Komisi X Dpr

Komisi X DPR telah menyetujui pemberian status WNI kepada tiga pesepakbola keturunan Indonesia. Ketiga pesepakbola itu ialah Kevin Diks, Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij.

Rapat soal naturalisasi itu digelar di Komisi X DPR, gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Rapat dihadiri oleh Menpora Dito Ariotedjo dan Sekjen PSSI Yunus Nusi.

Mulanya, Dito memaparkan profil masing-masing pesepakbola tersebut. Dia juga menyampaikan pertimbangan pemberian status WNI kepada ketiganya.

Sejumlah anggota DPR berlatar belakang artis mengikuti rapat membahas naturalisasi di Komisi X DPR. Mereka yang hadir di antaranya anggota Komisi X DPR Fraksi PDIP Once Mekel dan anggota Komisi X DPR Fraksi PAN Verrel Bramasta.

Rapat itu digelar di Komisi X DPR, gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Ketiga pesepakbola yang hendak diberi status WNI adalah Kevin Diks, Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij. Rapat dihadiri Menpora Dito Ariotedjo dan Sekjen PSSI Yunus Nusi.

Komisi X DPR mendukung rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengkaji ulang alokasi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Komisi X DPR memandang temuan beserta rekomendasi Kemendiktisaintek bisa mengoptimalkan dana beasiswa.

"Secara prinsip ya bagus saja jika dilakukan cost benefit analysis, lalu temuan dan rekomendasinya bisa dijadikan bahan bagi LPDP untuk mengoptimalkan beasiswanya," kata Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian kepada wartawan, Jumat (1/11/2024).

Politikus Golkar itu juga memandang evaluasi secara berkala penting dilakukan untuk melihat dampak LPDP terhadap iklim ekonomi, industri, serta inovasi. Selain itu, kata dia, bisa dilihat pula dampaknya terhadap pengembangan individu penerima dan keluarganya.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menanggapi desas-desus mengenai kembalinya ujian nasional (UN) di masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setelah Kemendikbudristek dipecah menjadi tiga kementerian. Ia mengatakan usulan terkait itu mesti dikaji secara mendalam hingga mempertimbangkan psikologis anak.

"Tapi memang anak-anak juga mungkin harus diberi semangat kan supaya dia lebih optimis terus juga termotivasi belajar. Jadi ada kesan kalau tidak ada ujian itu nggak semangat. Nah ini yang kenapa? Nah, itu kita cek gitu. Mungkin nanti ini menjadi satu yang menarik," ujar Hetifah di gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/10/2024).

Wakil Ketua Komisi X DPR, Himmatul Aliyah, menilai kasus guru honorer Supriyani di Konawe Selatan (Konsel) terkait dugaan penganiayaan anak polisi harus dilihat dari dua sisi, yakni siswa dan pendidik. Himmatul mendorong Supriyani diberi kesempatan untuk tetap ikut tes PPPK.

"Tapi pada kasus Ibu Supriyani ini, kita juga harus melihat bahwa yang tertuduh ini adalah seorang guru, seorang pendidik dan kejadiannya pun di sekolah, yang di mana Ibu Supriyani ini berarti sedang menjalankan tugasnya sebagai seorang guru, yang berarti guru berhak mendapatkan perlindungan dalam menjalankan tugasnya," kata Himmatul dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024).

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian merespons harapan Mendikbud Ristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim agar kurikulum Merdeka Belajar dilanjutkan. Hetifah menyebutkan kebijakan mengganti kurikulum tidak mesti dilakukan saat ada pergantian di posisi menteri bidang pendidikan.

"Ya tentu saja satu kebijakan yang mungkin menjadi unggulan dari kementerian sebelumnya, jika itu ada hal-hal positif kalau menurut kami, tentunya harus dipertimbangkan untuk dilanjutkan. Kalau soal nama mau diganti yang penting jangan sampai kita itu ada-ada ‘Oh karena Menterinya baru kita harus ganti lagi kurikulumnya gitu ya’," kata Hetifah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).