Komisi Ix Dpr

Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja membuat keputusan untuk mencabut dan merevisi 21 pasal dalam UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang menuai kontroversi beberapa waktu terakhir. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher menyatakan putusan MK tersebut merupakan jawaban dari harapan jutaan pekerja selama ini.

"Keputusan ini adalah jawaban bagi jutaan pekerja yang selama ini menantikan perlindungan lebih baik atas hak-hak mereka," ujar Netty Prasetiyani Aher dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Nurhadi meyakini pihaknya bisa merumuskan Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru sebagaimana menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan serikat pekerja terhadap Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Adapun dalam putusannya, MK meminta agar sejumlah pengaturan terkait ketenagakerjaan dilakukan oleh pembentuk undang-undang melalui UU Ketenagakerjaan yang terpisah dari UU Ciptaker.

"Dalam putusan tersebut, MK memberikan waktu dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk membuat UU ketenagakerjaan baru," kata Nurhadi kepada Kompas.com, Minggu (3/11/2024).

Penjabat (Pj) Bupati Tangerang Andi Ony mengapresiasi penilaian Komisi IX DPR RI terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tangerang. Komisi IX DPR menilai RSUD Kabupaten Tangerang sebagai rumah sakit unggulan di Provinsi Banten.

Pj Bupati Tangerang menerima kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 terkait pengawasan penguatan peran rumah sakit daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Tangerang.

Ony mengatakan RSUD Kabupaten Tangerang melayani pasien tidak hanya dari wilayah Tangerang Raya, tapi juga pasien dari luar Tangerang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago meminta pemerintah pusat mengawasi praktik makan bergizi gratis di daerah.

Ia tak ingin program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini pada akhirnya tidak berjalan maksimal lantaran implementasi di daerah terganggu.

"Yang ingin saya sampaikan juga kontrolnya, Pak, kalau nanti kerja samanya dengan pemda (pemerintah daerah), Pak, mohon maaf tolong betul-betul dikontrol," kata Irma dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Gizi Nasional, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau Noel, mengikuti rapat perdana bersama Menaker Yassierli di Komisi IX DPR. Dalam kesempatan itu, Noel menyampaikan kehormatan baginya dapat bekerja dengan DPR sebagai bagian dari pemerintah.

Rapat itu digelar di ruang rapat Komisi IX DPR, gedung Nusantara I MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Rapat dipimpin Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita Runtuwene.

"Ini sebuah kehormatan. Saya biasa di luar sana demo-demo hari ini saya bisa duduk di sini ya, terima kasih para anggota Dewan terhormat ini mengenal wajah saya," kata Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan) dan Relawan Prabowo Mania 08 itu.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melaksanakan rapat perdana di Komisi IX DPR hari ini. Dalam rapat itu, Yassierli menyampaikan visi dan misi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di bidang ketenagakerjaan.

Rapat itu digelar di ruang rapat Komisi IX DPR, gedung Nusantara I MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene.

"Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden ada program Asta Cita ya, ada 8 misi, 17 program prioritas, dan yang kami anggap relevan dengan ketenagakerjaan itu adalah nomor 3 dan nomor 4," kata Yassierli.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melaksanakan rapat perdana di Komisi IX DPR yang menjadi mitra pengawas. Rapat perdana itu juga diikuti oleh wakil menterinya, Immanuel Ebenezer (Noel).

Rapat digelar di ruang rapat Komisi IX DPR, Gedung Nusantara I MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Rapat dipimpin Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene.

Sesuai dengan yang diagendakan Setjen DPR, rapat itu berisi agenda perkenalan dari pihak Kemenaker sebagai mitra kerja Komisi IX DPR RI. Selain itu, rapat berisi agenda penjelasan Menaker mengenai visi dan misi presiden di bidang ketenagakerjaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR akan mengusulkan RUU tentang Ekonomi Syariah menjadi salah satu Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2025.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati menjelaskan, usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ekonomi Syariah muncul dari rapat internal Komisi XI pada Selasa (29/10/2024). Sebelumnya, RUU Ekonomi Syariah tidak masuk usulan Komisi XI periode 2019—2024.

Menurutnya, semua anggota Komisi XI setuju RUU Ekonomi Syariah menjadi satu dari setidaknya tiga rancangan beleid yang diusulkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk menjadi Prolegnas Prioritas 2025.

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menyoroti kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait peredaran anggur shine muscat. Irma meminta BPOM berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mengecek kandungan zat dalam anggur itu.

Hal itu disampaikan Irma Suryani dalam rapat kerja antara Komisi IX DPR dan BPOM di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024). Irma menilai seharusnya BPOM berkoordinasi dengan baik bersama Badan Karantina. "Tadi pagi saya baru telepon sama Rizkal (Deputi Bidang Penindakan BPOM) karena ada informasi terkait yang namanya anggur muscat itu, itu nggak boleh masuk ke Indonesia karena banyak bahan kimia berbahaya," kata Irma.