Komnas Ham

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak DPR RI untuk merampungkan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, RUU PPRT tak kunjung disahkan meski sudah berproses selama sudah dua dekade dan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas).

“Kondisi ini membuat kerentanan berlanjut bagi pekerja rumah tangga, termasuk di dalamnya kerentanan tanpa adanya perlindungan hukum memadai,” ujar Atnike dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rabu (30/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com– Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengajukan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI agar masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029.

Usulan ini mencakup RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), RUU Masyarakat Hukum Adat, dan RUU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, mengatakan, ketiga RUU tersebut penting untuk segera disahkan demi memperkuat perlindungan HAM di Indonesia, misalnya RUU KUHAP yang akan mengatur tata cara penanganan pidana dari hulu hingga hilir.

Komnas HAM menghadiri rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR yang membahas penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas 2025. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro meminta DPR memasukkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dalam Prolegnas.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) itu digelar di ruang rapat Baleg DPR, gedung Nusantara I MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Rapat itu juga dihadiri oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi XIII DPR RI bakal menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dan beberapa lembaga lain pada Kamis (31/10/2024).

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan, rapat bersama Menteri HAM Natalius Pigai dan jajarannya bakal digelar pukul 10.00 WIB.

“Sehabis itu Komnas HAM, BPIP LPSK besok jam 13.00,” ujar Willy saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Dalam rapat tersebut, kata Willy, Komisi XIII akan mendalami soal rencana kerja dan kebutuhan dari kementerian dan lembaga tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI berkomitmen untuk menindaklanjuti pengaduan yang diajukan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Indonesia soal serangan bom molotov di Kantor Redaksi Jujur Bicara (Jubi), Kota Jayapura, Papua.

"Untuk situasi di Papua memang rentan konflik dan kekerasan. Oleh sebab itu, Komnas HAM dalam beberapa kasus, yang dialami oleh Jubi, kami juga menangani dan memberikan perhatian terhadap kasus itu," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menegaskan bahwa tugas TNI di bidang pertahanan dan keamanan tidak bertentangan dengan upaya pemajuan dan perlindungan HAM.

Hal ini disampaikan Atnike usai menandatangani nota kesepahaman mengenai HAM bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (28/10/2024).

"Jadi tidak bertentangan antara tugas pertahanan keamanan dengan HAM selama itu dilaksanakan sesuai hukum berlaku, baik hukum nasional maupun internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia," kata Atnike dalam jumpa pers di Kantor Komnas HAM.

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan komitmen TNI untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal tersebut ditegaskan Agus usai menandatangani nota kesepahaman bersama Komnas HAM, terkait pengajuan pelindungan HAM bagi para prajurit TNI, Senin (28/10/2024).

Mulanya, Panglima menerangkan bahwa seluruh prajurit TNI dibekali pendidikan HAM sebelum beroperasi.

"Jadi yang tadi saya sampaikan, dalam pendidikan dan akan berangkat tugas operasi itu diberikan penyuluhan HAM dan pendidikan di kurikulum," kata Panglima TNI dalam sesi jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan TNI menandatangani nota kesepahaman tentang pengajuan, pelindungan HAM di lingkungan TNI, Senin (28/10/2024) di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

"Saya ingin menyampaikan bahwa Komnas HAM dan TNI telah atau baru saja menandatangani nota kesepahaman kerja sama tentang pengajuan dan pelindungan HAM di lingkungan TNI," kata Atnike dalam jumpa pers usai penandatanganan.

Komnas HAM dan TNI melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait HAM untuk pertama kalinya. Nota kesepahaman itu terkait dengan pemajuan dan perlindungan HAM di lingkungan TNI.

Penandatangan dilakukan di kantor Komnas HAM RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024). Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigirio langsung menandatangani nota kesepahaman tersebut.

"Pada hari ini kami menyampaikan bahwa Komnas HAM dan TNI telah atau baru saja menandatangani nota kesepahaman kerja sama tentang pemajuan dan perlindungan HAM di lingkungan TNI," kata Atnike di Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).