Korea Selatan

Polisi Korea Selatan (Korsel) mengatakan pada hari Rabu (11/12) bahwa mereka telah menggeledah kantor Presiden Yoon Sook Yeol. Ini dilakukan di tengah penyelidikan atas pernyataan darurat militernya yang menggemparkan beberapa hari lalu.

"Tim Investigasi Khusus telah melakukan penggerebekan di kantor kepresidenan, Badan Kepolisian Nasional, Badan Kepolisian Metropolitan Seoul, dan Dinas Keamanan Majelis Nasional," kata unit penyelidikan dalam sebuah pesan yang dikirim ke AFP, Rabu (11/12/2024).

Yoon telah dikenai larangan bepergian sebagai bagian dari penyelidikan "pemberontakan" terhadap lingkaran dalamnya setelah pengumuman darurat militer yang singkat pada tanggal 3 Desember lalu.

Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Korea Selatan (Korsel), Kim Yong Hyun, mencoba bunuh diri di dalam tahanan. Kim ditahan atas tuduhan pemberontakan terkait penetapan darurat militer singkat pekan lalu.

Dituturkan kepala lembaga pemasyarakatan Korsel Shin Yong Hae, seperti dilaporkan kantor berita Yonhap dan dilansir AFP, Rabu (11/12/2024), bahwa Kim berusaha bunuh diri saat ditahan di fasilitas penahanan di Seoul bagian timur.

Tidak disebutkan lebih lanjut kapan upaya bunuh diri itu terjadi, namun menurut Shin, Kim gagal mengakhiri nyawanya sendiri.

Mantan Menteri Pertahanan Kim Yong Hyun secara resmi ditangkap karena dugaan membantu Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol melakukan pemberontakan melalui darurat militer. Kim resmi ditangkap setelah Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengeluarkan surat perintah penangkapan.

Pengadilan mengungkap alasan Kim Yong Hyun ditahan, salah satunya karena khawatir akan menghancurkan barang bukti. Kim adalah orang pertama yang ditangkap secara resmi atas peristiwa tersebut.

"Kami mempertimbangkan sejauh mana tuduhan tersebut didukung, beratnya kejahatan dan kekhawatiran dia akan menghancurkan bukti," kata pengadilan saat mengeluarkan surat perintah dilansir Yonhap News Agency, Rabu (11/12/2024).

Pemberlakuan status darurat militer yang amat singkat di Korea Selatan (Korsel) berbuntut panjang. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol ditetapkan sebagai tersangka hingga jenderal polisi dan mantan menteri pertahanan ditangkap atas tuduhan pemberontakan.

Dirangkum detikcom dari kantor berita Yonhap, Reuters, Associated Press dan CNN Rabu (11/12/2024), Presiden Yoon Suk Yeol sempat mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) . Dalam pidatonya, dia menuduh kubu oposisi pemerintah bersimpati dengan Korea Utara (Korut) dan melakukan aktivitas "anti-negara". Namun tuduhan itu disampaikan Yoon tanpa memberikan bukti yang kuat dan konkret. Ternyata, darurat militer ini lebih didorong oleh situasi politik internal Korsel ketimbang didorong oleh perkembangan situasi keamanan dengan Korut.

PRESIDEN Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengambil langkah nekat pada 3 Desember 2024. Di tengah tekanan politik dan popularitas yang anjlok, ia memberlakukan darurat militer, melarang aktivitas politik dan memberi kendali penuh pada militer.

Namun, langkah itu hanya bertahan enam jam sebelum parlemen yang dikuasai oposisi mencabutnya.

Krisis ini menjadi ujian besar bagi demokrasi Korea Selatan. Namun, ia juga memberi gambaran kontras dengan kondisi di Indonesia.

Parlemen Korea Selatan mampu menjadi penyeimbang efektif. Sementara parlemen Indonesia justru telah lama kehilangan peran itu.

Polisi menangkap Cho Ji-Ho selaku Komisaris Jenderal Badan Kepolisian Nasional Korea Selatan, dan Kim Bong-Sik selaku Kepala Badan Kepolisian Metropolitan Seoul terkait pemberlakuan darurat militer. Sejumlah pejabat mengatakan keduanya ditangkap pagi ini waktu setempat.

Dilansir Yonhap, Rabu (11/12/2024), tim investigasi khusus yang menangani kasus tersebut mengatakan Cho Ji-ho dan Kim Bong-sik ditangkap tanpa surat perintah sekitar pukul 03 50 dini hari atas tuduhan pemberontakan.

Berdasarkan ketentuan penangkapan darurat, polisi memiliki waktu 48 jam untuk menahan dan menginterogasi tersangka.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah ingin memanfaatkan situasi global yang semakin tidak menentu seperti yang belakangan terjadi di Korea Selatan dan Suriah.

Airlangga mencontohkan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mendeklarasikan darurat militer pada pekan lalu meski akhirnya gagal. Kemarin, Presiden Suriah Bashar Al Assad juga melarikan diri dari Istana Kepresidenan.

Oleh sebab itu, dia melihat Indonesia bisa memanfaatkan situasi tersebut karena berada di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, kawasan Asia Tenggara jauh lebih stabil dibandingkan kawasan Asia Timur maupun Timur Tengah.

Pemakzulan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol untuk sementara ini gagal. Namun ada upaya sekali lagi dilakukan oleh oposisi untuk melengserkan Yoon.

Dilansir BBC, Senin (9/12/2024), pemungutan suara di parlemen pada Sabtu (07/12) gagal memenuhi persyaratan setelah mayoritas partai penguasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), memboikotnya. Demonstran mengancam akan tetap menggelar unjuk rasa sampai Yoon turun dari kursi kekuasaannya.

Upaya memakzulkan Yoon gagal terlaksana lantaran syarat didukung oleh dua pertiga anggota parlemen, tidak terpenuhi. Dengan kata lain, dukungan minimal 200 suara dari total 300 anggota parlemen itu tak terpenuhi.

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol kini berada di bawah larangan perjalanan terutama ke luar negeri, saat penyelidikan terhadapnya atas dugaan pemberontakan terkait penetapan darurat militer, terus berlanjut.

Larangan perjalanan terhadap Yoon, seperti dilansir AFP, Senin (9/12/2024), diungkapkan oleh Komisioner Layanan Imigrasi pada Kementerian Kehakiman Korsel, Bae Sang Up, saat berbicara kepada para anggota parlemen dalam sidang terbaru.

Ketika ditanya salah satu anggota parlemen soal apakah Yoon telah dilarang untuk meninggalkan Korsel, Bae menjawab "Iya, benar."

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, untuk sementara selamat dari pemakzulan. Pemungutan suara di parlemen pada Sabtu (07/12) gagal memenuhi persyaratan setelah mayoritas partai penguasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), memboikotnya. Demonstran mengancam akan tetap menggelar unjuk rasa sampai Presiden Yoo turun dari kursi kekuasaannya.

Upaya memakzulkan Presiden Yoon gagal terlaksana lantaran syarat didukung oleh dua pertiga anggota parlemen, tidak terpenuhi.

Dengan kata lain, dukungan minimal 200 suara dari total 300 anggota parlemen itu tak terpenuhi.

Bisnis.com, JAKARTA - Pasar saham Korea Selatan merosot dan mata uang won melemah pada perdagangan Senin (9/12/2024) seiring dengan sikap pelaku pasar yang bersiap menghadapi periode volatilitas berkelanjutan akibat krisis politik yang semakin dalam.

Mengutip Bloomberg, indeks Kospi turun sebanyak 2,2%, dan Indeks Kosdaq berkapitalisasi kecil anjlok lebih dari 3% ke level terendah sejak Mei 2020. Sementara itu, mata uang won merosot sekitar 0,4% terhadap dolar AS, sedangkan obligasi berjangka sedikit berubah.

Nasib berbeda dialami Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol dengan mantan Menteri Pertahanan Korsel Kim Yong-hyun. Yoon selamat dari pemakzulan, sementara Kim ditangkap dan ditahan kejaksaan.

Yoon lolos dari upaya pemakzulan yang digulirkan oleh oposisi di Parlemen Korsel. Upaya pemakzulan itu merupakan buntut pengumuman darurat militer kontroversial pada Selasa (3/12/2024) malam.

Darurat militer itu dicabut pada Rabu (4/12) dini hari. Pencabutan darurat militer dilakukan setelah anggota Parlemen Korsel menggelar voting yang menuntut pencabutan darurat militer.

Partai oposisi utama Korea Selatan (Korsel) mengaku akan mencoba lagi upaya memakzulkan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol. Upaya pemakzulan sebelumnya telah gagal karena partai berkuasa menolak pemungutan suara (voting).

Dilansir AFP, Minggu (8/12/2024), polisi telah menangkap mantan Menteri Pertahanan yang bertanggung jawab atas operasi darurat militer dan Menteri Dalam Negeri telah mengundurkan diri. Mereka dan Yoon sedang diselidiki atas tuduhan pemberontakan.

Yoon berhasil menghindari pemakzulan. Partai-partai oposisi mengusulkan mosi pemakzulan, yang membutuhkan 200 suara dari 300 anggota parlemen untuk meloloskannya, tetapi boikot hampir total oleh Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang menaungi Yoon menyebabkan mosi tersebut gagal.

Jaksa Korea Selatan (Korsel) menangkap mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun. Kim ditangkap atas dugaan perannya dalam deklarasi darurat militer oleh Presiden Korsel Yoon Suk Yeol yang berujung polemik.

Dilansir Reuters, Minggu (8/12/2024), kantor berita Yonhap melaporkan tim investigasi khusus kejaksaan telah memeriksa Kim, yang secara sukarela hadir di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul sekitar pukul 01.30 dini hari ini waktu setempat.

Pemeriksaan itu dilakukan setelah tiga partai oposisi minoritas mengajukan pengaduan ke jaksa penuntut terhadap Yoon, Kim, dan komandan darurat militer Park An-su. Mereka menuduh tiga orang itu melakukan pemberontakan.

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol meminta maaf kepada rakyatnya atas langkahnya menetapkan darurat militer pekan ini. Amerika Serikat (AS) dan Rusia sama-sama menyerukan warganya untuk segera meninggalkan Suriah saat konflik sipil kembali memanas.

Yoon, dalam pidato pertamanya setelah menetapkan darurat militer, meminta maaf kepada rakyat Korsel, namun tidak mengumumkan pengunduran dirinya seperti diharapkan banyak pihak.

Sementara itu, Washington dan Moskow merilis imbauan masing-masing kepada warga negara mereka yang ada di Suriah untuk segera angkat kaki dari negara itu, saat situasi kembali memanas beberapa waktu terakhir dengan pasukan oposisi bertempur melawan pasukan rezim Presiden Bashar al-Assad.

Ratusan anggota parlemen berkuasa dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang menyokong Presiden Yoon Suk Yeol telah meninggalkan ruang parlemen, jelang sidang pemungutan suara pemakzulan presiden Korea Selatan itu pada Sabtu (07/12).

Aksi boikot itu berarti meskipun pemungutan suara masih dapat dilakukan, tanpa dukungan dua pertiga suara (dari total 300 anggota parlemen) maka hasil pemungutan suara tidak cukup berarti.

Namun, jika pemungutan suara pemakzulan gagal hari ini yang kemungkinan besar terjadi pemungutan suara berikutnya dapat dilakukan pada Rabu depan (11/12).

Nyaris 150.000 demonstran menghadiri aksi protes di luar gedung parlemen Korea Selatan (Korsel), saat sidang pleno untuk voting pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol digelar. Dalam aksinya, para demonstran menuntut Yoon untuk segera mundur dari jabatannya.

"Polisi memperkirakan sekitar 149.000 orang telah bergabung dalam aksi tersebut hingga pukul 17.30 waktu setempat, sedangkan penyelenggara aksi mengklaim jumlah yang hadir mencapai satu juta orang," demikian laporan kantor berita Yonhap, seperti dilansir AFP, Sabtu (7/12/2024).

Parlemen Korea Selatan (Korsel) tetap menggelar voting untuk mosi pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada Sabtu (7/12) sore. Voting tetap digelar meskipun partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang menaungi Yoon memboikotnya melalui aksi walkout hampir seluruh anggota parlemen PPP.

Tayangan siaran langsung televisi setempat dari ruang sidang pleno, seperti dilansir AFP, Sabtu (7/12/2024), menunjukkan para anggota parlemen yang hadir mulai memberikan suara mereka secara rahasia.

Tidak diketahui secara jelas apakah ada cukup suara anggota parlemen untuk meloloskan mosi pemakzulan tersebut.

Parlemen Korea Selatan (Korsel), atau Majelis Nasional, menggelar sidang pleno pada Sabtu (7/12) sore untuk melakukan voting terhadap mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol terkait penetapan darurat militer yang dianggap melanggar konstitusi.

Namun para anggota parlemen dari partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang menaungi Yoon, seperti dilansir kantor berita Yonhap dan AFP, Sabtu (7/12/2024), melakukan aksi boikot terhadap voting pemakzulan tersebut.

Saat sidang pleno berlangsung, menurut tayangan video siaran langsung, hampir semua anggota parlemen dari PPP berbondong-bondong meninggalkan ruangan sidang pleno atau melakukan walkout.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan (Korsel) menonaktifkan tiga jenderal senior yang dianggap terlibat dalam darurat militer singkat pada pekan ini, yang melibatkan pengerahan tentara bersenjata ke gedung parlemen.

"Kementerian Pertahanan telah melaksanakan pemisahan dan penangguhan tugas bagi tiga pemegang jabatan penting… terkait dengan situasi saat ini pada 6 Desember," demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Korsel pada 6 Desember, seperti dilansir AFP dan kantor berita Yonhap, Sabtu (7/12/2024).

Ketiga jenderal yang dinonaktifkan dari tugasnya itu, menurut Kementerian Pertahanan Korsel, terdiri atas Kepala Komando Pertahanan Ibu Kota Letnan Jenderal Lee Jin Woo, Kepala Komando Perang Khusus Militer Korsel Letnan Jenderal Kwak Jong Geun, dan Komandan Kontra Intelijen Letnan Jenderal Yeo In Hyung.

Rumor darurat militer kedua beredar di Korea Selatan (Korsel) setelah penetapan darurat militer singkat pada Selasa (3/12) malam. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol membantah rumor semacam itu dan menegaskan tidak akan ada darurat militer kedua.

"Ada rumor bahwa darurat militer akan diberlakukan lagi. Biar saya perjelas. Tidak akan pernah ada darurat militer kedua," tegas Yoon dalam pidatonya seperti dilansir AFP, Sabtu (7/12/2024).

Penegasan itu disampaikan Yoon saat menyampaikan pidato pertamanya sejak menetapkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam. Darurat militer itu hanya berlangsung enam jam, setelah parlemen Korsel berhasil menggelar voting untuk secara bulat menolak darurat militer itu dan mendesak Yoon mencabutnya.

Oposisi utama Korea Selatan (Korsel), Partai Demokrat, menilai permintaan maaf yang baru saja disampaikan Presiden Yoon Suk Yeol terkait penetapan darurat militer pekan ini sangat mengecewakan. Ditegaskan oposisi bahwa tidak ada opsi lain untuk Yoon selain mengundurkan diri atau dimakzulkan.

"Tidak ada cara untuk menyelesaikan situasi ini selain pengunduran diri presiden dengan segera atau kepergian awal melalui pemakzulan," cetus Ketua Partai Demokrat, Lee Jae Myung, yang merupakan pemimpin oposisi Korsel dalam konferensi pers terbaru, seperti dilansir kantor berita Yonhap, Sabtu (7/12/2024).

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol menyampaikan pidato pertamanya setelah menetapkan darurat militer yang mengejutkan rakyatnya dan dunia. Yoon meminta maaf kepada rakyat Korsel atas langkahnya menetapkan darurat militer, namun tidak mengumumkan pengunduran dirinya.

Yoon mengejutkan rakyat dan dunia saat menetapkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam, yang menjadi darurat militer pertama sejak tahun 1980-an silam. Penetapan darurat militer itu menangguhkan pemerintah sipil, dengan pasukan militer sempat dikerahkan ke gedung parlemen.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) merencanakan penguatan lini bisnis penerbangan dengan berencana menambah pesawat sebanyak 15 hingga 20 unit sepanjang pada 2025. Strategi ini diambil sebagai respons atas pertumbuhan penumpang pascapandemi Covid-19.

Artikel bertajuk Langkah Ekspansi Garuda Indonesia (GIAA) di 2025 menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.

Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Sabtu (7/12/2024)

Ada cerita dari jenderal di Korea Selatan bernama Kwak Jong Geun saat darurat militer diberlakukan secara singkat pekan ini. Pria yang menjabat sebagai Kepala Komando Perang Khusus pada militer Korsel itu mengungkapkan dirinya menolak perintah untuk menyeret keluar para anggota parlemen dari gedung Majelis Nasional.

Seperti dilansir berita Yonhap, Jumat (6/12/2024), Kwak mengungkapkan perintah itu diberikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Kim Yong Hyun, yang baru saja mengundurkan diri dari jabatannya. Kwak pun menceritakan itu kepada para anggota parlemen dari kubu oposisi.

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol sedang diselidiki kepolisian atas dugaan "pemberontakan" setelah menerapkan darurat militer yang mengejutkan dunia. Jika dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut, Yoon terancam dijatuhi hukuman mati.

Penyelidikan kepolisian ini, seperti dilansir AFP dan Euro News, Jumat (6/12/2024), berbeda dengan upaya pemakzulan yang sedang berlangsung di parlemen Korsel, atau secara resmi disebut sebagai Majelis Nasional. Voting untuk pemakzulan dijadwalkan akan digelar pada Sabtu (7/12) malam waktu setempat.

Puluhan ribu orang di Korea Selatan (Korsel) akan menggelar unjuk rasa besar-besaran pada Sabtu (7/12) besok untuk memprotes Presiden Yoon Suk Yeol, yang masih bertahan pada jabatannya setelah dihujani seruan mengundurkan diri usai menetapkan darurat militer yang mengejutkan publik.

Penyelenggara unjuk rasa, seperti dilansir AFP, Jumat (6/12/2024), memperkirakan sekitar 200.000 ribu orang akan hadir dalam aksi protes besar-besaran tersebut.

"Pertempuran dan aksi skala besar yang melibatkan puluhan ribu peserta akan diselenggarakan di pusat kota dan area Yeouido (di Seoul) pada Sabtu (7/12), dan pembatasan lalu lintas akan diberlakukan di beberapa ruas jalanan," demikian pernyataan Kepolisian Metropolitan Seoul pada Jumat (6/12).

Kepala Komando Perang Khusus pada militer Korea Selatan (Korsel), Letnan Jenderal Kwak Jong Geun, mengungkapkan dirinya menolak perintah untuk menyeret keluar para anggota parlemen dari gedung Majelis Nasional ketika darurat militer diberlakukan secara singkat pekan ini.

Kwak mengungkapkan kepada para anggota parlemen dari kubu oposisi, seperti dilansir kantor berita Yonhap, Jumat (6/12/2024), bahwa perintah semacam itu diberikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Kim Yong Hyun, yang baru saja mengundurkan diri dari jabatannya.

Kepala pasukan khusus Korea Selatan (Korsel) mengungkapkan dirinya sempat diperintahkan untuk "menyeret keluar" para anggota parlemen dari gedung Majelis Nasional pada malam darurat militer diumumkan pada Selasa (3/12) waktu setempat.

Ratusan tentara Korsel mengepung gedung Majelis Nasional, nama resmi parlemen Korsel, pada Selasa (3/12) malam, setelah Presiden Yoon Suk Yeol menetapkan darurat militer atas dasar menjaga negara itu dari ancaman "kekuatan komunis Korea Utara (Korut)" dan menghilangkan "elemen anti-negara".

Komandan Pasukan Khusus Korsel, Kwak Jong Geun, seperti dilansir AFP, Jumat (6/12/2024), mengungkapkan ada perintah untuk "menyeret keluar" para anggota parlemen saat darurat militer diberlakukan secara singkat. Pengakuan ini diungkapkan Kwak saat berbicara di hadapan anggota parlemen Korsel pada Jumat (6/12) waktu setempat.

Pimpinan partai berkuasa Korea Selatan menuntut agar Presiden Yoon Suk Yeol dicopot dari jabatannya, setelah upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer. Mereka mengingatkan bahwa ada "risiko signifikan" bahwa ia dapat mencoba untuk menumbangkan pemerintahan sipil lagi.

Yoon menangguhkan pemerintahan sipil pada Selasa malam lalu, sebelum dipaksa berbalik arah setelah para anggota parlemen menghadapi tentara di parlemen. Yoon pun membatalkan darurat militer tersebut saat ribuan warga orang berunjuk rasa menentangnya.