Lng

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait wacana pemerintah mengimpor gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dari Amerika Serikat (AS).Adapun, rencana tersebut sebelumnya diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai negosiasi tarif baru AS.Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menuturkan pihaknya masih sepakat dengan SKK Migas yang menyebut hingga saat ini belum ada rencana impor LNG untuk kebutuhan domestik dari Negeri Paman Sam.Pasalnya, Indonesia masih mampu memproduksi LNG di dalam negeri. Bahkan, Indonesia masih bisa melakukan ekspor. Selain itu, Dadan juga menghormati kontrak-kontrak dagang dengan negara lain."Kan teman-teman juga tahu kalau LNG itu sebagian di ekspor. Dan itu perjanjiannya kan sudah terjadi pada saat sebelumnya, bukan sekarang gitu. Nah sekarang konsumsi kita naik," jelas Dadan di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).Dia juga menuturkan bahwa selama tiga bulan belakangan RI berhasil memenuhi permintaan LNG untuk kebutuhan domestik dari produksi di Tanah Air.Kendati demikian, dia tetap menghormati jika kelak pemerintah membuat perjanjian baru dengan AS. Namun, menurut Dadan perjanjian impor dengan AS itu adalah untuk liquefied petroleum gas (LPG)."Kita sedang menjajaki dan nanti juga ada perjanjian pemerintah juga dengan Amerika, ada perjanjian kontrak antara badan usaha untuk yang LPG-nya," kata Dadan.Sebelumnya, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan pemerintah melakukan penyesuaian alokasi ekspor gas ke Singapura demi memenuhi kebutuhan dalam negeri.Dia menyebut, pemerintah akan mengurangi alokasi ekspor gas dari Sumatra dan mengalihkannya ke pasar domestik untuk Juni 2025. Sementara itu, pemenuhan permintaan gas Singapura akan dioptimalkan dari pasokan gas Natuna."Sementara ini, kita masih upayakan pemenuhan LNG itu dari dalam negeri. Kita akan memaksimalkan [realokasi] ekspor gas pipa dari Natuna, yang dari Sumatra kita kurangi [ekspor] yang ke Singapura untuk kebutuhan dalam negeri," kata Djoko di Jakarta, Rabu (9/4/2025). Djoko mengatakan, alokasi ekspor dari Sumatra yang akan dikurangi itu sekitar 30 million standard cubic feet per day (MMscfd). "Untuk sementara targetnya 30 MMscfd, tiga kargo lah," tuturnya. Untuk periode April-Mei 2025, Djoko mengungkapkan, pemerintah juga telah merelokasi lima kargo gas alam cair (LNG) jatah ekspor dari Kilang Tangguh, Bontang, dan Donggi Senoro untuk memenuhi kebutuhan konsumen utama dalam negeri, PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN dan PT PLN (Persero). Keduanya bahkan, mau tidak mau harus membelinya dengan harga lebih mahal."Memang harganya agak tinggi ya 17,4% dari ICP. Mau tidak mau, soalnya kita mengalihkan dari ekspor ke dalam negeri," kata Djoko.

Bisnis.com, JAKARTA - Taiwan berencana menambah pembelian gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dari Amerika Serikat (AS) senilai US$200 miliar atau setara Rp3.366,8 triliun (asumsi kurs Rp16.834 per US$) untuk 1 dekade ke depan.Hal ini dilakukan sebagai respons penerapan tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32% dari Presiden AS Donald Trump kepada Taiwan.Rencana pembelian LNG itu bertujuan untuk mempersempit defisit dagang AS dari Taiwan. Dengan begitu, Trump diharapkan bisa lebih melunak terkait kebijakan tarif resiprokal.Dilansir dari Reuters, Kamis (10/4/2025), Presiden Taiwan Lai Ching-te mengatakan bahwa Taipei tidak akan membalas tarif AS. Dia pun ingin meningkatkan impor dan investasi dari AS.Adapun, pembelian LNG AS hingga US$200 miliar itu rencananya akan dieksekusi oleh pemerintah Taiwan dan perusahaan-perusahaan milik negara. Dengan kata lain, impor LNG senilai US$200 miliar tak termasuk pembelian oleh perusahaan swasta.Selain itu, rencana pembelian LNG itu meningkatkan porsi impor AS ke Taiwan dari sebelumnya 10% menjadi 30%. Selama ini, sebagian besar LNG Taiwan berasal dari Australia dan Qatar.Menteri Luar Negeri Taiwan Lin Chia-lung mengatakan, kini ada ruang bernapas untuk melakukan pembicaraan yang lebih terperinci dan mendalam dengan AS."Kami berharap dapat memanfaatkan pasar AS yang besar, modal teknologi dan bakat mereka yang luar biasa, untuk membentuk koalisi Taiwan-AS, pendekatan armada gabungan," katanya.Lin mengeklaim pihaknya telah mengirim proposal kerja sama perdagangan kepada AS. Dia juga menyebut proposal itu sudah diterima pihak AS.Di sisi lain, pemerintah Taiwan juga akan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pembicaraan langsung dan efektif dengan Negeri Paman Sam.

Bisnis.com, JAKARTA — Percepatan pengembangan proyek LNG Abadi Blok Masela terus dikejar seiring meningkatnya kebutuhan gas dalam negeri. Pemerintah mendesak operator, Inpex Masela Ltd., untuk mempercepat produksi proyek migas raksasa di Laut Arafura itu sebelum 2030.

Proyek Lapangan Abadi Masela belum juga berproduksi sejak Inpex memperoleh hak pengelolaan pada November 1998 atau sekitar 26 tahun lalu. Proyek ini sempat tersendat beberapa kali karena sejumlah permasalahan, mulai dari perubahan rencana pembangunan kilang LNG di lepas pantai menjadi di darat hingga hengkangnya Shell dari proyek tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia melakukan penyesuaian alokasi ekspor gas ke Singapura untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan, pemerintah akan mengurangi alokasi ekspor gas dari Sumatra dan mengalihkannya ke pasar domestik untuk Juni 2025.

Sementara itu, pemenuhan permintaan gas Singapura akan dioptimalkan dari pasokan gas Natuna.

"Sementara ini, kita masih upayakan pemenuhan LNG itu dari dalam negeri. Kita akan memaksimalkan [realokasi] ekspor gas pipa dari Natuna, yang dari Sumatra kita kurangi [ekspor] yang ke Singapura untuk kebutuhan dalam negeri," kata Djoko di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Negara-negara Asia dari Korea Selatan hingga Indonesia bergegas mendaftar untuk membeli gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dari AS.

Langkah itu diharapkan dapat mengurangi surplus perdagangan dengan Negeri Paman Sam dan mengamankan sedikit keringanan dari tarif "timbal balik" Presiden Donald Trump yang luas.

Melansir Bloomberg pada Rabu (9/4/2025) Presiden Indonesia Prabowo Subianto, berjanji untuk membeli lebih banyak barang dari Amerika. Dia mengatakan, pembelian yang ditingkatkan itu akan mencakup LNG.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mulai menghitung kebutuhan impor liquefied petroleum gas (LPG) dan minyak dari Amerika Serikat (AS).Hal ini seiring dengan langkah pemerintah untuk meningkatkan impor minyak dan gas bumi (migas) dari Negeri Paman Sam sebagai upaya negosiasi tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32% yang diterapkan Presiden AS Donald Trump kepada RI.Pembelian minyak dan LPG pun diharapkan bisa meningkatkan impor dan investasi dari AS ke Indonesia. Dengan begitu, defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia dapat berkurang sehingga diharapkan kebijakan Trump bisa melunak.Bahlil menjelaskan, impor minyak dan LPG selama ini datang dari Singapura, Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika Latin. Demi meningkatkan impor dari AS, pembelian LPG dan minyak dari negara-negara tadi pun bakal dikurangi.Hingga saat ini, Bahlil mengatakan, pemerintah masih menghitung berapa banyak impor LPG dan minyak yang bisa diambil dari AS."Dalam exercise, kami lagi menghitung," ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (9/4/2025).Dia pun memastikan pihaknya juga menghitung tingkat keekonomian impor dari AS. Pasalnya, impor dari AS kemungkinan membutuhkan biaya lebih besar.Menurut Bahlil, hal ini terjadi karena biaya transportasi dari AS lebih tinggi dibandingkan Timur Tengah."Harga LPG dari Amerika sama dengan dari Middle East. Jadi, saya pikir semua ada cara untuk kita menghitung dalam bisnis kan yang penting adalah produk yang diterima di negara kita adalah dengan harga yang kompetitif," tutur Bahlil.Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto memastikan untuk memilih pendekatan negosiasi dibanding dengan tindakan pembalasan untuk menghadapi kebijakan tarif baru AS.Oleh karena itu, pemerintah akan meningkatkan impor minyak, LPG, dan liquefied natural gas (LNG) dari Negeri Paman Sam."Dengan pembicaraan dengan menteri ESDM, juga kita arahan presiden kita bisa membeli LPG dan LNG dari AS," kata Airlangga dalam acara Sarasehan Ekonomi 2025 di Jakarta, Selasa (8/3/2025).Namun, Airlangga menggarisbawahi bahwa peningkatan impor LPG dan LNG dari AS, tak berarti menambah volume impor gas RI  secara keseluruhan. Dia menjelaskan, pemerintah hanya melakukan realokasi impor gas tersebut. Artinya, akan ada pengurangan jumlah impor LPG dan LNG dari negara di luar AS."Ini tidak menambah [impor], tapi realokasi pembelian, jadi tak mengganggu APBN," jelas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah bakal meningkatkan impor liquefied petroleum gas (LPG) dan liquefied natural gas (LNG) dari Amerika Serikat (AS).

Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai respons penerapan tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32% dari Presiden AS Donald Trump kepada RI.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, Presiden Prabowo memastikan untuk memilih pendekatan negosiasi dibanding dengan tindakan pembalasan untuk menghadapi kebijakan tarif terbaru AS.