Komisi II

Komisi II DPR Raih Rekor MURI Terbanyak Selesaikan 160 UU Periode 2019-2024

Komisi II DPR Raih Rekor MURI Terbanyak Selesaikan 160 UU Periode 2019-2024

()

Komisi II DPR RI periode 2019-2024 meraih rekor MURI terkait pembuatan undang-undang terbanyak pasca reformasi. Total ada 160 undang-undang diciptakan dalam waktu 5 tahun penugasan.

Acara digelar di ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024). Acara dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang juga Ketua Komisi II DPR RI periode 2019-2024 hingga Wakil Ketua Komisi II 2024-2029 Bahtra.

Mendagri Bakal Laporkan Usulan Revisi 8 UU Politik ke Prabowo

Mendagri Bakal Laporkan Usulan Revisi 8 UU Politik ke Prabowo

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku bakal melaporkan usulan DPR RI soal rencana merevisi 8 Undang-Undang (UU) terkait sistem politik dan pemilu ke Presiden Prabowo.

Menurut Tito, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghargai ide DPR RI untuk merevisi 8 UU terkait sistem politik dan pemilu menggunakan metode omnibus law.

“Kami, Kemendagri, menghargai ide dari teman-teman di DPR untuk melakukan revisi terhadap sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan sistem politik,” ujar Tito kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kamis (31/10/2024).

Komisi II Bakal Panggil Semua Pj Kepala Daerah untuk Evaluasi

Komisi II Bakal Panggil Semua Pj Kepala Daerah untuk Evaluasi

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR RI berencana memanggil semua penjabat (Pj) kepala daerah secara bergilir untuk melaksanakan rapat evaluasi.

Hal ini dilakukan seiring dengan banyaknya sorotan terhadap kinerja para Pj gubernur, Pj bupati, dan Pj wali kota selama bertugas memimpin suatu wilayah.

“Dalam bidang pengawasan, Bapak Menteri dan Saudara Wakil Menteri kami akan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penjabat kepala daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda dalam rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Kamis (31/10/2024).