Komnas HAM

LAMPUNG, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan bahwa terdapat tiga lokasi penembakan terkait peristiwa tewasnya tiga polisi di Kabupaten Way Kanan.

Hal ini terkonfirmasi saat Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, melakukan pengecekan di tempat kejadian perkara (TKP) yang terletak di Register 44, Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, pada Kamis (10/4/2025).

Dalam keterangan pers yang disampaikan pada Jumat (11/4/2025), Uli menjelaskan bahwa pihaknya memeriksa lokasi tersebut dan mencocokkannya dengan denah yang dimiliki oleh Komnas HAM.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan pentingnya memberikan hukuman yang berat kepada pelaku kekerasan seksual.

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menekankan, pengawalan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan.

"Kita semua berkepentingan untuk mengawal agar nantinya aparat penegak hukum menjatuhkan sanksi yang seberat-beratnya,” ujar Anis, Kamis (10/4/2025).

Hal itu ia ungkapkan setelah menerima audiensi dari Forum Perempuan dan Anak Diaspora NTT mengenai kekerasan seksual di NTT di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Mindriyanti Astiningsih Laka Lena, mengatakan mayoritas narapidana di provinsi yang dipimpin suaminya itu adalah pelaku kejahatan seksual.

"Kemarin ada salah satu literasi bahwa 75 persen Napi di NTT itu adalah karena kasus kekerasan seksual, kemudian 60 persennya ya itu adalah anak-anak," ujar wanita yang akrab disapa Asti ini saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Kamis (10/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap agar Priguna Anugerah, dokter anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS Universitas Padjadjaran (Unpad) yang memerkosa keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dihukum berat.

"Jadi proses hukum bagi pelaku saya kira sangat penting, kita semua berkepentingan untuk mengawal agar nantinya aparat penegak hukum menjatuhkan sanksi yang seberat-beratnya," ujar Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Nusa Tenggara Timur, Mindriyanti Astiningsih Laka Lena, meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komnas Perempuan mengawal kasus kekerasan seksuak eks Kapolres Ngada Fajar Widyadharma Lukman.

Asti menilai, Komnas HAM dan Komnas Perempuan harus turun tangan agar pengusutan kasus tersebut berjalan secara transparan.

"Kami harapkan dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM bisa bersama-sama mengawal penanganan kasus ini (agar) dilakukan secara akuntabel dan juga secara transparan," kata Asti saat ditemui di Kantor Komnas HAM Jakarta, Kamis (10/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta semua pihak mengawal kasus eks Kapolres Ngada Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pengawalan kasus tersebut untuk memastikan keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi korban. 

"Ke depan tentu kasus ini penting untuk dikawal bersama-sama, tidak hanya memastikan proses hukumnya, itu memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para korban, tetapi juga bagaimana memastikan kasus yang serupa tidak terjadi di kemudian hari dalam kasus yang sama,” kata Anis Hidayah usai bertemu Forum Perempuan Anak Diaspora NTT di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat pada Kamis (10/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Perempuan Anak Diaspora Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) mengawal kasus pencabulan eks Kapolres Ngada, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Fajar Widyadharma Luman Sumaatmaja.

Istri Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Mindryati Astiningsih Laka Lena mengatakan pihaknya sudah berdiskusi bersama Komnas Perempuan dan Komnas HAM membahas kasus tersebut.

“Maksud kedatangan kami adalah, kami menyampaikan permohonan untuk kita bisa berkolaborasi, bekerja sama, mengawal penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh eks Kapolres Ngada,” kata Asti di Komnas HAM, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti peristiwa kekerasan dan aksi teror terhadap jurnalis yang terus berulang dalam beberapa waktu belakangan ini.

Terakhir adalah tim pengamanan dari kepolisian yang memukul kepala seorang jurnalis saat meliput kunjungan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (5/4/2025).

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, kekerasan ini terus berulang, padahal kerja jurnalis dilindungi oleh Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Pers.