Komisi Viii Dpr

KemenPPPA Ungkap Anak Korban Kekerasan Meningkat di 2024

KemenPPPA Ungkap Anak Korban Kekerasan Meningkat di 2024

()

Komisi VIII DPR RI menggelar sidang bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Rapat itu membahas rencana kerja hingga program prioritas KemenPPPA.

Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, mengatakan frekuensi kekerasan terhadap anak (KtA) di tahun 2024 meningkat. Angka ini merupakan perbandingan dari data tahun 2021.

"Anak usia 13-17 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya meningkat," ungkap Arifatul di ruang sidang Komisi VIII DPR, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/10/2024).

Cerita Menteri PPPA Sempat Ragukan Komisi VIII DPR Dipimpin Laki-laki

Cerita Menteri PPPA Sempat Ragukan Komisi VIII DPR Dipimpin Laki-laki

()

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, menceritakan penilaiannya sebelum rapat perdana bersama Komisi VIII DPR RI hari ini. Ia mempertanyakan apakah para pimpinan di Komisi VIII yang semuanya laki-laki akan sensitif gender.

"Emm… saya dapat informasi bahwa ketua komisinya laki-laki ya, ini sensitif gender nggak ya, kira-kira gitu ya," kata Arifatul usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Kendati demikian, anggapan itu sirna lantaran pimpinan dan anggota menerima Kementerian PPPA dengan baik. Menurutnya, hal itu menjadi energi baru bagi pihaknya.

Waket Komisi VIII DPR Singgung Yaqut soal Haji: Kami Dianggap Anak Bawang

Waket Komisi VIII DPR Singgung Yaqut soal Haji: Kami Dianggap Anak Bawang

()

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra, Abdul Wachid, menyampaikan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Hal ini diberikan kepada Menteri Agama (Menag) yang baru, Nasaruddin Umar, supaya kejadian yang sama tak terulang.

"Kami berharap juga ini segera kontrak-kontrak yang kemarin dilakukan. Saya mendapatkan masukan, Pak, ada kontrak yang dilaksanakan oleh satu travel tahun 2023 sampai sekarang pembayaran belum lunas. Mohon ini Kementerian Agama mohon Pak Fadlul (Kepala BPKH) sampaikan ini belum lunas, padahal laporan 2023 sudah selesai. Di mana itu uangnya?" ujar Abdul Wachid dalam rapat di DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).