Komisi V

Ketua Komisi V Soroti Program 3 Juta Rumah: Perlu Dana Rp750 Triliun!

Ketua Komisi V Soroti Program 3 Juta Rumah: Perlu Dana Rp750 Triliun!

()

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi V DPRI RI fraksi PDIP, Lasarus menyoroti besaran anggaran yang bakal diperlukan pemerintah dalam membangun program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Di hadapan Menteri Perumahan Kabinet Merah Putih (KMP), Maruarar Sirait (Ara), Lasarus menyebut proyeksi anggaran yang dibutuhkan untuk memuluskan program tersebut bakal mencapai Rp750 triliun. 

“Sebagai bahan pembanding, kalau pakai harga satuan lama anggaran yang sudah kita habiskan di sektor perumahan selama 5 tahun belakangan, kita dengan 2,17 juta rumah saja menghabiskan dana Rp119 triliun. Maka, kalau 3 juta rumah itu kita memerlukan dana Rp750 triliun,” kata Lasarus dalam Raker Komisi V DPR bersama Menteri Perumahan, Senin (4/11/2024).

Komisi V DPR dan Wamenhub Tinjau Kesiapan Penyeberangan ASDP Jelang Nataru

Komisi V DPR dan Wamenhub Tinjau Kesiapan Penyeberangan ASDP Jelang Nataru

()

Bisnis.com, JAKARTA - Jelang layanan dan periode libur Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Komisi V DPR RI bersama Wakil Menteri Perhubungan, Komjen Pol. (Purn) Suntana dan PJ Gubernur Banten, Al Muktabar melakukan peninjauan kesiapan fasilitas dan pelayanan penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Banten pada akhir pekan lalu. 

PLT Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Djunia Satriawan mengatakan kunjungan ini sekaligus memantau pembangunan infrastruktur dan layanan transportasi khususnya di lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni.

Ketua Komisi V Minta Mendes Rumuskan Pengawasan Dana Desa

Ketua Komisi V Minta Mendes Rumuskan Pengawasan Dana Desa

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi V DPR Lasarus menitipkan pesan kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto agar merumuskan pengawasan dana desa.

Menurutnya, pengawasan dana desa menjadi hal yang paling berat bagi Mendes.

"Saya mau kasih tahu Bapak, paling berat urusan Menteri Desa itu pengawasan penggunaan dana desa, karena Bapak tidak punya organ di daerah," kata Lasarus di ruang rapat Komisi V, Selasa (29/10/2024).

Hal ini disampaikan Lasarus dalam rapat kerja bersama Kementerian Desa, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.