KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasa Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan Pangabean menyoroti nilai kinerja KPK yang menurun berdasarkan beberapa hasil lembaga survei.

Tumpak mengatakan, penilaian tersebut merupakan bagian dari kinerja Dewas KPK. Karenanya, ia menyampaikan permintaan maaf karena belum mampu meningkatkan integritas Pimpinan KPK.

"Oleh karena itu, mohon maaf, kalau kami belum berhasil. Mohon maaf kalau kami masih banyak kekurangan, di dalam pelaksaan tugas kami," kata Tumpak dalam Konferensi Pers Kinerja Dewas Pengawas Jilid I di Gedung C1 KPK, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Dewan Pengawas (Dewas) KPK memaparkan hasil kerjanya selama 5 tahun. Dewas juga menguraikan KPK telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap 11 tersangka selama 5 tahun ke belakang.

Perihal itu disampaikan oleh anggota Dewas KPK Harjono berdasarkan penerbitan SP3 yang dilaporkan ke pihaknya dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK. Ada dua kategori pelaporan, yakni tepat waktu dan tidak tepat waktu.

"Tepat waktu penerbitan SP3 perkara atas nama tersangka 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang tidak tepat waktu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6," kata Harjono dalam jumpa pers di gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta KPK dalam hal ini bidang penindakan untuk mempercepat proses penyelidikan dugaan kasus korupsi.

Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengatakan, berdasarkan pengalaman, penyelidikan kasus korupsi di KPK bisa memakan waktu 2 tahun. Hal ini, kata dia, dapat memakan waktu dan anggaran.

"Pengalaman selama ini menunjukkan penyelidikan itu bisa memakan waktu sampai dengan 2 tahun, bahkan lebih, Ada beberapa kasus yang penyelidikannya enggak selesai, dan tidak tuntas, ini memakan biaya, memakan anggaran, belum lagi ketidakpastian yang dialami oleh pihak yang diselidiki," kata Syamsuddin dalam Konferensi Pers Kinerja Dewas Pengawas Jilid I di Gedung C1 KPK, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Jabatan para anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK tahun 2019-2024 akan berakhir. Para anggota Dewas itu pun menyatakan kasus etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron paling sulit ditangani dan membuat pusing.

"Pimpinan KPK. Itu yang paling tersulit (perkara etik tersulit), yang terakhir ini. Seorang pimpinan KPK. Kenapa sampai sulit? Sampai kami dilaporkan, digugat di pengadilan TUN. Digugat di Mahkamah Agung," Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak H Panggabean dalam konferensi pers di gedung ACLC, Jakarta, Kamis (12/2/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa dari lima pimpinan KPK periode 2019-2024, tiga di antaranya telah dikenakan sanksi etik.

Ketiga pimpinan tersebut adalah mantan Ketua KPK Firli Bahuri dan mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang masing-masing mendapat sanksi berat, serta Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang dikenakan sanksi sedang.

"Pimpinan dari lima orang, tiga orang kena sanksi etik, dua orang sanksi berat, dan satu orang sanksi sedang. Sengaja kami tampilkan, supaya jelas bahwa keteladanan memang kita perlu sekali di KPK," ujar Anggota Dewas KPK Albertina Ho dalam konferensi pers yang berlangsung di Gedung C1 KPK, Jakarta, pada Kamis (12/12/2024).

Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyampaikan laporan kinerjanya selama 5 tahunan periode 2019-2024. Selama itu, Dewas telah memberikan 109 sanksi kepada pegawai KPK.

"Sanksi yang diberikan, jumlah semua yang mendapat sanksi ada 85 (tahun 2024)," kata anggota Dewas KPK Albertina Ho dalam konferensi pers di gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Albertina mengatakan pihaknya juga mendapat sejumlah laporan terkait pengaduan etik. Terbanyak pada 2023 dengan 65 pengaduan.

"2020, 20 (pengaduan), 2021 38 (pengaduan), dan seterusnya, paling banyak di 2023, 65 pengaduan dan Dewas menemukan sendiri 1 mengenai kasus rutan," katanya.

Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2019-2024 menyampaikan laporan kinerja selama lima tahun menjabat. Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris, menyindir pimpinan KPK periode saat ini yang kurang memiliki nyali dalam memberantas korupsi.

Syamsuddin awalnya menyinggung riwayat kasus etik yang menyeret sejumlah pimpinan KPK periode 2019-2024. Menurutnya, hal itu membuat pimpinan KPK belum bisa menjadi teladan bagi insan KPK.

"Dalam penilaian Dewas, pimpinan KPK belum dapat memberikan teladan, khususnya mengenai integritas. Ini terbukti dari tiga pimpinan KPK yang kena etik dan Anda semua sudah tahu siapa saja," kata Syamsuddin di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK)  menerima 188 laporan terkait pelanggaran etik yang melibatkan pegawai KPK selama periode 2019-2024 atau lima tahun terakhir.

Hal tersebut disampaikan Anggota Dewas KPK Albertina Ho dalam Konferensi Pers Kinerja Dewas Pengawas Jilid I di Gedung C1 KPK, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Albertina mengatakan, pengaduan etik paling banyak diterima Dewas KPK pada tahun 2023 yaitu sebanyak 65 laporan, dan 1 di antaranya merupakan kasus Rumah Tanahanan (Rutan) KPK.

Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyampaikan laporan kinerjanya selama lima tahunan periode 2019-2024. Dewas menyebut ada tiga pimpinan KPK yang diberi sanksi oleh Dewas dalam kurun periode tersebut.

"Pimpinan dari 5 orang, 3 orang kena sanksi etik, 2 orang sanksi berat, dan 1 orang sanksi sedang," kata anggota Dewas KPK Albertina Ho dalam konferensi pers di gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Albertina bersyukur anggota Dewas tidak pernah ada yang terkena sanksi. Padahal, kata dia, Dewas sering kali dilaporkan.

KPK membenarkan pemanggilan terhadap anggota DPR dari PDIP sekaligus mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Yasonna dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi besok.

"Benar ada jadwal pemanggilan besok," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Kamis (12/11/2024).

Namun, Tessa belum menjelaskan apa yang hendak didalami dari Yasonna. Dia juga belum menjelaskan apakah sudah ada konfirmasi Yasonna akan hadir atau tidak besok.

"Namun untuk perkaranya belum bisa disampaikan," ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan informasi sumber detikcom, pemeriksaan kepada Yasonna dijadwalkan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat 13 Desember. Pemanggilan itu terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dengan tersangka Harun Masiku.

Tidak jujurnya pejabat dalam mengisi Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) bikin KPK geleng-geleng kepala. Contohnya, KPK menemukan ada pihak yang mengisi harga mobil Fortuner miliknya senilai Rp 6 juta.

Hal itu disampaikan Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango dalam acara Penyerahan Sertifikat SMAP, Penganugerahan Insan Antigratifikasi, dan Seminar Nasional Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), di gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Senin (9/12). Nawawi awalnya bicara ada pihak yang tidak jujur dalam pengisian LHKPN.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengungkapkan keprihatinannya terhadap penyidikan kasus korupsi yang melibatkan mantan kader partainya, Harun Masiku, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam proses penyidikan tersebut, KPK telah beberapa kali memanggil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

"Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya enggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya, dia adalah Sekjen saya," ujar Megawati dalam acara peluncuran buku “Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis”, yang berlangsung pada Kamis (12/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada Jumat (13/12/2024). 

"Benar, ada jadwal pemanggilan besok (Jumat 13 Desember)," ungkap Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi oleh Kompas.com, Kamis (12/12/2024).

Namun demikian, Tessa belum dapat memberikan rincian spesifik mengenai kasus korupsi yang akan didalami oleh penyidik dari Yasonna Laoly.

"Namun, untuk perkaranya belum bisa disampaikan," tambahnya.

KPK memanggil mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Edi Sumantri (ES). Edi dipanggil sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara.

"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait Pengadaan Tanah di Rorotan, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta," kata jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Kamis (12/12/2024).

Pemeriksaan akan dilakukan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Selain Edi, KPK memanggil Ferry Richard Hamonangan selaku Staf Subkelompok Usaha Infrastruktur BPUBUMD Provinsi DKI Jakarta.

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango menyindir para pejabat yang asal-asalan mengisi laporan harta kekayaannya. Yang jadi pertanyaan, KPK bisa apa?

Kewajiban terkait pelaporan harta itu sudah diatur sejak 1999, tapi sayangnya tidak ada sanksi yang mengatur jelas. KPK hanya bisa memberikan rekomendasi pemberian sanksi ke institusi di mana pejabat itu berada.

Memang pejabat apa yang berkewajiban melaporkan hartanya?

Pejabat yang dimaksud adalah penyelenggara negara. Nomenklatur itu ada pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Nomenklatur yang sama juga terdapat di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang telah direvisi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua orang saksi untuk mendalami kasus korupsi kerja sama akuisisi PT Jembatan Nusantara tahun 2019-2022 pada Kamis (12/12/2024).

Dua orang tersebut yaitu Djunia Satriawan selaku Direktur Keuangan PT ASDP dan Greata Rchmadiningrum selaku Manager Aset.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis.

KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Sidang vonis 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK ditunda. Sidang ditunda karena putusan belum siap.

"Hari ini Pak Jaksa dan Penasihat Hukum maupun Terdakwa, sedianya hari ini akan dibacakan putusan ya. Namun, karena sesuatu hal, khususnya untuk musyawarah belum tercapai. Selain itu, Ibu Sri, hakim anggota, juga sedang berhalangan," kata ketua majelis hakim Maryono di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

Hakim mengatakan sidang vonis digelar pada Jumat (13/12). Hakim memerintahkan 15 terdakwa kasus ini kembali ke sel tahanan.

TERNATE, KOMPAS.com - Tim penasihat hukum mantan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara, Muhaimin Syarif mengkritik metode "cocoklogi" yang digunakan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini dikatakan ketua tim penasihat hukum Muhaimin Syarif, Febri Diansyah saat memberikan keterangan resminya, di Ternate, Rabu (11/12/2024).

Menurut mantan juru bicara KPK ini, JPU terkesan memaksakan kliennya sebagai pelaku korupsi besar dan bahkan disebut mafia.

Febri merinci sejumlah kelemahan pembuktian JPU KPK, di antaranya dari 24 pihak yang ditulis sebagai penerima suap, hanya enam orang yang diperiksa.

Kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dengan tersangka Harun Masiku masih diusut KPK. Tim penyidik KPK dikabarkan akan memanggil mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebagai saksi.

Informasi dari sumber detikcom, pemeriksaan kepada Yasonna dijadwalkan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat 13 Desember mendatang. Tim penyidik KPK juga disebut telah mengirimkan surat panggilan kepada Yasonna.

Dikonfirmasi, Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan akan mengecek terlebih dahulu kabar terkait rencana pemanggilan Yasonna di kasus Harun Masiku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengumumkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) yang diisi asal-asalan oleh sejumlah pejabat.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, saat ini tim LHKPN sedang meng-input jumlah LHKPN bermasalah tersebut untuk diumumkan di akhir masa jabatan Pimpinan KPK periode 2019-2024.

"Sekarang kami sedang masih menginput datanya dari teman-teman LHKPN," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, dikutip Rabu (11/12/2024).

Ghufron mengatakan, KPK sebelumnya hanya melihat kepatuhan pejabat dalam melaporkan LHKPN. Namun, saat ini, KPK mulai melakukan validasi data LHKPN dengan harta yang dimiliki.

Keberadaan Harun Masiku masih misterius setelah dinyatakan buron hampir lima tahun terakhir. Kasus korupsi yang melibatkan Harun menjadi pekerjaan rumah yang belum diselesaikan di KPK.

Harun Masiku mulai berstatus buron sejak 8 Januari 2020. Dia lolos saat tim KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Hampir lima tahun berselang, KPK belum mampu menangkap Harun Masiku.

Janji untuk menangkap Harun Masiku telah dilontarkan sejak pertengahan Januari 2020 atau selang beberapa hari setelah Harun lolos dari OTT. Ketua KPK saat itu, Firli Bahuri, berujar jajarannya tidak akan pernah berhenti mencari Harun.

Tersangka kasus suap Harun Masiku sudah menghilang hampir 5 tahun lamanya. Saking lamanya Harun Masiku menghilang, KPK sampai menerbitkan ulang informasi daftar pencarian orang (DPO) untuk eks caleg PDIP itu.

Harun Masiku merupakan tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Kasus yang menjerat Harun Masiku itu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 8 Januari 2020.

Saat itu, KPK menangkap Wahyu Setiawan, yang masih menjabat komisioner KPU RI. Sehari berselang, KPK mengumumkan penetapan empat orang sebagai tersangka suap terhadap Wahyu.

Tim penyidik KPK hari ini memanggil mantan Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun. Dia diperiksa terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah Pemprov Papua.

"Pemeriksaan dilakukan di Polda Papua, atas nama RR, Pj Gubernur Papua," kata jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (11/12/2024).

KPK juga memanggil dua saksi lainnya hari ini terkait kasus tersebut. Dua saksi itu ialah Lusiana Samaya selaku pejabat penatausahaan keuangan Setda Provinsi Papua dan Woro Pujiastuti sebagai bendahara pengeluaran Pemprov Papua.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun, sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, pada Rabu (11/12/2024).

"Pemeriksaan dilakukan di Polda Papua," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Rabu.

Tessa mengatakan, Ridwan diperiksa terkait kasus penyalahgunaan wewenang terkait dengan Dana Penunjang Operasional dan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Papua.

Kasus dugaan korupsi itu merupakan kasus baru yang tengah ditangani KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau mba Ita tak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, mba Ita dan 3 orang lainnya meminta penjadwalan ulang kepada penyidik.

Tiga orang lainnya yaitu Alwin Basri selaku Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Martono selaku Direktur PT Chimarder777 dan PT Sukses Rama Mandiri serta Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Semarang, dan Rachmat Utama Djangkar selaku Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami keterangan dua saksi terkait perbaikan kapal milik PT Jembatan Nusantara dalam kasus dugaan korupsi kerja sama akuisisi perusahaan tersebut yang berlangsung antara 2019 hingga 2022.

Proses pemeriksaan berlangsung pada Selasa (10/12/2024).

Kedua saksi yang diperiksa adalah Abdul Honi, Kepala Divisi Perbaikan dan Pemeliharaan PT PAL Indonesia, dan Diana Rosa, Direktur PT Industri Kapal Indonesia.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengonfirmasi bahwa semua saksi hadir dalam pemeriksaan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pencarian eks kader PDI-P Harun Masiku dilanjutkan oleh pimpinan KPK periode 2024-2029.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, KPK juga akan tetap melanjutkan proses hukum Harun Masiku yang terjerat kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024.

"Keberlanjutan prosesnya pasti dijamin bahwa kepemimpinan yang akan datang akan melanjutkan proses-proses hukum, bukan hanya Harun Masiku tetapi yang lain juga," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Rabu (11/12/2024).

KPK telah menggelar rangkaian perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan tantangan pemberantasan korupsi ke depan akan semakin kompleks.

"Kita semua menyadari, hambatan dan tantangan pemberantasan korupsi ke depan semakin kompleks, meskipun kompleks kita harus mampu mengatasinya," kata Tanak dalam sambutannya pada acara penutupan Hakordia 2024 di gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Tanak mengatakan, dengan terlibatnya seluruh stakeholder dalam perayaan Hakordia 2024, menumbuhkan rasa optimis. Terutama, katanya, harapan Indonesia yang bebas dari korupsi.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron meyakini pimpinan KPK selanjutnya akan melanjutkan mencari buron kasus korupsi dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. Sebab, kata Ghufron, pengusutan kasus Harun Masiku adalah keputusan lembaga.

"Ini adalah bukan keputusannya pimpinan periode ke-5 atau pun ke-4 atau yang sebelumnya. Sekali lagi, ini adalah keputusan lembaga KPK," kata Ghufron di gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Ghufron mengatakan proses pengusutan perkara pasti akan berlanjut pada pimpinan KPK periode selanjutnya. Termasuk, katanya, juga kasus buron legenda Harun Masiku.

KPK kembali menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO) buron kasus korupsi dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku. KPK mengungkap alasan menerbitkan kembali DPO tersebut.

"Apa lagi tadi Harun Masiku. Ya benar, sekitar mungkin seminggu yang lalu, itu adalah proses memperpanjang. Karena DPO itu ada batas waktunya," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Karena batas waktu DPO kepada Harun telah habis, KPK melakukan perpanjangan. Oleh karena itu, DPO baru tersebut diterbitkan.