Lestari Moerdijat

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan kondisi darurat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak harus segera diatasi. Ia melanjutkan perlu langkah nyata yang mampu menjawab berbagai tantangan.

"Bila kondisi kekerasan yang terjadi dinyatakan darurat, sudah seharusnya pemerintah mengambil langkah segera untuk mengatasinya. Tentu saja dengan langkah nyata dan terukur, serta melibatkan semua pihak," kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/12/2024).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, Senin (16/12) mengungkapkan, lebih dari tiga hingga empat persen perempuan dan anak di Indonesia menjadi korban kekerasan seksual.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan keterbukaan korban dan keluarga korban tindak kekerasan harus segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini demi tumbuhnya sikap anti kekerasan pada setiap anak bangsa.

"Saya berharap dugaan kasus perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan dapat diusut hingga tuntas agar tumbuh kesadaran semua pihak untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan di lingkungan pendidikan," kata Lestari dalam keterangan tertulis, Jumat (13/12/2024).

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menghadiri gelaran Synergy Fest dalam rangkaian peringatan Hari Disabilitas Internasional dengan tema Collaboration for Creating Inclusive Environment, di Sarinah Thamrin Plaza Jakarta, hari ini.

Adapun Synergy Fest merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas antara lain melalui berbagai kegiatan UMKM dan diskusi yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas para penyandang disabilitas.

Dalam sambutannya, Lestari mengatakan inklusivitas harus mampu diwujudkan secara konsisten dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam pengambilan kebijakan pada proses pembangunan.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan kegiatan sosial membutuhkan kepastian hukum. Hal itu untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, keberlangsungan kegiatan, perlindungan hukum dan manfaat yang lebih luas.

"Budaya gotong-royong dan musyawarah menjadi fondasi kepedulian terhadap sesama dan merupakan bagian integral dalam kehidupan masyarakat Indonesia," kata Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam keterangannya, Kamis (12/12/2024).

Hal ini ia sampaikan dalam sambutannya pada diskusi daring bertema Mewadahi Kedermawanan Sosial (Filantropi) dalam Bingkai Hukum, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (11/12) kemarin.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan perubahan sistem mengajar bagi guru diharapkan mampu meningkatkan efektivitas belajar bagi peserta didik dan pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Hal itu juga berpotensi untuk meningkatkan kualitas SDM di masa mendatang.

"Saya berharap sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah di sektor pendidikan mampu meningkatkan kualitas pengajaran dan melahirkan anak bangsa yang berdaya saing di masa depan," kata Lestari Moerdijat pada keterangan, Selasa (10/12/2024).

Melalui keterangan melalui YouTube Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Senin (9/12), mengubah sistem 24 jam mengajar seminggu bagi guru. Diharapkan dengan sistem yang baru, para guru bisa menuntaskan tugas utamanya yakni mengajar.

Nilai-nilai yang mendukung gerakan antikorupsi harus konsisten ditingkatkan pemahaman dan pengamalannya di berbagai bidang untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik di masa depan. Menurut Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) semangat dan sikap antikorupsi sangat dibutuhkan bangsa ini dalam upaya mengakselerasi proses pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

"Kejujuran, kesederhanaan, disiplin, dan bertanggung jawab merupakan nilai-nilai yang harus ditumbuhkan untuk membentuk sikap antikorupsi setiap anak bangsa di berbagai bidang kehidupan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangannya, Senin (9/12/2024).

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menekankan manajemen konflik berbasis sekolah harus mampu diwujudkan sebagai bagian upaya menekan angka kasus kekerasan yang terjadi di institusi pendidikan dan mewujudkan lingkungan belajar yang aman bagi generasi penerus bangsa.

Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara di gelaran Youth Dialogue Studio Inspiring Real-World Applications of Change through Theory U yang diselenggarakan United in Diversity (UID) secara daring, Sabtu (7/12).

"Perlu ada upaya yang segera untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pendidikan agar mampu mengelola dan menangani konflik yang terjadi di sekolah," papar Lestari dalam keteranganmua, Minggu (8/12/2024) .

Pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus harus diwujudkan melalui langkah terukur dan inklusif. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menekankan pentingnya dukungan semua pihak dalam mengakselerasi upaya ini demi menciptakan generasi bangsa yang tangguh.

"Upaya pemerintah untuk menghimpun data profil belajar para peserta didik untuk memetakan kebutuhan para pelajar sebagai dasar pemenuhan hak para pelajar yang berkebutuhan khusus, harus mendapatkan dukungan semua pihak," kata Lestari dalam keterangan tertulis, Jumat (6/12/2024).