Koruptor

"FAKIR miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara," demikianlah bunyi amanat Pasal 34 UUD 1945. Namun, kenyataan di lapangan sering kali berbicara berbeda.

Di tengah realitas sosial yang semakin memprihatinkan, jutaan fakir miskin dan anak-anak terlantar berjuang mendapatkan kehidupan layak. Pertanyaan mendasar pun muncul seberapa jauh komitmen negara memenuhi amanat konstitusi ini?

Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya penyitaan aset koruptor sebagai bagian dari pemberantasan korupsi.

Namun, ia juga menekankan pentingnya memperhatikan aspek keadilan bagi keluarga pelaku korupsi, khususnya anak dan istri yang tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kegeraman menjadi perasaan Presiden Prabowo Subianto ketika melihat kasus-kasus korupsi yang belakangan terjadi.

Dalam perbincangan dengan enam pemimpin redaksi pada Minggu (9/4/2025), ia mendukung adanya hukuman yang memberikan efek jera kepada koruptor. Termasuk wacana penyitaan aset koruptor.

Berikut jawaban Prabowo ketika ditanya soal rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset hingga hukuman mati untuk koruptor

Kami menerima banyak pertanyaan dari masyarakat dan mendapatkan perasaan yang sama soal kegeramannya terhadap koruptor yang merugikan negara. Termasuk suara-suara dukungan terhadap RUU Perampasan Aset. Bagaimana Bapak melihat hal ini?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengaku geram dengan kasus korupsi yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan.

Untuk membuat koruptor jera, ia mendukung adanya penyitaan aset koruptor oleh negara.

Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan dengan enam pemimpin redaksi di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).

"Ada soal memiskinkan (koruptor), saya berpendapat begini. Makanya, saya mau negosiasi, kembalikan uang yang kau curi. Tetapi, memang susah, ya, kan? Karena, secara sifat, manusia nggak mau mengaku. Jadi, pertama harus dikasih kesempatan. Apa kerugian negara yang dia timbulkan harus dikembalikan. Maka, aset-aset, pantas kalau negara itu menyita," ujar Prabowo, dilansir dari Kompas.id, Senin (7/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menjawab kegeraman masyarakat yang geram dengan sejumlah kasus korupsi di Indonesia belakangan ini.

Hal tersebut disampaikannya dalam perbincangannya dengan enam pemimpin redaksi di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).

"Jangankan rakyat, saya juga geram masalah korupsi. Karena, saya mengerti sumber daya kita sangat besar dan yang terjadi adalah perampokan," ujar Prabowo, dilansir dari Kompas.id, Senin (7/4/2025).

Ia pun mengungkapkan salah satu langkahnya, yakni menaikkan gaji semua hakim secara signifikan agar mereka tidak bisa disuap.