Lpg

Bisnis.com, JAKARTA - Plt Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menyebut, penyaluran liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) yang melebihi alokasi APBN 2024 relatif terkendali.Dadan menjelaskan, kuota LPG 3 kg pada APBN 2024 adalah sebesar 8,03 juta ton. Sementara saat ini, penyaluran LPG bersubsidi itu telah mencapai 103% dari kuota tersebut.Dengan kata lain, terdapat kelebihan penyaluran sebesar 3% dari kuota yang telah ditentukan. Namun, Dadan menilai kelebihan kuota tahun ini masih lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah mengirim proposal pembangunan pabrik liquefied petroleum gas (LPG) kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).Hal itu dia sampaikan di hadapan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani dalam acara Rakornas Hilirisasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).Menurut Bahlil, dukungan investasi dibutuhkan guna merealisasikan pabrik LPG tersebut. Dia pun mengingatkan bahwa konsumsi LPG Indonesia mencapai 8 juta ton per tahun.Sementara itu, produksi hanya mencapai sekitar 1,6 juta ton. Artinya, RI harus mengimpor LPG sekitar 6,4 juta ton per tahun. Oleh karena itu, pemerintah harus merogoh kocek dari APBN sebesar Rp87 triliun per tahun."Subsidi kita LPG satu tahun Rp87 triliun. Jadi saya pikir kalau begini terus kapan kita bisa berdaulat secara energi? Maka kami mengirim proposal kepada Kementerian Investasi, kita bagaimana caranya membangun [pabrik] LPG," kata Bahlil.Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu mengatakan, pabrik LPG itu akan dibuat dengan campuran Propane (C3) dan Butane (C4). Apalagi, Indonesia memiliki potensi cadangan LPG yang diolah melalui campuran C3 dan C4 di dalam negeri sebesar 1,8 juta ton."LPG yang gasnya itu ada C3-C4 itu juga butuh investasi," kata Bahlil.Wacana pembangunan pabrik LPG baru pertama kali diucapkan Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (13/11/2024). Menurut Bahlil, pembangunan pabrik LPG menjadi penting demi mengurangi jumlah impor. Bahlil mengungkapkan target realisasi investasi pembangunan pabrik LPG pada Januari 2025. Menurutnya, pabrik yang bakal dibangun itu berkapasitas 2 juta ton.Dia menyebut selama November hingga Desember 2024 ini, pihaknya juga bakal mematangkan rencana pembangunan pabrik LPG baru tersebut. "Baru mulai rencana [pembangunan]-nya untuk dilakukan investasi [oleh] siapa, kapan, itu mulai Januari," jelas Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (14/11/2024). Dia mengatakan, investasi pembangunan pabrik itu akan dilakukan secara terbuka. Artinya, pembangunan pabrik tak akan bergantung kepada PT Pertamina (Persero), selaku BUMN di sektor migas. "Kami akan buat terbuka. Supaya ada kompetitif. Harus kami buat terbuka," ucap Bahlil. 

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten kongsi Garibaldi ‘Boy’ Thohir & TP Rachmat PT Essa Industries Indonesia Tbk. (ESSA) memproyeksikan pendapatan perseroan sampai akhir 2024 bisa menyentuh di level US$300 juta sampai dengan US$310 juta.

Direktur & CFO ESSA Prakash Chand Bumb mengatakan pertumbuhan pendapatan itu ditopang oleh pasar amonia dan LPG yang stabil pada akhir tahun ini.

“Ekspektasi pendapatan tahun 2024 adalah sekitar US$300 juta sampai dengan US$310 juta,” kata Prakash saat public expose daring, Rabu (11/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina International Shipping (PIS) mengangkut lebih dari 161 miliar liter BBM dan LPG dengan lebih dari 20.000 perjalanan laut sepanjang 2024.CEO PIS Yoki Firnandi mengatakan, pihaknya berupaya terus menjaga pasokan energi supaya bisa tersalurkan ke berbagai penjuru Indonesia. Dengan begitu, roda ekonomi bisa bergerak dengan lancar. "Fokus ini juga selaras dengan akselerasi pencapaian visi Asta Cita, utamanya terkait swasembada energi. Saat ini, kami mengelola lebih dari 700 kapal yang beroperasi 24 jam setiap hari, memastikan kelancaran distribusi energi," kata Yoki melalui keterangan resmi, Selasa (10/12/2024).Dia memerinci, dari 700 armada kapal tersebut, sebanyak 300 di antaranya adalah tanker pengangkut energi dan petrokimia, di mana 102 unit merupakan kapal milik. Sementara itu, 400 unit merupakan kapal pendukung dari PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) yang memiliki peran strategis dalam pelayanan jasa marine di ratusan terminal Pertamina.Selain itu, PIS juga memperkuat rantai distribusi energi nasional melalui enam terminal energi yang tersebar di penjuru RI di bawah PT Pertamina Energy Terminal (PET). Adapun, terminal tersebut mampu menampung 922.000 kiloliter BBM dan 284.500 metrik ton LPG. Salah satu terminal tersebut adalah LPG Terminal Tanjung Sekong di Banten yang menopang sekitar 40% kebutuhan LPG nasional. Yoki mengatakan, terminal ini juga dilengkapi teknologi canggih seperti Terminal Automation System dan Digital Integrated Operation System (DIOS) untuk meningkatkan efisiensi operasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengidentifikasi pemberian subsidi berupa Liquefied Petroleum Gas atau LPG 3 kilogram (kg) sebesar Rp50 triliun tidak tepat sasaran.

Hal itu diungkap oleh Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango pada Perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024, Senin (9/12/2024). Untuk diketahui, KPK merupakan bagian dari Stranas PK yang dibentuk dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.54/2018. KPK pun merupakan bagian dari Stranas PK.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana melakukan belanja subsidi energi, yakni untuk BBM, LPG, dan listrik pada 2025 senilai Rp203,41 triliun atau naik 7,56% dari pagu 2024.

Anggaran belanja tersebut tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201/2024 tentang Rincian Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2025 alias APBN 2025.

Kenaikan sekitar Rp14,3 triliun tersebut utamanya terhadap subsidi listrik yang naik dari Rp75,83 triliun dalam pagu 2024 menjadi Rp89,75 triliun untuk tahun depan. Kemudian subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) tercatat mencapai Rp26,66 triliun. Angka tersebut naik dari pagu 2024 yang senilai Rp25,82 triliun.