Listrik

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi mengumumkan belasan insentif fiskal sebagai kompensasi kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Terdapat insentif bagi rumah tangga, pekerja, hingga barang mewah seperti mobil listrik dan rumah miliaran rupiah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku kebijakan insentif fiskal tersebut dikeluarkan agar kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% tidak memberi dampak negatif ke masyarakat.

"Paket ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha—utamanya UMKM dan padat karya, menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok, dan ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Seorang buruh harian lepas, Azis (39), kini merasakan perbedaan besar dalam kehidupannya sehari-hari. Warga Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbang Paru, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan ini menjadi salah satu penerima manfaat Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diinisiasi untuk membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan akses listrik mandiri.

Azis tinggal bersama istri dan dua anaknya di sebuah rumah sederhana yang berlantai dan berdinding kayu. Selama lima tahun terakhir, keluarganya harus bergantung pada sambungan listrik dari rumah mertuanya untuk kebutuhan sehari-hari. Ketergantungan ini sering kali menimbulkan kendala, terutama ketika daya listrik tidak mencukupi.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah bakal memberi diskon tarif listrik sebesar 50% selama Januari-Februari 2025. Hal ini seiring dengan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai awal tahun depan.Adapun, diskon listrik 50% itu berlaku untuk pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 2.200 volt ampere (VA).

Sejalan dengan azas keadilan dan gotong royong, atas barang dan jasa mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu yang sebelumnya tidak dikenakan PPN seperti bahan makanan premium (antara lain beras, buah-buahan, ikan dan daging premium), pelayanan kesehatan medis premium, jasa pendidikan premium, dan listrik pelanggan rumah tangga sebesar 3.500 VA-6.600 VA, dalam paket kebijakan ekonomi ini akan dikenakan PPN 12%.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemberian diskon tarif listrik merupakan salah satu insentif pemerintah. Ini dilakukan demi menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi kelas menengah ke bawah."Untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan daya listrik terpasang, di bawah atau sampai dengan 2.200 volt ampere, diberikan biaya diskon sebanyak 50% untuk 2 bulan," kata Airlangga, Senin (16/12/2024).Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai pemberian diskon tarif listrik merupakan langkah pemerintah menjaga kelas menengah yang berpotensi terdampak kenaikan tarif PPN 12% pada tahun depan. Apalagi, tarif listrik merupakan salah satu proporsi konsumsi rumah tangga terbesar."Pembayaran listrik itu menjadi komponen kedua terbesar setelah pembayaran sewa rumah dalam rata-rata pengeluaran untuk kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga, dengan angka proporsi mencapai 11% pada Maret 2024," kata Yusuf kepada Bisnis.Di satu sisi, masyarakat calon penerima diskon itu pun sangat besar. Berdasarkan data PT PLN (Persero), diskon itu akan menyasar 81,4 juta pelanggan PLN. Perinciannya, pelanggan dengan daya 450 VA mencapai 24,6 juta, 900 VA 38 juta, 1.300 VA 14,1 juta, dan 2.200 VA 4,6 juta.Namun, Yusuf mengatakan, masih ada beberapa hal yang perlu dikritisi dari kebijakan tersebut. Ini khususnya terkait dampak diskon tarif listrik dalam memberikan manfaat terhadap perekonomian masyarakat secara umum.Salah satu isu yang disoroti Yusuf adalah terkait durasi pemberian diskon yang cuma 2 bulan. Padahal potensi dampak dari PPN ini akan terjadi sepanjang 2025.Dia pun mencontohkan, saat pandemi Covid-19 menghantam Indonesia beberapa tahun lalu, pemerintah memberikan diskon tarif listrik selama 9 bulan."Ini akan menjadi diskusi tersendiri. Namun, kalau kita belajar dari pemberian diskon yang relatif mirip pada episode pandemi Covid di 2021 dan 2022 kemarin pemerintah memberikan diskon tarif listrik selama 9 bulan dan ini relatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi," tutur Yusuf.Oleh karena itu, Yusuf pun mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan durasi pemberian diskon tarif listrik tersebut."Saya kira ini yang kemudian perlu dimasukkan ke dalam faktor konsiderasi ketika pemerintah menetapkan durasi pemberian diskon tarif listrik," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah bakal mengenakan tarif PPN 12% terhadap pelanggan listrik golongan rumah tangga dengan daya 3.500-6.600 volt ampere (VA). 

Sebelumnya, listrik pelanggan rumah tangga sebesar 3.500 VA-6.600 VA masuk dalam golongan barang dan jasa mewah yang bebas pajak pertambahan nilai (PPN).

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan saat ini, 99,5% pelanggan listrik mendapat fasilitas bebas PPN.Dia menjelaskan, total jumlah pelanggan PLN di Indonesia mencapai 84 juta. Sementara itu, pelanggan yang dibebankan tarif PPN 12%  jumlahnya hanya mencapai 400.000.Darmawan mengungkapkan, sebanyak 400.000 pelanggan tersebut merupakan pelanggan dengan daya di atas 6.600 volt ampere (VA). Adapun, jumlah pelanggan terkaya itu hanya mencapai 0,5% dari total pelanggan PLN."Maka yang bebas PPN dari tarif listriknya adalah 99,5%," kata Darmawan dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan, Senin (16/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksi konsumsi listrik turun 13% selama Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM Jisman Hutajulu mengatakan penurunan konsumsi itu dinilai natural.

"Secara naturalnya, alaminya, saat nataru itu biasanya turun sekitar 13%, 13% diperkirakan akan turun," kata Jisman melalui keterangan resmi dikutip Minggu (15/12/2024).

Dia pun memastikan ketersediaan pasokan listrik untuk Nataru tahun ini aman. Hal tersebut dinyatakan Jisman usai mendapat laporan dari PT PLN (Persero) saat mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Balikpapan Kalimantan Timur, Sabtu (14/12).

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah sunyinya malam di Desa Buluh Tumbang, Kecamatan Tanjung Pandan, Samsina (57) kini merasakan kehangatan berbeda.

Setelah bertahun-tahun hidup dalam gelap, dia akhirnya dapat menikmati terang lampu di rumahnya, berkat Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari pemerintah.

Tinggal seorang diri setelah berpisah dengan suaminya, Samsina mengenang getir masa lalu. "Dulu, kalau malam hanya ada cahaya kecil dari botol bekas minuman energi, diisi minyak dan sumbu. Itu pun redup, kadang asapnya membuat sesak," ungkapnya sambil tersenyum tipis.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 39/PUU-XXI/2023 terkait penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan usaha penyediaan tenaga listrik.Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P Hutajulu menyampaikan bahwa sebagai tindak lanjut putusan MK, Kementerian ESDM bersama kementerian/lembaga terkait akan melibatkan pakar hukum untuk memberikan tafsir hukum atas putusan dimaksud.Menurutnya, hal ini sebagai pertimbangan pemerintah untuk memastikan langkah kebijakan yang tepat dalam penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum agar sejalan dengan putusan MK.Kementerian ESDM, kata Jisman, mengapresiasi setiap masukan, opini, atau pandangan yang disampaikan oleh masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha terkait implikasi atas putusan MK tersebut."Namun demikian, kami mengimbau agar seluruh pihak tetap menunggu arah kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah," ucap Jisman melalui keterangan resmi dikutip Selasa (10/12/2024).Sebelumnya, sejumlah serikat pekerja dan perorangan mengajukan permohonan uji materiil atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang berkaitan dengan ketenagalistrikan.Dari lima substansi yang diuji, MK menolak tiga permohonan dan mengabulkan dua di antaranya dengan beberapa catatan penting.Pertama, MK menegaskan bahwa dalam penyusunan dan penetapan RUKN diperlukan pertimbangan dari DPR RI. Sebagai tindak lanjut, Jisman mengatakan, pemerintah akan menyampaikan permohonan pertimbangan DPR atas draf RUKN mengacu pada Kebijakan Energi Nasional.Kedua, MK memutuskan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik, yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan, harus dilakukan secara terintegrasi. Terkait hal ini, Jisman mengatakan, pemerintah akan berhati-hati dalam memberikan tafsir hukum atas putusan tersebut. Hal itu mengingat putusan ini berdampak terhadap tata kelola bisnis penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan pengembangan ekonomi dengan prioritas industri hilirisasi yang memberikan nilai tambah sumber daya alam.Jisman menambahkan bahwa Kementerian ESDM juga akan mengevaluasi seluruh peraturan terkait ketenagalistrikan untuk menjamin pemenuhan tenaga listrik, yang merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tetap dikuasai oleh negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana melakukan belanja subsidi energi, yakni untuk BBM, LPG, dan listrik pada 2025 senilai Rp203,41 triliun atau naik 7,56% dari pagu 2024.

Anggaran belanja tersebut tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201/2024 tentang Rincian Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2025 alias APBN 2025.

Kenaikan sekitar Rp14,3 triliun tersebut utamanya terhadap subsidi listrik yang naik dari Rp75,83 triliun dalam pagu 2024 menjadi Rp89,75 triliun untuk tahun depan. Kemudian subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) tercatat mencapai Rp26,66 triliun. Angka tersebut naik dari pagu 2024 yang senilai Rp25,82 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo memproyeksi beban puncak kelistrikan pada momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 mencapai 39 gigawatt (GW).Oleh karena itu, PLN pun menyiapkan ketersediaan listrik hingga 53 GW pada Nataru tahun ini."Kami melakukan assessment berapa beban puncaknya dan beban puncak untuk Natal Tahun Baru ini 39 gigawatt. Kami mempersiapkan daya mampu pasok sebesar 53 gigawatt," kata Darmawan dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Senin (9/12/2024).Artinya, kata Darmawan, jika dibandingkan dengan proyeksi beban puncak kelistrikan yang ada, terdapat sekitar 14 GW cadangan daya listrik (reserves margin). Ini untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik selama Nataru 2024/2025.Darmawan pun mengatakan, semua pembangkit saat ini dalam kondisi andal. Selain itu, PLN sudah memeriksa seluruh fasilitas transmisi dan distribusi dari gardu induk.Lebih lanjut, PLN pun mengantisipasi keadaan listrik di tengah cuaca ekstrem saat ini. Menurut Darmawan, PLN melakukan digitalisasi setiap peralatan kelistrikan untuk memungkinkan pertolongan pertama jika ada bencana alam yang terjadi selama Nataru."Nah, tentu saja pertama kami melakukan monitoring kondisi cuaca seperti apa. Baik itu kondisi hujan, kondisi kecepatan angin dan juga kemungkinan adanya bencana alam. Untuk itu, kami melakukan antisipasi pertama adalah terhadap peralatan kami," jelas Darmawan.Tak hanya itu, PLN juga mengerahkan 81.000 personel satuan tugas (Satgas) khusus untuk menyambut momentum Nataru.Tak berhenti sampai di situ, PLN pun sudah menyiapkan hingga 1.900 posko Nataru. Menurut Darmawan, posko ini akan membantu melayani masyarakat perihal kelistrikan selama Nataru 2024/2025."Kemudian dalam hal ini kami siapkan special task force 81 ribu personel, ada posko 1.900-an posko, kami kerahkan genset UPS [uninterruptible power supply], mobil dan motor mobilisasi sudah kami siapkan," kata Darmawan. 

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara Grup Sinarmas PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS) memproyeksikan harga batu bara masih akan stabil pada tahun 2025.

Direktur Golden Energy Mines Suhendra menjelaskan dengan jumlah cadangan relatif melimpah, batu bara masih menjadi salah satu penopang untuk sumber energi di Indonesia, baik untuk ketenagalistrikan maupun untuk industri lainnya.

"Meskipun semakin gencar tuntutan transisi dari fosil ke energi terbarukan, permintaan batu bara, baik domestik maupun ekspor, diperkirakan masih cukup tinggi pada tahun 2025," kata Suhendra, Kamis (5/12/2024).