Komisi Vi Dpr

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam, geram oleh kebijakan Apple, perusahaan pembuat iPhone, yang mensyaratkan adanya tax holiday atau pembebasan pajak korporasi selama 50 tahun jika ingin berinvestasi di Indonesia. Mufti menilai ketentuan ini keterlaluan.

Hal tersebut disampaikan Mufti dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Senin (4/11/2024). Mufti menyebutkan sudah layak iPhone diblokir dari Indonesia.

"Hari ini sedang ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia Pak. Tapi, setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta tax holiday 50 tahun. Emang gila ini, Pak, iPhone ini Pak, memang sudah layak diblokir dari negara kita, Pak," ujar Mufti dalam rapat.

Anggota DPR RI asal Sumbar H Andre Rosiade mendorong Kementerian BUMN menggunakan perusahaan dalam negeri untuk pengadaan bogie set di PT Industri Kereta Api atau PT INKA (Persero). Pasalnya, ada beberapa perusahaan BUMN yang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari produknya sudah mencapai 40 persen dan sudah memenuhi kriteria seperti yang dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa.

"Ini ada aspirasi dan masukan soal pengadaan bogie set di PT INKA (Persero). Kita tahu ada dua BUMN kita yakni PT Barata Indonesia (Persero) dan PT Boma Bisma Indra (Persero) itu telah mencapai TKDN sampai dengan 40 persen. Kita tahu berdasarkan peraturan perundang-undangan kalau TKDN nya sampai 40 persen ini merupakan barang yang wajib digunakan dalam pengadaan barang dan jasa. Saat ini produk bogie dari PT Bharata Indonesia (Persero) dan PT Boma Bisma Indra (Persero) sudah diekspor ke 12 negara sejak 2018," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN di Gedung DPR RI, Senin (4/11/2024).

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, memperjuangkan pendirian BTS (Base Transceiver Station) di Kabupaten Lumajang dan Jember yang tidak terjangkau oleh jaringan telekomunikasi dan internet. Hal ini dilakukan usai Kawendra blusukan di desa daratan tinggi di Dapil Jawa Timur IV itu.

"Pagi ini saya bertemu dengan Dirut (Direktur Utama) Telkomsel Bapak Nugroho, menyampaikan aspirasi masyarakat untuk difasilitasi adanya jaringan telekomunikasi dan internet untuk masyarakat di daerah yang belum tersentuh, sehingga diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas komunikasi masyarakat," kata Kawendra dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS, Amin Ak, mendukung Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto menggunakan mobil dinas Maung buatan PT Pindad. Amin menilai arahan Prabowo kepada kabinetnya memberikan efek ganda.

"Bukan hanya setuju, namun menurut saya Presiden sebaiknya mewajibkan para menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri untuk menggunakan mobil Maung Garuda, yang notabene produk buatan anak bangsa dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sudah mencapai 70 persen. Penggunaan Maung Garuda oleh seluruh jajaran pejabat di lingkungan pemerintah akan memberikan multiplier effect atau efek berganda karena akan menghidupkan industri komponen dalam negeri," kata Amin kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh menteri dan pejabat kabinet lain menggunakan mobil dinas Maung buatan PT Pindad. Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat (PD), Herman Khaeron, menilai Prabowo memberi teladan kepada anak buah untuk menggunakan produk Tanah Air.

"Setuju bahwa menggunakan produk dalam negeri harus dimulai dari para pemimpinnya, dan Presiden Prabowo memberikan keteladanannya dengan memberikan contoh nyata menggunakan produk dalam negeri," kata Herman Khaeron kepada wartawan, Senin (28/10/2024).