Korsel

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding melepas 429 pekerja migran program G to G ke Korea Selatan. Karding berpesan agar para PMI menjaga etika, disiplin, hingga etos kerja di Negeri Ginseng.

Pelepasan 429 pekerja migran Indonesia (PMI) itu dilakukan di eL Hotel Royale, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024). Karding mengatakan para PMI merupakan duta bangsa sekaligus duta negara.

"Adik-adik tidak hanya bekerja, tetapi menjadi duta bangsa kita, duta negara kita. Kita harus menunjukkan Indonesia punya akhlak yang baik, attitude yang baik, disiplin yang tinggi, etos kerja yang baik. Adik-adik tidak boleh hanya disebut pahlawan devisa, tapi juga duta budaya kita ke Korea," ujar Abdul Kadir Karding.

Bisnis.com, JAKARTA - Momentum ekspor Korea Selatan melambat pada Oktober 2024. Hal ini menjadi tanda permintaan terhadap produk-produk utama termasuk semikonduktor diperkirakan mulai berkurang. 

Perlambatan kinerja ini meningkatkan kekhawatiran terhadap prospek pertumbuhan ekonomi jelang pemilu AS yang menambah ketidakpastian bagi negara yang bergantung pada perdagangan tersebut.

Data dari Kantor Bea Cukai Korea Selatan pada Jumat (1/11/2024) menyebut, ekspor yang disesuaikan dengan perbedaan hari kerja turun 0,2% pada Oktober dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, ekspor utama meningkat sebesar 4,6%, lebih lambat dibandingkan bulan sebelumnya.

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol menyebut peningkatan kerja sama militer antara Rusia dan Korea Utara (Korut) menjadi ancaman keamanan global yang besar. Hal itu disampaikan setelah Amerika Serikat (AS), sekutu Korsel, menuduh Korut mengirimkan 10.000 tentaranya untuk berlatih di Rusia.

"Seiring dengan berlanjutnya perang di Ukraina yang sudah memasuki tahun ketiga, Korea Utara telah melakukan lebih dari sekadar memasok senjata ke Rusia dan bahkan telah mengerahkan pasukan," ucap Yoon dalam pernyataan yang dirilis kantor kepresidenan Korsel, seperti dilansir AFP, Selasa (29/10/2024).

Media pemerintah Korea Utara (Korut) mengungkapkan bahwa penyelidikan telah "membuktikan" militer Korea Selatan (Korsel) mengirimkan drone ke Pyongyang, ibu kota Korut untuk menyebarkan selebaran propaganda. Korut menyebut pengiriman drone oleh Korsel itu sebagai pelanggaran kedaulatan.

Otoritas Pyongyang sebelumnya menuduh Seoul mengirimkan drone ke wilayah udaranya sebanyak tiga kali. Tuduhan itu dibantah keras oleh militer Korsel.

Kementerian Pertahanan Korut, seperti dilaporkan kantor berita Korean Central News Agency (KCNA) dan dilansir AFP, Senin (28/10/2024), membongkar modul kontrol dari puing-puing "drone musuh" yang jatuh di wilayahnya dan menganalisis rencana dan catatan penerbangannya.