Komisi Ix Dpr

Legislator Minta Pemilik Ria Beauty Ditindak Tegas: Ini Persoalan Serius

Legislator Minta Pemilik Ria Beauty Ditindak Tegas: Ini Persoalan Serius

()

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetyani menyoroti klinik kecantikan ilegal ‘Ria Beauty’ milik Ria Agustina yang melakukan praktik tanpa izin. Dia meminta Kementerian Kesehatan dan aparat penegak hukum melakukan peninjauan izin klinik tersebut.

"Kasus malpraktik di klinik kecantikan Ria Beauty ini sebagai persoalan serius yang menyangkut keselamatan masyarakat," kata Netty kepada wartawan, Rabu (11/12/2024).

"Oleh karena itu, harus ada penegakan hukum yang tegas terhadap praktik ilegal ini. Pihak berwenang, termasuk Kementerian Kesehatan dan aparat hukum, harus segera mengambil tindakan, termasuk penutupan klinik, penangkapan pelaku, serta peninjauan izin usaha," lanjutnya.

Sambut Kunjungan Komisi IX DPR RI, Pj Rahman Hadi Sampaikan Aspirasi Pemprov Riau

Sambut Kunjungan Komisi IX DPR RI, Pj Rahman Hadi Sampaikan Aspirasi Pemprov Riau

()

KOMPAS.com – Penjabat (Pj) Gubernur Riau Rahman Hadi menyambut langsung kunjungan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad, Kota Pekanbaru, Senin (9/12/2024).

"Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja di RSUD Arifin Achmad karena memang mitra kerjanya Kementerian Kesehatan yang memiliki program di Riau, maka mereka melakukan pengawasan," katanya dalam keterangan tertulis, Senin.

Rahman turut menyampaikan beberapa aspirasi Riau kepada Komisi IX DPR RI, yakni penambahan alat, perbaikan ruangan, dan penambahan fasilitas dalam rangka memenuhi standar yang RSUD.

Legislator Soroti Perebutan Pimpinan PMI: Jangan Jadi Alat Kepentingan

Legislator Soroti Perebutan Pimpinan PMI: Jangan Jadi Alat Kepentingan

()

Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, menyoroti polemik hasil Musyawarah Nasional (Munas) Palang Merah Indonesia (PMI) antara kubu Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono. Legislator di DPR itu berharap lembaga ini tidak dijadikan kepentingan politik.

"PMI harusnya dikelola secara profesional meskipun lembaga ini non-profit oriented. Jangan jadikan lembaga ini alat untuk kepentingan politik ataupun untuk keuntungan pribadi dan kelompok," kata Irma kepada wartawan, Senin (9/12/2024).

Irma menyebutkan semestinya pemilihan pimpinan PMI jangan membuat publik curiga lantaran perebutan kepemimpinan tersebut. Ia berharap PMI dipimpin oleh pihak yang profesional.