Mari Elka Pangestu

Ada Tax Gap Rp1.500 Triliun, DEN Minta Prabowo Fokus ke Kepatuhan Pajak

Ada Tax Gap Rp1.500 Triliun, DEN Minta Prabowo Fokus ke Kepatuhan Pajak

()

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu merekomendasikan agar Presiden Prabowo Subianto fokus untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Dia mengatakan bahwa alih-alih menaikkan tarif pajak guna meningkatkan penerimaan negara, justru kepatuhan pajak memberikan angin segar yang lebih baik.

Apalagi, kata Mari, berdasarkan studi Bank Dunia terdapat temuan bahwa adanya tax gap, yakni selisih antara total pajak yang dapat diperoleh dan uang yang akhirnya pemerintah dapatkan. Selisihnya saat ini mencapai 6,4% dari produk domestik bruto (PDB) atau setara Rp1.500 triliun.

DEN Kasih Solusi ke Prabowo Tingkatkan Kepatuhan Pajak Lewat Transformasi Digital

DEN Kasih Solusi ke Prabowo Tingkatkan Kepatuhan Pajak Lewat Transformasi Digital

()

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini pada Selasa (7/1/2025) malam.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta itu, Wakil Kepala DEN Mari Elka Pangestu menegaskan komitmen untuk mendukung program prioritas pemerintah khususnya dalam meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi sistem perpajakan. 

“Di sini kita tegaskan yang paling penting adalah program digitalisasi karena itulah yang akan bisa memperbaiki administrasi pajak maupun mengurangi penghindaran pajak, dan meningkatkan kepatuhan sebelum kita bicara mengenai perubahan-perubahan kebijakan,” ucapnya kepada wartawan. 

Mari Elka Sebut DEN Rekomendasikan Prabowo Terapkan PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah

Mari Elka Sebut DEN Rekomendasikan Prabowo Terapkan PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah

()

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengungkapkan ada peran dari kronologi penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% hanya menyasar barang dan jasa mewah.

Dia mengamini bahwa lembaganya memberikan analisa dan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya, menyebut bahwa tak sesuai menaikkan tarif pajak saat daya beli masyarakat lemah.

“Kami kan dalam posisi melakukan analisa dan memberi rekomendasi. Pada waktu itu kita menganalisa bahwa ada kemungkinan daya beli, bukan ada kemungkinan, memang data menunjukkan daya beli itu lemah dan kita mengkhawatirkan bahwa itu akan memperlambat pertumbuhan ekonomi,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (7/1/2025) malam.

Indonesia Gabung BRICS, Istana: Jembatan Kepentingan Negara Berkembang dan Maju

Indonesia Gabung BRICS, Istana: Jembatan Kepentingan Negara Berkembang dan Maju

()

Bisnis.com, JAKARTA — Status Indonesia yang resmi bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS dapat membantu upaya mendorong kepentingan negara-negara berkembang di forum multilateral.

Hal tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu, sebagai respons atas resminya Indonesia bergabung ke BRICS.

"Saya rasa dari segi melakukan pengimbangan dari forum kita menjadi anggota, BRICS menjadi salah satu pengimbang. Bahwa ada kelompok negara sedang berkembang, tapi kita menjadi anggota di kelompok yang ada negara maju dan berkembang," ujar Mari pada Selasa (7/1/2024).