Kpr

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. alias BTN (BBTN) optimistis bahwa kelanjutan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor properti akan mampu mendorong kinerja Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada 2025.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando menjelaskan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah tersebut, meskipun memandang bahwa penerapannya dapat berlaku dalam jangka waktu yang lebih panjang.

“Kendati BTN berharap agar kebijakan tersebut bisa diperpanjang hingga lima tahun sekaligus, kami tetap menilai diskon yang berlaku dari Januari hingga Juni 2025 yang telah diumumkan pemerintah sebagai langkah yang positif untuk mendukung pertumbuhan sektor properti,” katanya saat dihubungi Bisnis, Senin (16/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan era Prabowo resmi mengumumkan insentif pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi para pejuang kredit pemilikan rumah (KPR) ataupun pembeli mobil ramah lingkungan untuk periode 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa sejumlah barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat masih akan dibebaskan PPN.

"Jadi [untuk PPN rumah] Rp2 miliar ditanggung pemerintah, sisanya yang 3 miliarnya bayar," kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Perbankan perlu mengoptimalkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) guna mengantisipasi kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) pada awal periode pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo  Perry memperkirakan federal fund rate pada 2025 hanya akan mengalami penurunan dua kali dan suku bunga obligasi pemerintah AS atau yield US Treasury diperkirakan mengalami tren kenaikan. 

Utamanya, yield US Treasury tenor sampai 10 dengan 30 tahun yang dipicu oleh utang pemerintah AS.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mencatat sedikitnya terdapat 10 juta keluarga di Indonesia tidak memiliki rumah.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengakui jumlah itu cukup besar. Apalagi, berdasarkan data PT PLN (Persero), masih terdapat 26 juta rumah dengan daya listrik 450 VA yang dianggap tidak layak huni.

“Akibatnya, Indonesia menjadi negara ketiga terbesar di dunia dengan praktik BABS [Buang Air Besar Sembarangan]. Hal ini terjadi karena banyak rumah tidak memiliki sanitasi yang memadai,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa akan tetap menjalankan kebijakan makan bergizi gratis meski mendapat tekanan dari berbagai sisi. Salah satu yang dia terima adalah ancaman turunnya indeks harga saham gabungan (IHSG) jika program andalannya itu berjalan.

Prabowo mengatakan bahwa ada satu pihak yang menertawakan program makan bergizi gratis. Dari sikap sinis itu muncul sebuah ancaman.

“Saya tahu saya diancam, ‘Nanti harga indeks saham akan turun.’ Di hari-hari pertama saya meluncurkan gagasan makan bergizi sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia,” katanya saat membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/12/2024).