Menaker

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pihaknya telah melaporkan tuntutan para buruh ke Prabowo Subianto usai adanya hasil keputusan MK terkait dengan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja.

Dia mengaku melalui LKS Tripartit atau lembaga yang berfungsi sebagai forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah terkait dengan masalah ketenagakerjaan kedua belah pihak melakukan diskusi mengenai keresahan buruh. 

Bahkan, dia mengatakan bahwa instansinya juga sudah melakukan diskusi dengan Dewan Pengupahan Nasional.

Hal ini dia sampaikan usai melaporkan langkah strategis yang dilakukan instansinya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menindaklanjuti hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja di Istana Merdeka, Senin (4/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli segera mengambil langkah-langkah strategis, usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Partai Buruh dan pemohon lainnya terkait Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Sebagai negara hukum, Yassierli menyebut bahwa pemerintah akan tunduk dan patuh terhadap putusan MK. Untuk itu, pihaknya akan menindaklanjuti putusan tersebut.

“Pemerintah juga akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti putusan tersebut,” kata Yassierli dalam keterangannya, dikutip Sabtu (2/11/2024).

Langkah yang akan diambil Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diantaranya dengan menginisiasi koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mendorong setiap daerah untuk membangun early warning system atau sistem peringatan dini terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan. 

Yassierli menilai, adanya sistem peringatan dini diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi akibat tingginya jumlah pekerja yang mengalami PHK.

“Dengan adanya sistem peringatan dini, diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya angka PHK,” kata Yassierli dalam keterangannya, dikutip Sabtu (2/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai putusan pailit terhadap PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) dan sejumlah anak usahanya terjadi lantaran pihak manajemen gagal dalam memitigasi risiko.

Hal tersebut diungkapkan Yassierli untuk menjawab sejumlah pertanyaan dari Anggota Komisi IX DPR RI soal pengumuman pailit Sritex dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Rabu (30/10/2024).

“Kalau saya membacanya adalah ini kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko,” kata Yassierli, Rabu (30/10/2024).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan proses penetapan upah minimum provinsi (UMP) masih terus berjalan. Yassierli mengatakan penetapan UMP 2025 akan dilakukan pada 21 November.

"Ya UMP ini kan kita masih punya waktu, November tanggal 21, untuk provinsi. Jelas kami akan mengeluarkan surat edaran," kata Yassierli seusai rapat bersama Komisi IX DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Yassierli mengatakan pihaknya masih menunggu data dari BPS. Kemudian, menurut dia, kementeriannya akan melakukan simulasi perhitungan untuk UMP 2025.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melaksanakan rapat perdana di Komisi IX DPR hari ini. Dalam rapat itu, Yassierli menyampaikan visi dan misi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di bidang ketenagakerjaan.

Rapat itu digelar di ruang rapat Komisi IX DPR, gedung Nusantara I MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene.

"Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden ada program Asta Cita ya, ada 8 misi, 17 program prioritas, dan yang kami anggap relevan dengan ketenagakerjaan itu adalah nomor 3 dan nomor 4," kata Yassierli.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melaksanakan rapat perdana di Komisi IX DPR yang menjadi mitra pengawas. Rapat perdana itu juga diikuti oleh wakil menterinya, Immanuel Ebenezer (Noel).

Rapat digelar di ruang rapat Komisi IX DPR, Gedung Nusantara I MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Rapat dipimpin Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene.

Sesuai dengan yang diagendakan Setjen DPR, rapat itu berisi agenda perkenalan dari pihak Kemenaker sebagai mitra kerja Komisi IX DPR RI. Selain itu, rapat berisi agenda penjelasan Menaker mengenai visi dan misi presiden di bidang ketenagakerjaan.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa pemerintah masih melakukan itung-itungan terhadap potensi kenaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2025 pada awal masa kepemimpinan Prabowo Subianto. 

Menurutnya, pemerintah masih memiliki waktu untuk melihat kondisi keuangan Negara dengan menunggu perhitungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

“Minggu pertama November angka perhitungannya [pertumbuhan ekonomi dan inflasi] itu akan keluar. Nanti dari situ, kami akan koordinasi, kami rapat solusi seperti apa,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (29/10/2024). 

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Istana Presiden, Jakarta, terkait PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex yang saat ini berada di kondisi pailit. Yassierli meminta Sritex tetap berproduksi.

"Kita juga meminta Sritex tetap berproduksi seperti biasa, kita juga minta agar semua karyawan tetap tenang," ujar Yassierli di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Yassierli mengatakan PHK karyawan Sritex tidak boleh terjadi. Pemerintah, kata dia, akan memberikan solusi terbaik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Presiden, Jakarta. Bahas apa?

Pantauan detikcom di Istana Presiden, Jakarta (29/10/2024), Airlangga tiba lebih dulu. Dia enggan berkomentar terkait kepentingannya menghadap Prabowo.

Lalu Yassierli tiba setelahnya. Dia mengatakan bersama beberapa menteri lain diminta Prabowo untuk menghadap.

"Diminta menghadap. Dengan beberapa menteri yang lain, Menko juga," jelasnya.

Saat ditanya apakah akan membahas kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex yang dinyatakan pailit, Yassierli mengaku tak tahu.