Legislatif

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 16.867 dari total 416.723 penyelenggara negara belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Padahal, batas pelaporan LHKPN 2024 akan berakhir pada 11 April 2025.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyelenggara negara wajib lapor LHKPN terdiri dari bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, dan BUMN/BUMD.

Dari eksekutif, sebanyak 12.423 dari total 333.027 wajib lapor yang belum menyampaikan laporan harta kekayaannya.

Kemudian, legislatif sebanyak 3.456 orang dari total 20.877 wajib lapor yang belum melaporkan LHKPN.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dengan demikian, pembangunan kawasan tersebut segera dimulai.

Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan bertolak ke IKN dalam waktu dekat untuk menyaksikan presentasi final desain kawasan legislatif dan yudikatif di IKN.

“Beliau menyampaikan juga ke saya waktu salaman, mengatakan bahwa ‘Saya [Prabowo] nanti akan ke IKN setelah Lebaran ya’. Terus yang desain legislatif dan yudikatif, beliau menyampaikan sudah cukup bagus, nanti tinggal presentasi lagi kepada beliau,” jelas Diana saat ditemui di Kantornya, Selasa (8/4/2025).