Laut China Selatan

Malaysia akan secara resmi mengambil alih kepemimpinan bergilir tahunan Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) pada Januari 2025. Salah satu agenda utama adalah menyusun ASEAN Community Vision 2045, yang menjadi pengganti panduan Vision 2025 yang akan berakhir pada akhir tahun depan.

Malaysia juga dihadapkan pada tantangan untuk menangani industri penipuan siber yang berkembang di beberapa wilayah ASEAN.

Sementara itu, ketegangan meningkat antara beberapa negara Asia Tenggara dengan Cina terkait sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Di sisi lain, Myanmar, masih dilanda perang saudara. Keterlibatan Cina yang semakin dalam di Myanmar membuat solusi yang dipimpin ASEAN tampak semakin tidak relevan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) meminta pernyataan bersama (joint statement) antara Indonesia dan China yang salah satunya membahas kerja sama di Laut China Selatan (LCS) dilihat secara komprehensif.

Hal ini menanggapi disorotnya salah satu poin dalam joint statement, tepatnya poin 9 yang berisi kalimat "on joint development in areas of overlapping claims".

Poin itu dianggap mengaburkan sikap Indonesia dalam konflik Laut China Selatan dengan China yang mengeklaim sepihak sembilan garis putus-putus (nine dash line), sekaligus menegasi hukum internasional Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) 1982.

Konfrontasi terbaru antara kapal-kapal Filipina dan Cina di perairan yang disengketakan di Laut Cina Selatan terjadi hari Rabu (4/12), dengan kedua belah pihak saling menyalahkan setelah Manila mengklaim, kapal patroli Cina menembakkan meriam air dan "menyenggol" kapal penjaga pantai Filipina.

Cina sebaliknya mengklaim, kapal-kapal penjaga pantai Filipina berusaha "memasuki perairan teritorial Cina di sekitar Pulau Huangyan," nama Cina untuk gugus karang Scarborough Shoal, sekitar 220 kilometer (sekitar 130 mil laut) di lepas pantai pulau Luzon, Filipina.