnya institusi terkait seperti Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), untuk memperkuat kerja sama dalam membasmi judi online. Kolaborasi yang kuat antara lembaga-lembaga ini sangat penting untuk menutup akses dan menghentikan penyebaran situs maupun aplikasi yang mengandung judi online," ujar Gavriel dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP, Yulius Setiarto, mendorong agar kasus judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diusut tuntas. Yulius mengatakan kasus tersebut perlu terus diselidiki.

Hal itu disampaikan Yulius dalam rapat Komisi I DPR bersama Menkomdigi Meutya Hafid di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Hadir dalam rapat Meutya Hafid didampingi Wamenkomdigi Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo.

"Tadi soal judol lalu pinjol yang sudah banyak disinggung oleh rekan-rekan saya, jadi saya tidak terlalu menyinggung lagi ke sana. Saya mendukung apa yang disampaikan dan kaitannya dengan proses penyidikan yang dilakukan sekarang terus berlanjut," kata Yulius.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengikuti rapat perdana bersama Komisi I DPR hari ini. Dalam rapat itu, Meutya menyampaikan soal perubahan nomenklatur dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi.

Rapat digelar di ruang rapat Komisi I DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPR Utut Adianto.

"Amanah tema pertama yaitu program jangka pendek. Dalam pemerintahan baru perubahan nomenklatur dari Kementerian Kominfo menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menuntut dilakukannya beberapa kegiatan prioritas dalam jangka pendek," kata Meutya.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menghadiri rapat perdana di Komisi I DPR RI. Meutya mengaku tegang meski sering memasuki ruangan rapat tempatnya memimpin komisi pada periode lalu.

"Ya pindah tempat duduk saja, tapi tetap deg-degan. Biasanya yang nanya, ini yang jawab. Doain aja mudah-mudahan lancar," kata Meutya setibanya di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Ketua Komisi I DPR periode 2019-2024 itu menjelaskan agenda rapat hari ini membahas program kementerian pada jangka pendek serta persiapan menjelang gelaran Pilkada 2024. Namun, Meutya mengaku siap menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan para legislator di luar topik tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Nasdem Yoyok Riyo Sudibyo mengingatkan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk bersikap netral dan bekerja secara profesional dalam mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Peringatan tersebut disampaikan dalam rapat tertutup antara Komisi I dan BIN yang berlangsung pada Senin (4/11/2024).

Kepala BIN Muhammad Herindra menegaskan, dia dan jajarannya akan tetap tunduk kepada Presiden dan tidak akan berperan sebagai alat pemenangan bagi partai politik atau individu tertentu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra pada Senin (4/11/2024).

Rapat ini merupakan pertemuan perdana yang membahas program kerja 100 hari pertama Kepala BIN beserta jajarannya.

Anggota Komisi I DPR RI sekaligus Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menjelaskan, salah satu program prioritas BIN adalah mempersiapkan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

"Tadi dibicarakan tentang beberapa pemaparan Kepala BIN dalam 100 hari ke depan. Sebagai sebuah program prioritas yang disampaikan adalah bagaimana mengamankan proses pilkada yang akan berlangsung pada 27 November," ujar Muzani kepada wartawan usai rapat.

Komisi I DPR menggelar rapat perdana di periode ini bersama Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra. Rapat itu berisi agenda program 100 hari kerja pertama dan persiapan gelaran Pilkada 2024 serentak.

Rapat digelar di ruang rapat Komisi I DPR, gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Rapat digelar secara tertutup.

Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi I DPR Fraksi Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa salah satu isi pembahasan rapat mengenai pemetaan potensi daerah rawan menjelang gelaran Pilkada 2024. Herindra, kata Muzani, menyampaikan pemetaan daerah dengan potensi kerawanan ringan dan sedang.

Polda Metro Jaya menangkap pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang terlibat kasus buka blokir situs judi online. Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan tindakan ini tentu hal yang ditunggu masyarakat.

"Ini adalah gebrakan yang ditunggu oleh masyarakat, pemerintahan di bawah Prabowo-Gibran, jelas dan tegas berpihak kepada masyarakat. Bekerja optimal untuk membebaskan masyarakat dari belenggu perjudol-an yang telah menindas rakyat," kata Dave kepada wartawan, Sabtu (2/11/2024).

Dave juga mengapresiasi Menkomdigi Meutya Hafid yang tegas mendukung langkah ini. Dia meminta Komdigi terus mengawal berjalannya kasus ini

Pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ditangkap Polda Metro Jaya terkait kasus buka blokir situs judi online (judol). Anggota Komisi I DPR F-PKB Taufiq Abdullah mengatakan pegawai tersebut harusnya ditendak dengan tegas.

"Pertama, pelaku yang sudah tertangkap harus ditindak tegas. Lebih-lebih yang menyusun UU ITE yang di dalamnya mengatur larangan dan hukuman atas tindakan judi online dari pihak pemerintah adalah Komdigi bersama DPR," kata Taufiq kepada wartawan, Sabtu (2/11/2024).

Selain itu, Taufiq juga meminta pegawai Komdigi itu menjadi justice collaborator (JC). Dia yakin bahwa aksinya itu melibatkan pihak lain.

Polri terus mengusut kasus buka blokir situs judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Anggota Komisi I DPR RI F-NasDem, Andina Thresia Narang, mendukung langkah aparat penegak hukum.

"Kami mendukung penuh langkah hukum yang diambil oleh pihak berwenang, saya juga mengapresiasi kepada penegakan hukum yang langsung bertindak," kata Andina dalam keterangan yang diterima, Sabtu (2/11/2024).

Sejauh ini, Polda Metro Jaya sudah menetapkan 14 orang tersangka dalam kasus ini. Polisi menyebutkan di antara para tersangka ada pegawai dan staf ahli Komdigi hingga warga sipil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dapat dituntaskan pada periode 2024-2029.

Penyelesaian RUU penyiaran, menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan, menjadi sangat penting dan krusial karena waktu pembahasannya yang sudah sangat lama.

“Ini sudah tertunda berapa tahun? 15 tahunan ya tertunda. Mudah-mudahan menjadi legacy (peninggalan) bagi DPR RI di periode ini, insya allah,” kata pria yang karib disapa Aher ini dalam acara Indonesia Broadcasting Conference 2024, Rabu (30/10/2024), dikutip dari Antaranews.

Indonesia mendaftar untuk bergabung menjadi anggota forum ekonomi BRICS, forum internasional yang diinisiasi Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Pimpinan Komisi I DPR menyebut proses bergabungnya Indonesia menjadi anggota BRICS masih panjang.

"Masih panjang prosesnya kan, belum mulai," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Komisi I DPR, kata Dave, akan membahas Indonesia bergabung BRICS bersama pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Pembahasan dilakukan di tengah proses bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS.

Anggota DPR Komisi I dari Fraksi PKS Sukamta mendukung penuh keinginan Indonesia bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa). Sukamta menegaskan upaya ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di panggung ekonomi global.

"Indonesia harus terus memperluas kerja sama internasional dan memperkuat posisinya dalam berbagai forum ekonomi dunia. BRICS memberikan peluang besar, namun Indonesia juga harus tetap menjaga keseimbangan dalam hubungan dengan mitra-mitra tradisional di Barat, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Ini penting agar kita bisa mengoptimalkan manfaat dari berbagai kerja sama yang ada," kata Sukamta kepada wartawan, Minggu (27/10/2024).