Korea Selatan

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol sedang diselidiki kepolisian atas dugaan "pemberontakan" setelah menerapkan darurat militer yang mengejutkan dunia. Jika dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut, Yoon terancam dijatuhi hukuman mati.

Penyelidikan kepolisian ini, seperti dilansir AFP dan Euro News, Jumat (6/12/2024), berbeda dengan upaya pemakzulan yang sedang berlangsung di parlemen Korsel, atau secara resmi disebut sebagai Majelis Nasional. Voting untuk pemakzulan dijadwalkan akan digelar pada Sabtu (7/12) malam waktu setempat.

Ketua partai yang berkuasa di Korea Selatan meminta Presiden Yoon Suk Yeol untuk "segera menangguhkan tugasnya", dengan mengatakan bahwa warga negara berpotensi dalam "bahaya besar" jika ia tetap berkuasa.

Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP), Han Doong-hoon, mengklaim partainya telah menerima ‘bukti kredibel’ bahwa Presiden Yoon telah memerintahkan penangkapan politisi kunci atas "tuduhan anti-negara".

Pernyataan Han Doong-hoon yang disampaikan dalam rapat darurat partai pada Jumat (6/12/2024), berbeda dari pendiriannya semula bahwa partainya akan memblokir usulan pemakzulan oposisi, yang akan diajukan untuk pemungutan suara pada Sabtu (7/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengingatkan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Korea Selatan untuk tetap waspada setelah status darurat militer yang diumumkan pada 3 Desember 2024, kini telah dicabut.

Kemenlu meminta WNI untuk menghindari lokasi-lokasi kerumunan massa yang berpotensi menimbulkan konflik dan tidak terlibat dalam proses politik domestik di negara tersebut.

"Kami kembali menyampaikan kepada para WNI untuk terus waspada, kemudian menghindari lokasi-lokasi tempat kerumunan massa atau demonstrasi, tidak ikut serta dalam proses politik domestik yang terjadi di Korea Selatan," kata Judha Nugraha, Direktur Pelindungan WNI-BHI Kemenlu, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Polisi Korea Selatan telah mulai menyelidiki Presiden Yoon Suk Yeol atas dugaan "pemberontakan" terkait pernyataannya tentang darurat militer, yang diumumkan pada Selasa (3/12) lalu. Dekrit darurat militer yang mengejutkan itu, merupakan yang pertama dalam waktu hampir 50 tahun.

Woo Jong-soo, kepala Markas Besar Investigasi Nasional di Badan Kepolisian Nasional, mengatakan kepada anggota parlemen bahwa penyelidikan kasus tersebut tengah dilakukan.

Selain berita tersebut, berikut ini berita-berita internasional yang menarik perhatian pembaca detikcom, hari ini, Kamis (5/12/2024)

Hwang, pemuda berusia 19 tahun di Korsel, sedang menyimak aksi demonstrasi warga Georgia di layar televisi pada Selasa (03/12) malam, saat tiba-tiba tayangan berubah menampilkan kondisi genting yang terjadi di negaranya saat Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer.

"Saya tak percaya dengan apa yang saya lihat," kata Hwang, seorang pelajar yang meminta nama lengkapnya tidak dipublikasikan.

Keesokan harinya, tepatnya Rabu (04/12) siang, Hwang yang masih terkejut dengan perubahan drastis di negerinya, menjadi bagian dari demonstrasi memprotes kebijakan darurat militer di depan gedung Majelis Nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur bank sentral Korea Selatan, Bank of Korea (BOK), Rhee Chang-yong menyatakan optimismenya bahwa volatilitas pasar yang dipicu kekacauan darurat militer akan berangsur-angsur mereda kecuali ada guncangan baru.

Rhee melanjutkan kampanyenya untuk meyakinkan investor yang meragukan prospek ekonomi Korea Selatan.

"Saya berharap keadaan akan kembali normal tanpa guncangan baru," katanya pada hari Kamis dalam jumpa pers dikutip dari Bloomberg pada Kamis (5/12/2024).

Rhee menambahkan, bank sentral tidak melihat alasan langsung untuk menyesuaikan perkiraan pertumbuhannya. Dia juga menyoroti nilai mata uang won yang perlahan pulih terhadap dolar AS setelah Presiden Yoon Suk Yeol tiba-tiba mengumumkan darurat militer pada Selasa malam.

Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, rangkuman berita-berita utama yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

Kita awali edisi Kamis, 5 Desember 2024 dengan laporan dari Korea Selatan.

Anggota parlemen Korea Selatan dari kelompok oposisi secara resmi mengajukan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeoul, menuduhnya memberlakukan darurat militer untuk mencegah penyelidikan kriminal terhadap dirinya dan keluarganya.

Deklarasi darurat militer yang mengejutkan oleh Presiden Yoon dibatalkan oleh anggota parlemen, tetapi sempat membuat kekacauan termasuk demonstrasi warga.

Polisi Korea Selatan telah mulai menyelidiki Presiden Yoon Suk Yeol atas dugaan "pemberontakan" terkait pernyataannya tentang darurat militer, yang diumumkan pada Selasa (3/12) lalu. Dekrit darurat militer yang mengejutkan itu, merupakan yang pertama dalam waktu hampir 50 tahun.

Woo Jong-soo, kepala Markas Besar Investigasi Nasional di Badan Kepolisian Nasional, mengatakan kepada anggota parlemen bahwa penyelidikan kasus tersebut tengah dilakukan.

Dilansir kantor berita AFP, Kamis (5/12/2024), polisi telah diperintahkan untuk memberlakukan larangan perjalanan darurat terhadap Kim Yong-hyu, menteri pertahanan yang mengundurkan diri dengan alasan dirinya "bertanggung jawab penuh" atas deklarasi darurat militer yang kemudian dicabut.

Suatu malam yang kacau di Korea Selatan memicu peristiwa-peristiwa yang oleh banyak orang dianggap telah menjadi bagian dari sejarah negara tersebut.

Ada satu peristiwa yang secara khusus menarik perhatian banyak orang seorang perempuan muda berhadapan dengan tentara bersenjata yang dikerahkan untuk menghalangi para anggota parlemen memasuki Majelis Nasional.

Rekaman video yang viral di dunia maya memperlihatkan Ahn Gwi-ryeong, 35 tahun, juru bicara partai oposisi Partai Demokrat merebut senjata seorang tentara dalam insiden yang terjadi di depan gedung parlemen setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengejutkan negaranya pada Selasa (03/12) malam dengan mengumumkan darurat militer yang pertama dalam hampir 50 tahun dengan alasan "pasukan anti-negara" dan ancaman dari Korea Utara.

Akan tetapi, tindakan yang diduga bermotif politik itu memicu protes massa dan pemungutan suara darurat di parlemen yang membatalkan tindakan Presiden Yoon tersebut hanya dalam hitungan jam.

Yoon akhirnya menerima keputusan parlemen dan mencabut darurat militer.

Sementara itu, anggota parlemen bersiap memberikan suara atas pemakzulannya, seraya menuduh Yoon telah melakukan "aksi pemberontakan".

Pemimpin partai yang berkuasa di Korea (Partai Poeple Power atau Partai Kekuatan Rakyat) Selatan meminta Presiden Yoon Suk Yeol meninggalkan partainya. Desakan ini buntut dari darurat militer yang sempat dideklarasikan Yoon.

"Menuntut Presiden mengundurkan diri dari partai," ujar pemimpin Partai Kekuatan Rakyat Han Dong Hoon dilansir AFP, Kamis (5/12/2024).

Han Dong Hoon menambahkan partainya juga "tidak berusaha membela darurat militer yang tidak konstitusional yang diberlakukan presiden".

Diketahui, Yoon berasal dari Partai Partai Poeple Power atau Partai Kekuatan Rakyat.

Menteri Pertahanan (Menhan) Korea Selatan (Korsel) Kim Yong Hyun resmi mengundurkan diri. Pengunduran diri Kim juga telah diterima Presiden Yoon Suk Yeol.

Dilansir Yonhap News Agency, Kamis (5/12/2024), Kim mundur setelah Presiden Yoon tiba-tiba mengumumkan darurat militer pada Rabu (5/12) kemudian mencabut keputusannya kembali setelah beberapa jam kemudian usai ada penolakan dari Majelis Nasional. Kim disebut orang yang mengusulkan deklarasi darurat kepada Yoon.

Presiden Yoon saat ini telah mencalonkan Choi Byung Huk untuk menggantikan Kim. Hal ini disampaikan oleh Kepala Staf Yoon.

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol membuat kehebohan gara-gara mengumumkan darurat militer secara mendadak. Negara-negara lain pun waswas akibat tindakan Yoon.

Dilansir BBC, Yonhap, dan AFP, Rabu (4/12/2024), Yoon mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam waktu setempat. Pengumuman mendadak itu menjadi darurat militer di Korsel untuk pertama kalinya dalam hampir 50 tahun.

Keputusan Yoon diumumkan melalui siaran televisi pada pukul 23.00 waktu setempat. Dia mengklaim terdapat ‘kekuatan anti-negara’ dan ancaman dari Korea Utara. Namun belakangan, terungkap keputusan itu tidak didorong oleh ancaman eksternal tetapi oleh situasi politik internal.

Gedung Putih buka suara atas status darurat militer yang sempat diumumkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Pihak Amerika Serikat (AS) mengaku segera membuka komunikasi dengan Korsel atas pengumuman darurat militer yang sepihak itu.

"Amerika Serikat akan berbicara kepada Korea Selatan untuk menjaga demokrasi setelah pemberlakuan darurat militer yang berumur pendek oleh Presiden Yoon Suk Yeol," kata Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan dilansir AFP, Kamis (5/12/2024).

Sullivan mengatakan demokrasi Korsel selama ini telah berjalan di jalur yang benar. Amerika, kata Sullivan, menekankan pentingnya pemerintahan Korsel dalam mempertahankan capaian tersebut.

Langkah pemakzulan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol terus dilakukan. Mosi pemakzulan Presiden Yoon telah secara resmi didaftarkan ke Majelis Nasional Korsel atau badan legislatif negara tersebut.

Dilansir Yonhap News Agency, Kamis (5/12/2024), pendaftaran itu diajukan oleh 190 anggota partai oposisi dan satu anggota independent ke Majelis Nasional Korsel pada Rabu (4/12) waktu setempat. Mosi tersebut terjadi kurang dari sehari setelah Presiden Yoon mencabut perintah darurat militer.

Berdasarkan undang-undang, suatu mosi harus dilakukan melalui pemungutan suara 24 jam setelah prosedur pelaporan, dan dalam waktu 72 jam setelah pelaporan. Pemungutan suara terhadap mosi tersebut dapat dilanjutkan paling cepat pada hari Jumat (6/12).