Maki

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) kembali melayangkan gugatan praperadilan terhadap KPK terkait penyidikan tersangka suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku yang masih menjadi buron. Gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

"MAKI telah mendaftarkan gugatan praperadilan atas mangkrak dan belum tertangkapnya Harun Masiku," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Selasa (17/12/2024).

"Gugatan ini adalah gugatan kedua, gugatan pertama dilakukan pada Januari 2024," sambungnya.

Gugatan telah teregister dengan nomor perkara 131/ PID.PRAP/2024/PN.Jkt.Sel. Ini merupakan kali kedua MAKI menggugat KPK terkait penyidikan kasus Harun Masiku.

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menanggapi aksi saling sindir Dewas dan pimpinan KPK buntut urusan nyali memberantas korupsi dipertanyakan. MAKI mengaku sudah berkali-kali mengingatkan Dewas KPK karena membiarkan nyali pimpinan KPK ciut.

"Jika nyalinya jelek masak Dewas disuruh bela pimpinan KPK. Kita juga berkali-kali sentil Dewas karena biarkan KPK jelek," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, kepada wartawan, Sabtu (14/12/2024).

Boyamin menerangkan sudah semestinya Dewas KPK mengawasi kinerja para pimpinan KPK. Dia bahkan menyebut Dewas juga seharusnya mengaudit kinerja pimpinan KPK.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sepakat dengan pernyataan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang menyebut nyali pimpinan KPK periode sekarang kecil dalam memberantas korupsi. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan hal itu bisa dilihat dari cara KPK dalam menangani kasus korupsi yang sempat melibatkan mantan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin.

"Kalau istilah saya itu KPK nyalinya superkecil, bahkan bukan hanya kecil aja. Terakhir dalam drama Paman Birin dalam menetapkan tersangka nggak meriksa saksi, DPO nggak berani, karena kalau tanpa dua hal itu praperadilan pasti kalah dan nyatanya itu kalah beneran," kata Boyamin saat dihubungi, Jumat (13/12/2024).

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango mengungkap ada Toyota Fortuner harga Rp 6 juta yang dituliskan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengatakan hal itu wajar karena kepatuhan LHKPN tak memiliki sanksi.

"Orang akan semaunya sendiri, jangankan mengisi yang tidak benar, tidak lapor LHKPN pun banyak yang melakukan atau berani tidak melapor, padahal itu jabatannya eselon 2 atau bintang 2 itu banyak," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Kamis (12/12/2024).

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) langsung memutus permohonannya tanpa mendengarkan keterangan dari pemerintah dan DPR. Boyamin meminta hal itu karena MK akan menggelar sidang perselisihan hasil pilkada (PHP).

Hal itu disampaikan Boyamin dalam sidang dengan nomor perkara 160/PUU-XXII/2024 dan pekara 163/PUU-XXII/2024 di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024). Mulanya, Boyamin menyampaikan perbaikan permohonan kepada MK.

Kemudian, Wakil Ketua MK Saldi Isra mengesahkan perbaikan yang diajukan oleh Boyamin. Saldi pun meminta Boyamin menunggu proses persidangan.

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menaruh harapan pada Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri. Boyamin menilai kehadiran Kortas Tipikor Polri diperlukan untuk mengeroyok korupsi di Tanah Air.

"Pemberantasan korupsi di Indonesia itu perlu dikeroyok ramai-ramai dan ada beberapa fungsi, selain memang juga Polri harus ikut andil bagian dari mengeroyok pemberantasan korupsi, ada fungsi yang lain, yaitu meningkatkan kualitas maupun kuantitas pemberantasan korupsi dan itu, termasuk pencegahan," kata Boyamin kepada wartawan, Rabu (11/12/2024).

Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) diperingati tiap 9 Desember. Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta adanya pergeseran fokus dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Saya memperingati Hakordia ini memanfaatkannya untuk momentum terkait PPN atau pajak pertambahan nilai 12%, bahwa peringatan ini harus menjadi momentum untuk menambal atau mencegah atau menutup kebocoran sehingga tidak perlu menambah pajak pertambahan nilai 12% karena kebocoran kita itu 30% dari APBN kita," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dihubungi, Minggu (8/12/2024).

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengkritisi langkah KPK menerbitkan ulang daftar pencarian orang (DPO) buron kasus korupsi Harun Masiku. MAKI nilai KPK hanya ingin terlihat bekerja.

"Jadi tindakan KPK yang merilis ulang dan memperbarui DPO hanya sekadar reaksioner karena ada ramai-ramai ada urusan hadiah dari Maruarar Sirait. Jadi biar seakan-akan ada kegiatan lah, ada imbang-imbangan daripada diam saja kemudian ketika ditanya masyarakat bagaimana KPK nggak bisa nangkap, seakan-akan mereka berupaya menangkap dengan cara merilis foto-fotonya lagi, atau DPO diperbarui," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Jumat (6/12/2024).