Korsel

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) tetap mengirim pekerja migran ke Korea Selatan meski kondisi politik negara tersebut sedang bergejolak.

Direktur Penempatan Non Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika Kementerian P2MI Mocharom Ashadi mengatakan, gejolak di Korea Selatan sifatnya adalah politik internal.

"Karena sampai dengan saat ini belum ada statement resmi (yang membahayakan), baik itu dari Dubes kita di Seoul, maupun mitra kita," ujar Ashadi dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024).

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenPPMI) akan memberangkatkan 400 pekerja migran ke Korea Selatan (Korsel). Rencananya, 400 pekerja migran itu diberangkatkan malam ini dan besok malam.

"Kementerian PPMI hari ini telah melepas 400 pekerja migran Indonesia skema G2G visa E9 ke Korea Selatan yang akan terbang nanti malam dan besok malam," kata Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika, Seriulina Tarigan, dalam konferensi pers, di KemenPPMI, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (16/12/2024).

Mahkamah Konstitusi (MK) Korea Selatan (Korsel) menetapkan akan menggelar sidang perdana untuk meninjau pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada 27 Desember mendatang. Para hakim MK akan memutuskan untuk memperkuat atau membatalkan pemakzulan Yoon, yang sebelumnya telah disetujui parlemen.

Yoon dimakzulkan oleh parlemen Korsel, yang dikuasai oposisi, pada Sabtu (13/12) lalu setelah dia secara mengejutkan menetapkan darurat militer pada 3-4 Desember lalu yang membawa negara tersebut ke dalam pergolakan politik.

Pemakzulan oleh parlemen itu hanya menangguhkan kekuasaan kepresidenan Yoon, dengan nasib jabatannya kini ada di tangan Mahkamah Konstitusi.

Bisnis.com, JAKARTA - Pasar saham dan mata uang Korea Selatan menguat pada pembukaan perdagangan Senin (16/12/2024) sebagai reaksi keberhasilan pemungutan suara akhir memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol. Pemakzulan dilakukan setelah presiden mengumumkan darurat militer tanpa indikator kuat yang mengguncang ekonomi Korea Selatan awal Desember lalu.

Mengutip Bloomberg, indeks acuan Kospi melonjak sebanyak 0,9% pada awal perdagangan, membuatnya berada di jalur untuk menghapus semua kerugiannya sejak Presiden Yoon mengejutkan investor pada 3 Desember dengan memberlakukan darurat militer. Darurat militer ini hanya bertahan beberapa jam karena parlemen berhasil bersidang dan menganulir keputusan itu.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan Korea Selatan berjanji akan terus menggunakan langkah-langkah stabilisasi pasar yang diperlukan untuk mendukung ekonomi setelah Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan atas pemberlakuan darurat militer.

Melansir Reuters, Senin (16/12/2024), Kementerian mengatakan akan secara aktif berkomunikasi dengan parlemen untuk menjaga kestabilan ekonomi. Mereka juga berencana untuk mengumumkan rencana kebijakan dua tahunan sebelum akhir tahun ini.

Pemimpin oposisi utama Partai Demokrat Lee Jae-myung menyerukan pembentukan Dewan Stabilitas Nasional untuk Pemerintahan yang terdiri dari pemerintah dan parlemen untuk mendiskusikan keuangan, ekonomi, dan mata pencaharian masyarakat.

Sejumlah pejabat di Korea Selatan (Korsel) terus ditangkap buntut darurat militer yang sempat berlaku di negara tersebut. Tim investigasi kepolisian kini menangkap Kepala Komando Intelijen Pertahanan Korsel Mayjen Moon Sang-ho.

Dilansir Yonhap News Agency, Senin (16/12/2024), penangkapan kepada Mayjen Moon dilakukan pada Minggu (15/12) waktu setempat. Polisi juga menangkap mantan Kepala Komando Intelijen Pertahanan Korsel, Noh Sang-won, di hari yang sama.

Moon diduga mengirimkan pasukan di bawah komandonya ke kantor Komisi Pemilihan Umum Nasional di Gwacheon, tepat di selatan Seoul, pada 3 Desember setelah Presiden Yoon Suk Yeol tiba-tiba mengumumkan darurat militer.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Korea Selatan Cho Tae-yul memastikan negaranya siap sepenuhnya terlibat dengan pemerintahan Presiden terpilih AS Donald Trump yang akan datang. Penegasan itu disampaikan di tengah Korsel dipimpin Presiden sementara Han Duck-soo, buntut pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol.

Dilansir kantor berita Yonhap, Minggu (15/12/2024), pernyataan itu disampaikan oleh Cho sehari setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk memakzulkan Yoon atas upayanya yang gagal pada tanggal 3 Desember untuk memberlakukan darurat militer.

Jaksa mengajukan surat perintah penangkapan untuk Kepala Komando Pertahanan Ibu Kota, Letnan Jenderal Lee Jin-woo. Lee diduga terlibat dalam darurat militer oleh Presiden Korsel Yoon Suk Yeol.

Dikutip Yonhap, Minggu (15/12/2024), keputusan tersebut diambil sehari setelah jaksa memeriksa Lee sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Lee telah ditahan pada Jumat malam.

Lee dituduh memerintahkan pengerahan pasukan darurat militer ke Majelis Nasional setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember. Sebelumnya, dia telah dicekal ke luar negeri. Parlemen mencabut darurat militer tersebut tidak lama setelah diberlakukan.

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol telah dimakzulkan dan resmi dicopot dari jabatannya buntut pengumuman darurat militer pekan lalu. Kini Perdana Menteri (PM) Korsel Han Duck Soo ditunjuk sebagai presiden sementara Korsel menggantikan Yoon.

Dirangkum detikcom, Minggu (15/12/2024) dari AFP, Deutsche Welle (DW), BBC, berikut ini sederet hal yang diketahui tentang perjalanan pemakzulan Presiden Yoon.

Pemakzulan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol sempat gagal oleh oposisi pada Sabtu (7/12) silam. Dilansir BBC, Senin (9/12/2024), pemungutan suara di parlemen pada Sabtu (07/12) gagal memenuhi persyaratan setelah mayoritas partai penguasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), memboikotnya. Demonstran mengancam akan tetap menggelar unjuk rasa sampai Yoon turun dari kursi kekuasaannya.

Yoon Suk Yeol resmi dimakzulkan Majelis Nasional atau DPR Korea Selatan (Korsel) dari jabatan Presiden. Namun, pemakzulan Yoon Suk Yeol belum lengkap, masih ada proses di Mahkamah Konstitusi Korsel.

Yoon Suk Yeol dimakzulkan dari jabatan Presiden Korsel oleh parlemen pada Sabtu (14/12) karena buntut penerapan darurat militer yang menggemparkan negara itu.

Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (14/12), para anggota parlemen Korea Selatan telah memberikan suara atas usulan untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol atas pengumuman darurat militernya yang kemudian dibatalkan.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken menyebut pemakzulan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol sebagai tanda ketahanan demokrasi. AS berjanji untuk bekerja sama dengan kepemimpinan baru Seoul.

"Saya pikir hal terpenting adalah Republik Korea telah menunjukkan ketahanan demokratis," kata Blinken kepada wartawan di Yordania dilansir kantor berita AFP, Minggu (15/12/2024).

"Kami telah melihatnya mengikuti proses yang ditetapkan dalam konstitusinya secara damai," katanya.

Blinken menyebut negaranya siap bekerja sama dengan Perdana Menteri Han Duck-soo, yang akan mengambil alih jabatan sebagai pemimpin sementara.

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol bertekad untuk berjuang sampai akhir meskipun sedang diselidiki atas tuduhan pemberontakan terkait darurat militer. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi yang menyerukan gencatan senjata tanpa syarat dan permanen di Jalur Gaza.

Yoon, dalam pidato terbarunya, membela keputusannya yang mengejutkan pekan lalu saat menetapkan darurat militer dan mengerahkan tentara ke gedung parlemen. Dia juga menyebut kubu oposisi, yang menguasai parlemen Korsel, telah bertindak bagaikan monster.

China menyatakan pihaknya "sangat terkejut dan tidak senang" dengan komentar terbaru Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol yang terkesan menuduh sejumlah warga negara China melakukan spionase terhadap Seoul.

Komentar yang dipermasalahkan Beijing itu, seperti dilansir AFP, Kamis (12/12/2024), disampaikan Yoon dalam pidato terbarunya pada Kamis (12/12) ketika dia membela keputusannya mengumumkan darurat militer yang mengejutkan publik Korsel dan dunia pekan lalu.

Yoon dalam pidatonya sempat mengecam China, dengan menuduh beberapa warga negara China memotret dan merekam situasi di fasilitas militer Korsel sebagai upaya spionase.

Kepala Staf Angkatan Darat Korea Selatan (Korsel), Jenderal Park An Su, dinonaktifkan dari tugasnya menyusul penetapan darurat militer singkat oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Jenderal Park sempat menjadi panglima darurat militer setelah pengumuman darurat militer mengejutkan disampaikan Yoon pekan lalu.

Kementerian Pertahanan Korsel dalam pernyataannya, seperti dilansir kantor berita Yonhap, Kamis (12/12/2024), menyebut Park telah dinonaktifkan dari tugas-tugasnya sejak Kamis (12/12) waktu setempat.

Park menjadi salah satu jenderal dan petinggi militer terbaru yang dinonaktifkan menyusul penyelidikan secara luas terhadap keterlibatan jajaran militer Korsel dalam pemberlakuan darurat militer singkat yang diumumkan Yoon pada 3-4 Desember lalu.

Kepolisian Korea Selatan (Korsel) kembali menggeledah kompleks kantor kepresidenan pada Kamis (12/12) waktu setempat, sebagai bagian dari penyelidikan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol atas tuduhan pemberontakan terkait darurat militer singkat pekan lalu.

Ini menjadi upaya penggeledahan kedua yang dilakukan tim kepolisian Korsel setelah pada Rabu (11/12) kemarin sempat dihalangi oleh pengawal kepresidenan untuk memasuki gedung utama di kompleks kantor kepresidenan di Seoul.

Laporan kantor berita Yonhap, seperti dilansir AFP, Kamis (12/12/2024), menyebut otoritas berwenang mengerahkan tim kepolisian ke kompleks kantor kepresidenan untuk "mendapatkan dokumen-dokumen dan materi" terkait penetapan darurat militer singkat oleh Yoon pada 3-4 Desember lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Sektor pariwisata Korea Selatan, dari klinik bedah plastik hingga perusahaan tur dan jaringan hotel,  mulai waspada terhadap potensi dampak krisis politik yang berkepanjangan, karena beberapa pelancong luar negeri membatalkan perjalanan menyusul darurat militer singkat minggu lalu. 

Industri perjalanan dan pariwisata Korea Selatan, yang menghasilkan 84,7 triliun won ($59,1 miliar) pada tahun 2023, sekitar 3,8% dari PDB, telah bertahan melalui rintangan sebelumnya, termasuk pemakzulan presiden tahun 2016 dan ketegangan berkala dengan Korea Utara.

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol menegaskan tekadnya berjuang "sampai menit terakhir" setelah dirinya diselidiki atas tuduhan pemberontakan menyusul darurat militer singkat pekan lalu. Yoon menyebut kubu oposisi, yang menguasai parlemen Korsel, telah bertindak bagaikan monster.

Dia juga membela keputusannya yang mengejutkan pekan lalu saat menetapkan darurat militer dan mengerahkan tentara ke gedung parlemen.

"Saya akan berjuang bersama rakyat hingga menit terakhir," ucap Yoon saat berbicara dalam pidato terbarunya yang disiarkan televisi setempat, seperti dilansir AFP, Kamis (12/12/2024).

Kepolisian Korea Selatan (Korsel) mengatakan para personelnya dihalangi untuk menggeledah kantor Presiden Yoon Suk Yeol terkait penyelidikan terhadap penetapan darurat militer singkat pekan lalu. Para pengawal kepresidenan Korsel mencegah tim kepolisian untuk memasuki gedung utama.

Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka atas sejumlah tuduhan, termasuk pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan, terkait darurat militer singkat pada 3-4 Desember lalu. Dia juga telah dicegah untuk bepergian ke Korsel selama penyelidikan berlangsung.

Kepolisian Korsel, seperti dilansir AFP, Rabu (11/12/2024), awalnya mengatakan bahwa Tim Investigasi Khusus "telah melakukan penggeledahan" terhadap kantor kepresidenan, berbagai lembaga kepolisian dan Badan Keamanan Majelis Nasional atau parlemen Korsel.

Polisi Korea Selatan (Korsel) mengatakan pada hari Rabu (11/12) bahwa mereka telah menggeledah kantor Presiden Yoon Sook Yeol. Ini dilakukan di tengah penyelidikan atas pernyataan darurat militernya yang menggemparkan beberapa hari lalu.

"Tim Investigasi Khusus telah melakukan penggerebekan di kantor kepresidenan, Badan Kepolisian Nasional, Badan Kepolisian Metropolitan Seoul, dan Dinas Keamanan Majelis Nasional," kata unit penyelidikan dalam sebuah pesan yang dikirim ke AFP, Rabu (11/12/2024).

Yoon telah dikenai larangan bepergian sebagai bagian dari penyelidikan "pemberontakan" terhadap lingkaran dalamnya setelah pengumuman darurat militer yang singkat pada tanggal 3 Desember lalu.

Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Korea Selatan (Korsel), Kim Yong Hyun, mencoba bunuh diri di dalam tahanan. Kim ditahan atas tuduhan pemberontakan terkait penetapan darurat militer singkat pekan lalu.

Dituturkan kepala lembaga pemasyarakatan Korsel Shin Yong Hae, seperti dilaporkan kantor berita Yonhap dan dilansir AFP, Rabu (11/12/2024), bahwa Kim berusaha bunuh diri saat ditahan di fasilitas penahanan di Seoul bagian timur.

Tidak disebutkan lebih lanjut kapan upaya bunuh diri itu terjadi, namun menurut Shin, Kim gagal mengakhiri nyawanya sendiri.

Pemberlakuan status darurat militer yang amat singkat di Korea Selatan (Korsel) berbuntut panjang. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol ditetapkan sebagai tersangka hingga jenderal polisi dan mantan menteri pertahanan ditangkap atas tuduhan pemberontakan.

Dirangkum detikcom dari kantor berita Yonhap, Reuters, Associated Press dan CNN Rabu (11/12/2024), Presiden Yoon Suk Yeol sempat mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) . Dalam pidatonya, dia menuduh kubu oposisi pemerintah bersimpati dengan Korea Utara (Korut) dan melakukan aktivitas "anti-negara". Namun tuduhan itu disampaikan Yoon tanpa memberikan bukti yang kuat dan konkret. Ternyata, darurat militer ini lebih didorong oleh situasi politik internal Korsel ketimbang didorong oleh perkembangan situasi keamanan dengan Korut.

Polisi menangkap Cho Ji-Ho selaku Komisaris Jenderal Badan Kepolisian Nasional Korea Selatan, dan Kim Bong-Sik selaku Kepala Badan Kepolisian Metropolitan Seoul terkait pemberlakuan darurat militer. Sejumlah pejabat mengatakan keduanya ditangkap pagi ini waktu setempat.

Dilansir Yonhap, Rabu (11/12/2024), tim investigasi khusus yang menangani kasus tersebut mengatakan Cho Ji-ho dan Kim Bong-sik ditangkap tanpa surat perintah sekitar pukul 03 50 dini hari atas tuduhan pemberontakan.

Berdasarkan ketentuan penangkapan darurat, polisi memiliki waktu 48 jam untuk menahan dan menginterogasi tersangka.

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol dikenakan larangan bepergian sambil menunggu penyelidikan atas tuduhan pengkhianatan dan tuduhan lain terkait dengan pemberlakuan darurat militer. Yoon ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan lintas lembaga di Korsel.

Seperti dilansir Yonhap, Selasa (10/12/2024), larangan bepergian tersebut diberlakukan oleh Kementerian Kehakiman tak lama setelah Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) menyatakan telah mengajukan permintaan perintah tersebut.

Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan simultan yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan CIO atas deklarasi darurat militer yang mengejutkan pada Selasa (3/12) lalu.

Pemakzulan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol untuk sementara ini gagal. Namun ada upaya sekali lagi dilakukan oleh oposisi untuk melengserkan Yoon.

Dilansir BBC, Senin (9/12/2024), pemungutan suara di parlemen pada Sabtu (07/12) gagal memenuhi persyaratan setelah mayoritas partai penguasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), memboikotnya. Demonstran mengancam akan tetap menggelar unjuk rasa sampai Yoon turun dari kursi kekuasaannya.

Upaya memakzulkan Yoon gagal terlaksana lantaran syarat didukung oleh dua pertiga anggota parlemen, tidak terpenuhi. Dengan kata lain, dukungan minimal 200 suara dari total 300 anggota parlemen itu tak terpenuhi.

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol kini berada di bawah larangan perjalanan terutama ke luar negeri, saat penyelidikan terhadapnya atas dugaan pemberontakan terkait penetapan darurat militer, terus berlanjut.

Larangan perjalanan terhadap Yoon, seperti dilansir AFP, Senin (9/12/2024), diungkapkan oleh Komisioner Layanan Imigrasi pada Kementerian Kehakiman Korsel, Bae Sang Up, saat berbicara kepada para anggota parlemen dalam sidang terbaru.

Ketika ditanya salah satu anggota parlemen soal apakah Yoon telah dilarang untuk meninggalkan Korsel, Bae menjawab "Iya, benar."

Bisnis.com, JAKARTA - Pasar saham Korea Selatan merosot dan mata uang won melemah pada perdagangan Senin (9/12/2024) seiring dengan sikap pelaku pasar yang bersiap menghadapi periode volatilitas berkelanjutan akibat krisis politik yang semakin dalam.

Mengutip Bloomberg, indeks Kospi turun sebanyak 2,2%, dan Indeks Kosdaq berkapitalisasi kecil anjlok lebih dari 3% ke level terendah sejak Mei 2020. Sementara itu, mata uang won merosot sekitar 0,4% terhadap dolar AS, sedangkan obligasi berjangka sedikit berubah.

Jaksa Korea Selatan (Korsel) menangkap mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun. Kim ditangkap atas dugaan perannya dalam deklarasi darurat militer oleh Presiden Korsel Yoon Suk Yeol yang berujung polemik.

Dilansir Reuters, Minggu (8/12/2024), kantor berita Yonhap melaporkan tim investigasi khusus kejaksaan telah memeriksa Kim, yang secara sukarela hadir di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul sekitar pukul 01.30 dini hari ini waktu setempat.

Pemeriksaan itu dilakukan setelah tiga partai oposisi minoritas mengajukan pengaduan ke jaksa penuntut terhadap Yoon, Kim, dan komandan darurat militer Park An-su. Mereka menuduh tiga orang itu melakukan pemberontakan.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol lolos dari upaya pemakzulan yang hendak dilakukan oleh Parlemen Korea Selatan berkaitan dengan pengumuman darurat militer yang sempat membuat heboh negara tersebut. Upaya tersebut batal lantaran kuorum parlemen tidak terpenuhi.

Parlemen Korsel sebetulnya sudah sempat melakukan voting terkait upaya pemakzulan Yoon Suk Yeol. Namun, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang menaungi Yoon, memboikotnya melalui aksi walkout hampir seluruh anggota parlemen PPP.

Tayangan siaran langsung televisi setempat dari ruang sidang pleno, seperti dilansir AFP, Sabtu (7/12), menunjukkan para anggota parlemen yang hadir mulai memberikan suara mereka secara rahasia. Saat itu, tidak diketahui secara jelas apakah ada cukup suara anggota parlemen untuk meloloskan mosi pemakzulan tersebut.

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol meminta maaf kepada rakyatnya atas langkahnya menetapkan darurat militer pekan ini. Amerika Serikat (AS) dan Rusia sama-sama menyerukan warganya untuk segera meninggalkan Suriah saat konflik sipil kembali memanas.

Yoon, dalam pidato pertamanya setelah menetapkan darurat militer, meminta maaf kepada rakyat Korsel, namun tidak mengumumkan pengunduran dirinya seperti diharapkan banyak pihak.

Sementara itu, Washington dan Moskow merilis imbauan masing-masing kepada warga negara mereka yang ada di Suriah untuk segera angkat kaki dari negara itu, saat situasi kembali memanas beberapa waktu terakhir dengan pasukan oposisi bertempur melawan pasukan rezim Presiden Bashar al-Assad.

Ratusan anggota parlemen berkuasa dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang menyokong Presiden Yoon Suk Yeol telah meninggalkan ruang parlemen, jelang sidang pemungutan suara pemakzulan presiden Korea Selatan itu pada Sabtu (07/12).

Aksi boikot itu berarti meskipun pemungutan suara masih dapat dilakukan, tanpa dukungan dua pertiga suara (dari total 300 anggota parlemen) maka hasil pemungutan suara tidak cukup berarti.

Namun, jika pemungutan suara pemakzulan gagal hari ini yang kemungkinan besar terjadi pemungutan suara berikutnya dapat dilakukan pada Rabu depan (11/12).