Mendagri

Mendagri Tito Karnavian melantik Ucok Abdulrauf Damenta sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Banten menggantikan Al Muktabar. Pelantikan dilakukan di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat.

Pelantikan Ucok dipimpin langsung oleh Mendagri Tito untuk Pj Gubernur Banten dan Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad pada Senin (16/12) sore. Tito memimpin pelantikan dan memandu sumpah kedua Pj tersebut.

"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya, sebagai penjabat gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat negara dan bangsa," dalam sumpah keduanya yang dipandu Mendagri Tito, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian mengatakan dirinya sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto terkait kepala daerah lebih baik dipilih DPRD saja agar efisien.

Tito mengatakan, biaya pelaksanaan untuk pilkada sangatlah besar.

"Ya, saya sependapat tentunya, kita melihat sendiri lah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada," ujar Tito saat ditemui di Istana, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Tito menjelaskan, pilkada juga bisa memicu kekerasan di sejumlah daerah.

Menurutnya, dengan kepala daerah dipilih DPRD, maka demokrasi yang diterapkan bisa diterjemahkan sebagai demokrasi perwakilan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sepakat dengan wacana gubernur dipilih oleh DPRD karena besarnya biaya pilkada langsung. Menurutnya, hal ini juga bagian dari demokrasi tapi perwakilan.

"Ya, saya sependapat tentunya, kita melihat sendirilah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada. Belum lagi ada beberapa daerah-daerah yang kita lihat terjadi kekerasan, dari dulu saya mengatakan pilkada asimetris salah satunya melalui DPRD kan," kata Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan akan segera menerbitkan surat laporan dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Penerbitan surat ini seiring masih adanya empat provinsi yang belum menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2025.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan bahwa langkah ini diambil lantaran pembinaan kepala daerah merupakan kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk itu, pihaknya akan mengirimkan surat laporan ke Mendagri pada hari ini, Jumat (13/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Afifuddin mengaku berempati dengan kondisi beberapa daerah di Papua pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Dia mengatakan, telah menerima pesan whatsapp dari Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian yang mempertanyakan apakah pilkada masih diperlukan di Papua jika kondisi terus memburuk dan menyebabkan konflik.

"Pagi tadi saya di-WA oleh Menteri Dalam Negeri menanggapi, ‘kalau begini situasinya kita harus pikirkan apakah masih perlu Pilkada di Papua’," kata Afif dalam rakor bersama KPUD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia di Grand Mercure, Jakarta, Kamis (12/12/2024) malam.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku sempat mendengar ada transaksional yang dilakukan pemerintahan daerah (pemda) menjelang gelaran Pilkada serentak 2024. Tito menyebutkan transaksi itu berkaitan dengan mutasi jabatan di jajaran pemda.

Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja dengan Komite I DPD di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Tito mulanya menyoroti mutasi pejabat di Pemprov Banten.

"Kemudian untuk masalah tadi, tata kelola Banten itu ada 12 Plh, Plt, ini memang banyak sekali. Mohon maaf ini sebagai informasi, sekarang ini di masa transisi atau masa menjelang beberapa bulan kemarin banyak nyari kesempatan Pak untuk pindah-pindah, mutasi," kata Tito.

KOMPAS.com – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat menggelar Fun Run dan Fun Walk 2024 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (8/12/2024). Gelaran ini melibatkan sekitar 20.000 peserta yang terdiri dari Kader PKK, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan masyarakat umum.

Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian mengatakan, acara tersebut digelar untuk memperingati Hari Ibu 2024. Kegiatan diikuti oleh kader-kader PKK dari Provinsi DKI Jakarta, Banten, Kabupaten Bogor, dan Tangerang, serta para istri menteri Kabinet Merah Putih.

KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi mendapatkan evaluasi terbaik kedua se-Indonesia meski baru memimpin Sulsel selama enam bulan. 

Elen mengungkapkan, evaluator memberikan catatan positif atas kinerjanya saat menjadi Pj Gubernur Sumsel sejak Juni 2024. 

Menurutnya, paparan 10 indikator evaluasi mendapatkan kesan positif dari evaluator atau penilai. 

"Alhamdulillah, para evaluator memberikan catatan positif dan apresiasi. Ini tinggal kami sampaikan beberapa data yang masih diperlukan mereka,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (5/12/2024).