Mafia BBM

KOMPAS.com - Kasus pemberhentian tidak dengan hormat anggota polisi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rudy Soik memasuki babak baru. Komisi III DPR memanggil Rudy dan jajaran Polda NTT melalui rapat dengar pada Senin (28/10). Kasus ini harus dijadikan momentum memberantas praktik mafia BBM bersubsidi, kata pengamat ekonomi energi.

Dalam kesimpulannya, komisi yang membidangi hukum ini mendorong evaluasi terhadap pemecatan Rudy Soik sekaligus meminta Kapolda NTT, Daniel Tahi Monang (DTM) Silitonga mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan meninjau ulang pemecatan tidak hormat terhadap anggota Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) Ipda Rudy Soik, yang dipecat setelah mengusut kasus mafia bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut.

Tindakan ini merespons permintaan Komisi III DPR RI.

“Terkait dengan kasus di NTT, kemarin sudah dijelaskan sangat lengkap oleh Kapolda (Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga). Tentu saja, Kapolda melaksanakan arahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan pada Senin (29/10/2024).

KOMPAS.com - Berita tentang pemecatan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Rudy Soik menjadi sorotan pembaca Kompas.com hari kemarin, Selasa (29/10/2024). 

Ipda Tudy membantah pernyataan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) Inspektur Jenderal Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga dan anggota DPR RI Mangihut Sinaga. 

Bantahan ini disampaikan Rudy dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Komisi III DPR RI, di Jakarta, pada Senin (28/10/2024) kemarin.

Sementara itu, berita tentang Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang disebut dijadikan juru kampanye bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, juga jadi sorotan. 

KUPANG, KOMPAS.com - Inspektur Polisi Dua (Ipda) Rudy Soik membantah pernyataan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) Inspektur Jenderal Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga serta anggota DPR RI Mangihut Sinaga.

Bantahan ini disampaikan Rudy dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Komisi III DPR RI, di Jakarta, pada Senin (28/10/2024) kemarin.

Dalam rapat tersebut, Kapolda NTT menuduh Rudy pernah melontarkan kalimat, "Tuhan pun akan dilawan."

Sementara, Mangihut Sinaga menuduh Rudy terlibat dalam praktik perminyakan kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PDI-P Gilang Dhielafararez meminta Polri untuk tidak memecat Ipda Rudy Soik.

Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan kedua sisi dalam pengambilan keputusan, bukan hanya terfokus pada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Rudy Soik, tetapi juga melihat kontribusinya sebagai anggota kepolisian.

“Kita dukung agar Polri jangan memecat Rudy Soik. Harus dicari win-win solution,” ujar Gilang di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (28/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota polisi Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) Ipda Rudy Soik mengapresiasi langkah Komisi III DPR RI yang menggelar rapat untuk membahas kasus pemecatannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (28/10/2024).

Setelah rapat, Rudy menyatakan, Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga sebagai sosok yang baik.

Namun demikian, ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Kapolda mungkin menerima informasi yang tidak benar mengenai dirinya.

"Mungkin Bapak Kapolda ini orang baik, (saya) hanya takut informasi yang sampai ke beliau itu tidak benar," ungkap Rudy di Kompleks Parlemen, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Momen haru terjadi dalam Rapat Komisi III DPR RI ketika Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga mengelus kepala Ipda Rudy Soik.

Peristiwa ini berlangsung setelah audiensi yang digelar oleh Komisi III DPR RI.

Ketika Rudy hendak meninggalkan Gedung MPR/DPR RI, Kapolda NTT menghampirinya.

Ipda Rudy Soik menjadi sorotan publik setelah dipecat dari Polda NTT karena berani membongkar kasus mafia bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menilai tindakan Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memecat Ipda Rudy Soik sebagai tindakan yang tidak masuk akal.

Pemecatan ini terjadi setelah Rudy diduga melakukan pelanggaran etik terkait pengungkapan mafia bahan bakar minyak (BBM).

"Mengapa enggak masuk akal? Ini Pak Ketua pemaparan soal kasus BBM ini, kok sampai dia dipecat begitu. Yang bener aja lah, masa enggak ada lagi yang lebih bijak?" kata Benny dalam rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (28/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Danial Tahi Monang Silitonga mengungkapkan kronologi penangkapan Ipda Rudy Soik yang berujung pada pemecatan.

Daniel menjelaskan bahwa Rudy memiliki banyak pelanggaran etik sebelum dipecat terkait kasus mafia bahan bakar minyak (BBM).

Awalnya, Daniel mengaku tidak mengetahui sosok Ipda Rudy Soik.

Ia baru mengenalnya saat Rudy ditangkap di tempat karaoke.

Dalam penangkapan tersebut, empat orang anggota polisi termasuk Rudy Soik diamankan, yaitu Yohanes Suhardi selaku Kasat Reskrim Polresta Kupang, serta dua Polwan, Ipda Lusi dan Brigadir Jane.