Komisi Yudisial

Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM meminta Komisi Yudisial (KY) turun tangan usai Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming, dalam kasus korupsi dari 12 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Anggota KY Joko Sasmito mengatakan pihaknya akan mengkaji putusan tersebut.

Joko awalnya menyatakan KY belum mendapat salinan putusan peninjauan kembali (PK) perkara Mardani. KY juga belum menerima laporan dugaan pelanggaran etik oleh hakim.

"Menanggapi hal tersebut KY belum dapat salinan putusan tersebut. Disamping itu KY belum menerima laporan dugaan pelanggaran etik tentang tersebut," kata Joko kepada wartawan, Rabu (6/10/2024) malam.

Anggota Komisi Yudisial (KY) Joko Sasmito angkat bicara mengenai kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur. Joko berbicara mengenai perjalanan kasus yang mulanya tenang hingga ‘meledak’ setelah hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tannur.

"Terus terang saja kasus kejadian putusan bebas di PN Surabaya itu sebenarnya awalnya itu tenang. Damai nggak ada apa pun sehingga saya tanya penghubung Surabaya itu sendiri tidak memantau. Karena memang nggak ada kabar yang sesuatu yang perlu untuk dipantau," kata Joko Sasmito di Hotel Akmani Sabang, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/11/2024).

Komisi Yudisial (KY) telah memantau 74 perkara sidang tindak pidana pemilu 2024. Sejauh ini, KY tak menemukan unsur pelanggaran yang dilakukan oleh hakim.

"Memang tidak kita temukan adanya pelanggaran hakim. Pasti hakim sudah tahu karena ada surat sebelumnya kan akan dipantau," kata Anggota KY sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito saat menggelar konferensi pers Hasil Pemantauan Sidang Tindak Pidana Pemilu di Hotel Akmani Sabang, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/11/2024).